Saatnya Evaluasi Pilkada Langsung

0
130

JUMAT akhir pekan kemarin, pemerintah bertemu secara informal dengan  pimpinan DPR untuk membicarakan sistem pilkada. Pemerintah diwakili  Mendagri Tjahjo Kumolo dan dari pimpinan DPR hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo dan beberapa Wakil Ketua DPR. Mereka berdiskusi tentang mengembalikan pilkada ke DPRD. Sebab, pilkada langsung seperti selama ini mengandung berbagai masalah.

Pemerintah dan pimpinan DPR kemudian menyepakati untuk mengkaji ulang  sistem pelaksanaan pilkada langsung saat ini. Tentu saja banyak hal mesti diteliti apakah pemilihan langsung oleh rakyat mendatangkan manfaat, atau justru sebaliknya. Namun, sejauh yang dapat disimak dari pernyataan pemerintah maupun pimpinan DPR, manfaatnya memang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu solusi yang mereka perbincangkan adalah melakukan perubahan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Salah satu koreksi mereka tentang pilkada langsung adalah soal biaya yang menjadi beban APBN. Apalagi penyelenggaraan pilkada serentak. Pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 ini menelan anggaran sebesar Rp20 triliun. Padahal semula penyelenggaraan pilkada serentak itu justru diasumsikan lebih efisien. “Bayangan saya waktu saya pertama kali jadi menteri, Pilkada Serentak 2015 itu akan hemat. Ternyata  membengkak hampir 200 persen,” kata Mendagri. Walaupun, katanya, ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang.

Selain soal dana, ada yang lebih penting, yakni soal korupsi yang timbul sebagai dampak dari mahalnya biaya politik yang mesti dikeluarkan calon kepala daerah. Menurut penelitian Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015, biaya yang dikeluarkan pasangan calon bupati/walikota bisa mencapai Rp30 miliar, dan untuk calon gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno pernah mengungkapkan, di Pilkada Jakarta kemarin dia habis lebih dari Rp100 miliar. Calon Gubernur Jawa Barat mengatakan hal serupa, bahwa untuk bisa menang di Jawa Barat perlu dana kampanye ratusan miliar rupiah.

Di sinilah terjadi potensi korupsi. Penangkapan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali di Pilkada 2018 semuanya akibat mendulang dana politik dengan cara ilegal. Pengeluaran kandidat memang dipastikan sangat besar, mulai dari biaya kampanye, saksi dan rupa-rupa logistik lainnya.

Lain halnya jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Praktis tidak ada uang yang mereka keluarkan secara legal –entah kalau melalui transaksi haram di balik meja. Mereka pun akan lebih tertantang untuk beradu program, karena dipaparkan dalam forum kampanye di depan anggota DPRD atau kalangan terbatas yang dianggap mewakili masyarakat. Itu akan lebih berkualitas dari pada model kampanye massal yang lebih mengeksploitasi emosi ketimbang rasionalitas publik.

Tanpa harus menyebut salah kaprah, pelaksanaan pilkada langsung ini memang “melebar” dari UUD Negara RI 1945. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menegaskan pemilihan gubernur, bupati, walikota dilakukan secara demokratis. Ketentuan itu dijabarkan dalam Pasal 18 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. UU itu  kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yang dalam Pasal 56 (1) disebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis.

Setelah proses legislasi dan perdebatan ketatanegaraan yang panjang, pilkada akhirnya diselenggarakan secara langsung. Pilkada langsung pertama diadakan di Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Sistem itulah yang berlangsung hingga saat ini, sampai akhirnya pelaksanaannya pun digelar secara serentak sejak 2015 lalu.

Kini muncul wacana pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi itu. Menurut kita, wacana itu tepat. Sistem pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 13 tahun ini, memang sudah waktunya dievaluasi. Toh perdebatan untuk kembali ke pemilihan oleh DPRD memang sudah lama terjadi di berbagai kalangan.

Dalam evaluasi itu tolok ukurnya jelas: Amanat konstitusi bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Esensinya pada nilai demokrasinya, bukan pada prosedurnya.

Pemerintah dan DPR, kalau memang nanti tercapai kesepakatan akhir untuk mengevaluasi sistem pilkada ini, harus melakukan kajian secara komprehensif dan netral, mulai dari tahap evaluasi sampai penyusunan draft RUU pengganti UU Pilkada tersebut. Komprehensif, karena banyak aspek yang mesti ditimbang. Netral, jangan sampai kajian ini dilatarbelakangi kepentingan politik sesaat.

Netralitas ini sangat kita tekankan mengingat proses pembentukan UU politik di DPR seringkali sangat bergantung arah angin. Itu sebab, UU di bidang ini –atau juga di bidang tertentu lain—yang mudah sekali mengalami revisi. UU MD3 contohnya. Kepentingan politik situasional dan berjangka pendek sangat mewarnai UU yang digonta-ganti di hampir setiap periode DPR.

Untuk menjamin netralitas itu, DPR dan pemerintah perlu melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Keterlibatan para pakar ini juga memelihara kualitas hasil evaluasi itu serta menghasilkan draft RUU yang tidak berjarak dari aspek filosofi, juridis dan sosiologi masyarakat nanti.

Hal ini untuk menghindari UU tersebut nantinya tidak kembali diubah–setidaknya dalam waktu yang relatif lama. Perubahan tak kunjung henti dalam UU bidang politik mengakibatkan konsolidasi demokrasi kita tak kunjung tuntas. Padahal, kalau konsolidasi demokrasi sudah selesai, bangsa ini bisa segera beralih untuk menyelesaikan bengkalai persoalan lain.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here