Saat Washington dan Wellington Akan Beri Sanksi Jakarta

0
88
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization--WTO) jatuhkan sanksi Indonesia atas perkara sengketa dagang dengan AS dan Selandia Baru senilai Rp14.74 triliun.

Nusantara.news, Jakarta – Akibat melakukan pembatasan impor berbagai produk pertanian dan peternakan, Amerika Serikat dan Selandia Baru siap memberi sanksi untuk Indonesia masing-masing senilai Rp5,04 triliun dan Rp9,7 triliun.

Itulah buah kebijakan yang harus diterima Pemerintah Indonesia yang berhadap-hadapan dengan kebijakan Pemerintah Amerika dan Selandia Baru.

Amerika diketahui telah meminta izin kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization—WTO) mengenai ihwal pemberian sanksi tersebut. Permintaan izin tersebut dilakukan Washington setelah memenangkan gugatan atas pembatasan impor produk pertanian dan peternakan asal AS dan Selandia Baru yang diterapkan Pemerintah Indonesia.

Nilai sanksi yang diminta Washington sekira US$350 juta atau ekuivalen dengan Rp5,04 triliun. Sedangkan Wellington sekira NZ$1 miliar atau ekuivalen dengan Rp9,7 triliun.

Indonesia sebelumnya menerapkan batasan impor untuk berbagai produk pertanian seperti apel, anggur, kentang, bunga, jus, bawang, buah kering, sapi dan ayam. Atas ketetapan tersebut pemerintah AS dan Selandia Baru menggugat Indonesia tahun lalu lewat WTO.

Atas putusan WTO tersebut, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengajukan banding, namu kalah. Upaya mencari kompensasi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan Indonesia cenderung menentang segala klaim serta setiap potensi sanksi.

Reuters melaporkan, menurut gugatan AS, Indonesia gagal mematuhi peraturan WTO dan meminta sanksi berupa denda uang untuk mengganti kerugian yang harus ditanggung pengusaha AS. “Berdasarkan analisa awal dan data yang tersedia untuk sejumlah produk, level kerugiannya diperkirakan mencapai US$350 juta untuk tahun 2017,” demikian isi surat gugatan yang dilayangkan Gedung Putih.

Amerika Serikat akan memperbaharui angka ini setiap tahun, sebagaimana perekonomian Indonesia terus berkembang. Artinya, angka itu dalam denominasi rupiah akan terus bergerak sesuai dengan pergerakan kurs dolar AS terhadap rupiah.

Pemerintah saat ini masih mempelajari tuntutan sanksi yang diminta AS. Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyatakan, Pemerintah Jokowi saat ini masih mempelajari tuntutan sanksi yang diminta AS dan Selandia Baru. Pemerintah Jokowi berkeyakinan bahwa Indonesia telah mematuhi keputusan WTO, antara lain dengan merevisi aturan impor bahan pangan dan peternakan.

Hanya saja proses penjatuhan sanksi biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Indonesia pun diyakini akan menguggat jumlah uang ganti rugi yang akan diminta.

Berbeda dengan AS, pemerintah Selandia Baru belum menyiapkan tuntutan serupa terhadap Indonesia. Wellington tahun lalu mengklaim industri daging sapi di Selandia Baru tahun lalu mengalami kerugian senilai NZ$1 miliar atau sekitar Rp9,7 triliun.

Hubungan dagang antara AS dan Indonesia sempat menegang sejak Presiden Donald Trump mengultimatum Jakarta ihwal defisit perdagangan. Trump mengancam bakal mengeluarkan Indonesia dari daftar negara penerima keringanan bea masuk untuk sejumlah produk seperti yang diatur dalam sistem fasilitas khusus (Generilized System of Preferences–GSP).

Keringanan tersebut meniadakan tarif cukai untuk sejumlah produk eskpor Indonesia senilai US$2 miliar atau sekitar Rp29 triliun per tahun. Posisi Indonesia sebagai negara anggota GSP saat ini sedang dikaji ulang oleh Kementerian Perdagangan AS. Atas hal tersebut Mendag Enggartiasto Lukita Juli 2018 lalu menyanggupi akan mencabut hambatan dagang untuk produk AS agar tetap bisa menikmati fasilitas GSP.

Riwayat gugatan

Riwayata sengketa ini berawal ketika Washington mendaftarkan gugatan ke WTO terhadap larangan impor Indonesia terhadap produk hewan dan hortikultura. Pemerintah Indonesia memberlakukan persyaratan lisensi ketat untuk impor produk-produk berbasis tanaman pada 2011.

Selain itu impor sapi dan produk hewan lainnya juga dikenakan kuota dalam jumlah yang menurut Amerika telah “berkurang dengan drastis.” AS mengatakan langkah-langkah itu dirancang untuk melindungi industri domestik Indonesia dan merupakan pelanggaran peraturan WTO.

Otoritas dagang AS menambahkan peraturan itu melukai ekspor AS ke Indonesia. “Sistem lisensi impor yang kompleks berdampak pada ekspor agrikultur Amerika secara keseluruhan,” kata Perwakilan Dagang AS Ron Kirksaid dalam sebuah pernyataan.

“Hal ini menjadi halangan serius bagi ekspor agrikultural AS untuk masuk ke Indonesia, mengurangi akses konsumen Indonesia pada produk-produk berkualitas tinggi AS.”

AS mengatakan telah meminta konsultasi dengan Indonesia menggunakan fasilitas penyelesaian masalah WTO.

Dengan menangnya gugatan Washington dan Wellington di WTO tersebut, tentu saja akan menambah beban anggaran buat Pemerintah Jokowi. Setidaknya harus disediakan kocek senilai Rp14,74 triliun, jumlah yang tidak terlalu besar untuk APBN Indonesia 2018.

Namun dalam kondisi keuangan negara yang defisit, penerimaan pajak yang tidak sesuai target, utang yang terus membengkak, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnasi, nilai tuntutan itu bukanlah angka yang kecil.

Hanya saja Pemerintah Jokowi diprediksi akan melakukan buying time guna merealisasi pembayaran atas tuntutan tersebut. Mungkin saja Pemerintah Jokowi akan mengkomensasi dengan persoalan Amerika di Indonesia maupun Selandia Baru, sehingga tidak harus keluar dari kas negara sebesar itu.

Misalnya dengan mencari-cari pelanggaran Amerika maupun Selandia Baru terhadap Indonesia. Seperti pelanggaran kebijakan dalam kerangka WTO. Namun itu semua tergantung kekuatan tim negosiasi dagang Indonesia di mata internasional.

Semoga peristiwa ini menjadi bahan pembelajaran yang penting, terutama dalam tata pergaulan perdagangan internasional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here