Saatnya BI Mengurangi Ketergantungan Pada Dolar AS

0
109
Bank Indonesia melakukan penebalan kekuatan daya tahan internasional lewat transaksi lindung nilai (hedging) dengan renmimbi China, yen Jepang dan euro Eropa.

Nusantara.news, Jakarta – Krisis 1998 mengajarkan banyak hal kepada Indonesia. Salah satu yang sangat berharga adalah, krisis nilai tukar 1998 disebabkan ketergantungan Indonesia pada dolar AS. Itu sebabnya, walaupun terlambat, Bank Indonesia (BI) mulai mengurangi ketergantungannya pada dolar AS.

Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan BI adalah mempertebal transaksi lindung nilai (hendging) dengan menggandeng beberapa bank sentral kawasan. Tidak tanggung-tanggung, BI meng-hedge transaksi valasnya untuk kepentingan lindung nilai dengan Renmimbi China, yen Jepang dan euro Eropa.

BI baru-baru ini kembali membuka transaksi swap lindung nilai dalam mata uang offshore renminbi China mulai 6 Desember 2017. Sebelumnya, BI telah membuka transaksi swap lindung nilai kepada bank sentral dalam mata uang yen Jepang pada 12 Juli 2017 dan euro (EUR) pada 25 Oktober 2017.

Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengungkapkan penambahan jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi swap lindung nilai kepada BI dilakukan antara lain untuk mendorong semakin beragamnya sumber pembiayaan untuk kegiatan ekonomi nasional.

Window time transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam mata uang non-dolar AS dibuka satu kali dalam seminggu, yaitu setiap Rabu pukul 14.00-16.00 WIB,” papar Agusman, beberapa waktu lalu.

Agusman menambahkan bank dapat mengajukan transaksi swap lindung nilai kepada BI untuk mata uang CNH dalam window time tersebut dengan pengajuan nominal minimum sebesar CNH (Offshore Chinese Renminbi) 10,000,000 dengan kelipatan penawaran sebesar CNH 1,000,000 dan tenor yang tersedia untuk tiga dan enam bulan.

Pengajuan transaksi tersebut dapat dilakukan oleh bank dengan menyampaikan dasar kebutuhan atau underlying transaksi.

Pengaturan mengenai underlying transaksi tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/8/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Melalui kebijakan BI tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan investasi dan perdagangan internasional yang terdiversifikasi dalam berbagai mata uang.

“Di samping itu, transaksi tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar Rupiah,” kata Agusman.
Sebelumnya, Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo menuturkan upaya pengelolaan nilai tukar juga akan tetap ditempuh secara terukur dan berhati-hati untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dengan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar.

Guna memperkuat pengelolaan stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus mendorong upaya mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu. “Selain itu, kami akan terus mengembangkan swap lindung nilai non dolar AS kepada Bank Indonesia dengan memperluas jenis mata uang yang dapat ditransaksikan,” papar Agus beberapa waktu lalu.

Untuk itu, dia memaparkan pihaknya juga akan memperkuat kerjasama bilateral untuk meningkatkan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan mengunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS).

Upaya ini ditempuh melalui pengembangan skema LCS yang difasilitasi oleh otoritas/bank sentral seperti Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dan skema LCS berbasis Appointed Cross Currency Dealers (ACCD) yang melibatkan peran otoritas dan sektor swasta, yang di implementasikan mulai awal tahun depan. “Mitigasi risiko nilai tukar dari utang luar negeri juga akan terus kami perkuat.”

BI sendiri akan menyempurnakan pengaturan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non bank, khususnya perluasan cakupan utang luar negeri.

Sejalan dengan itu, kami akan terus mendorong perbankan domestik untuk mampu menyediakan instrumen lindung nilai yang lebih efisien bagi korporasi, antara lain melalui penggunaan structured product seperti call-spread options.

Waspadai pemulihan dunia

Pada bagian lain, Agus Marto menyebutkan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia ke depan. Tantangan tersebut berasal dari ekspor Indonesia yang masih terpaku pada komoditas sumber daya alam (SDA) dan pemulihan ekonomi dunia yang dikhawatirkan hanya bersifat sementara.

Gubernur BI mengatakan pertumbuhan ekspor pada Kuartal III 2017 sebesar 17,26 % hanya terbatas pada komoditas. “Pertumbuhan ekonomi belum responsif merespon pemulihan ekonomi global. Peran konsumsi rumah tangga masih terbatas. Perbaikan ekspor juga belum merata,” ujar Agus.

Agus juga mengatakan risiko atas penyebaran pasar ekspor Indonesia yang mulai terkonsentrasi ke Tiongkok, mengingat rebalancing yang dilakukan negara itu. “Tiongkok yang rebalancing-nya ada perlambatan itu jadi risiko juga terutama untuk ekspor,” tutur Agus.

Kemudian, ketergantungan pada impor jasa, khususnya jasa transportasi yang membuat neraca jasa terus mencatat defisit, pembiayaan yang belum optimal dan masih bergantung pada pembiayaan luar negeri, hingga perkembangan ekonomi digital.

“Risiko yang timbul akan semakin kompleks, seperti risiko tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, cyber trap, risiko konsumen, dan risiko stabilitas sistem keuangan,” ujar dia.

Adapun tantangan global yang dihadapi potensi pemulihan ekonomi global yang temporer karena tidak didukung produktivitas ekonomi dunia yang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari investasi di negara-negara G20 yang lebih lambat dibanding sebelum periode krisis keuangan.

Tantangan global lainnya yakni berlanjutnya pengetatan moneter yang bisa mempengaruhi arah pergerakan likuiditas dunia. Di samping itu kondisi geopolitik di semenanjung Korea yang diperkirakan bisa mengubah arus modal di negara-negara emerging, termasuk Indonesia.

BI juga melihat risiko gejala proteksionisme, akumulasi kerentanan sistem keuangan global yang terindikasi dari price earning ratio (PER) yang sudah terlalu tinggi. Juga dari leverage perusahaan yang diikuti dengan kenaikan rasio utang terhadap ekspor (debt to services ratio–DSR) di beberapa negara.

Karena itu, upaya BI melakukan diversifikasi mata uang dalam kerangka kerjasama lindung nilai adalah momentum yang tepat. Ke depan, tepatnya mulai 2018, diperkirakan akan terjadi ekspansi ekonomi global yang sedikit banyak berdampak pada fluktuasi mata uang dolar AS terhadap mata uang utama dunia.

Dengan melakukan transaksi lindung nilai bersama renmimbi China, euro Eropa dan yen Jepang, maka sesungguhnya BI tengah menekan risiko dolar AS terhadap perekonomian.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here