Saatnya Bank Wakaf Kembali ke Khittah

0
83
Sudah saatnya Bank Wakaf Mikro kembali ke khittah, yakni sebagai alat untuk memberdayakan ummat, bukan alat pencitraan.

Nusantara.news, Jakarta – Rasulullah lewat Baitul Maal telah menyejahterakan para sahabat dan ummatnya pada 14 abad lalu. Selain lewat zakat, infaq dan shodaqoh, ternyata gerakan wakaf lah yang menjadi titik tumpu perekonomian saat itu.

Kini Indonesia pun tengah sibuk menata kembali ekonomi ummat lewat kegiatan Bank Wakaf Mikro, sebuah gerakan pemberdayaan ekonomi ummat. Mampu kah Bank Wakaf Mikro menjadi tumpuan ummat Islam? Atau hanya menjadi aksesoris politik menjelang Pilpres 2019?

Seperti diketahui, Arab Saudi kini membentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar peran Bank Wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi.

Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Kampus-kampus lain di barat pun seperti Harvard, Oxford, Cambridge, dan lain-lainnya muncul dari pola kerja ekonomi seperti wakaf.

Di Indonesia telah dihadirkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga keuangan yang mengembangkan wakaf tanah sekaligus wakaf tunai. Potensi wakaf tanah di Indonesia lebih dari Rp370 triliun, ini belum termasuk menghitung potensi wakaf tanah yang masih belum muncul, yang bisa mencapai Rp2.000 triliun. Sementara potensi wakaf tunai sebesar Rp180 triliun.

Dalam perjalannya, kegiatan wakaf di Indonesia mengalami evolusi cukup dinamis. Mulai dari sekadar aktivitas sosial, lalu menjelma menjadi kegiatan keagamaan, kemudian menjadi kegiatan ekonomi. Seperti membangun jalan, jembatan, menggarap lahan pertanian, perkebunan, hingga perdagangan.

Presiden Jokowi justru melihat Bank Wakaf bisa dikembangkan untuk membangun infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya. Pendek kata, ada potensi besar yang bisa digali dari Bank Wakaf ini.

Konsep lama

Banyak yang menilai, keberadaan Bank Wakaf Mikro karena Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi dan tuntutan para ulama dan umat yang menginginkan pembangunan ekonomi nasional dimulai dari bawah, terutama pondok pesantren.

Presiden menilai pesantren saat ini dapat menjadi sarana bagi pengembangan ekonomi umat. Alasan Jokowi getol keluar masuk pesantren dengan meresmikan Bank Wakaf Mikro dikarenakan keinginan untuk mendorong bisnis yang ada sekitar pondok, sehingga bisa mendorong ekonomi umat.

Bahkan, mohon maaf, ada kesan kuat Presiden akan menjadikan gencarnya pembukaan Bank Wakaf Mikro di sejumlah tanah air demi untuk membantu mengatrol suaranya di tubuh ummat Islam. Dengan dukungan para pengembang sebagai donatur, Jokowi ingin mendulang suara besar dari para pengelola dan nasabah Bank Wakaf Mikro.

Tuduhan ini seperti tidak berdasar, namun dari bahasa tubuh dan tidak adanya perencanaan bisnis yang matang dari Bank Wakaf Mikro, akan membuat program ini hanyalah menjadi alat pencitraan. Masih segar dalam ingatan, bagaiman Menkop UKM Adi Sasono mengembangkan ribuan koperasi nasional, namun ujung-ujungnya banyak koperasi tuyul yang sekadar menghabiskan anggaran.

Atau mirip program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di zaman Susilo Bambang Yudhoyono, kini pun sudah redup. Kalau konsep Bank Wakaf Mikro harus tenggelam setelah Pilpres sungguh sangat disayangkan.

Pengembangan Bank Wakaf sebenarnya bukan program baru pemerintah. Dasar hukumnya sudah ada sejak 2004. Namun namun baru terealisasi pada 2017 dan cukup masif pada 2018 dengan terbitnya izin 20 Bank Wakaf oleh OJK.

Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) menggagas pengembangan wakaf sejak 2001, diundangkan dalam UU Wakaf 2004, bahkan menggagas lahirnya Bank Wajak 2012. OJK menyambut lahirnya Bank Wakaf sejak 2017.

Wakaf sendiri merupakan suatu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, wakaf justru telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, namun sayangnya hal tersebut belum dikembangkan secara optimal.

Nah, berangkat dari sinilah kemudian digagas pengembangan Bank Wakaf. Potensi wakaf di Indonesia terdiri dari wakaf tanah antara Rp370 triliun hingga Rp2000 triliun, sedangkan wakaf tunai mencapai Rp180 triliun.

Pemerintah kemudian mengakomodir upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Terdapat beberapa aturan terkait wakaf uang dalam bagian tersendiri antara lain: Wakaf tunai dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri (Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004); Pernyataan kehendak wakif tentang wakaf uang harus tertulis (Pasal 29 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004); LKS menerbitkan sertifikat wakaf uang yang disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 28 ayat 2 UU. No 41 Tahun 2004); dan LKS atas nama nazhir mendaftarkan benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana bank memiliki pengertian sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan enyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Konsep wakaf sebelumnya memiliki potensi besar dalam membantu pengembangan perekonomian nasional. Arab Saudi kini membentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran Bank Wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar Bank Wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi.

Sudah 20 izin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri sejauh ini telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar.

Pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta dan margin bagi hasil setara 3%. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau tanggung renteng.

Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, Bank Wakaf Mikro tersebar di berbagai daerah, seperti di Cirebon, Bandung, Ciamis, Serang, Lebak, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, dan Kediri.

Dari 20 pesantren yang mendapat izin Bank Wakaf Mikro, Presiden Jokowi kini rajin blusukan ke pesantren. Di pesantren-pesantren, Jokowi gencar mempromosikan Bank Wakaf Mikro. Salah satunya meresmikan Bank Wakaf Mikro An-Nawawi Tanara di Pondok Pesantren, Serang, Banten, Rabu (14/3).

Ini kali ketiga peluncuran Bank Wakaf yang diresmikan presiden. Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meresmikan Bank Wakaf KHAS Kempek di Cirebon dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri di Surabaya.

Bank ini dapat menyalurkan pembiayaan mulai dari Rp1 juta dan marjin bagi hasil 2% setiap tahun. Sementara, modal dana untuk pembiayaan tersebut masih berasal dari donasi atau sumbangan donatur. Volumenya memang tidak banyak dan satu bank hanya memiliki modal Rp6 miliar–Rp8 miliar. Tapi, untuk pondok pesantren yang memiliki komunitas bisnis.

Kembali ke khittah

Sebenarnya, aktivitas Presiden menghadiri pembukaan sejumlah Bank Wakaf Mikro adalah hal biasa, dan bahkan memberi kesan bahwa Presiden sangat mendukung pengembangan pemberdayaan ummat lewat Bank Wakaf Mikro.

Masalahnya adalah, sejak 2018 hingga 2019 Indonesia tengah memasuki tahun politik, sehinga aktivitas Presiden Jokowi yang begitu aktif meresmikan bank wakaf, disalah pahami sebagai kegiatan politik untuk mendulang suara lewat Bank Wakaf Mikro.

Kekhawatiran lain adalah, ternyata belum ada perencanaan bisnis yang matang bagaimana Bank Wakaf Mikro ini bisa sustainabel dan mampu memberdayakan ummat. Itulah PR besar yang harus segera dipecahkan.

Sampai di sini, perlu diingatkan bahwa Bank Wakaf Mikro harus kembali ke khittah, agar kehadirannya tidak menjadi ajang politik. Kehadiran Bank Wakaf Mikro jangan diseret-seret ke kancah politik pencitraan, karena kalau itu dipaksakan, maka ujung-ujungnya tidak ada kejelasan selain hanya sebagai alat pencitraan belaka.

Jadi, inilah saatnya Bank Wakaf Mikro kembali ke khittah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here