Saatnya Galang Petisi Hentikan Impor Beras

1
93
Mantan Gubernur Gorontalo sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar Fadel Muhammad akan menggalang petisi penolakan impor beras dan jagung, karena kebijakan impor itu menyakiti sekaligus menyusahkan petani.

Nusantara.news, Jakarta – Gencarnya impor bahan pangan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Belakangan ini sungguh menyakiti hati petani. Terutama impor beras yang dilakukan pada saat musim panen, karena itu perlu adanya petisi untuk menghentikan kebijakan yang anti petani tersebut.

Berdasarkan catatan Nusantara.News, beras produksi petani sudah mulai memasuki Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) secara bertahap. Sejak Senin (12/1) beras yang masuk ke PIBC sudah melebih 5.000 ton, atau melonjak 40% dibandingkan kondisi biasa di kisaran 3.000 ton per hari.

Sehingga posisi stok beras hasil panen petani di PIBC sudah menembus level 24.000 ton. Dipekirakan satu dua pekan ke depan, stok beras di PIBC bisa menembus kisaran 30.000 hingga 40.000 ton.

Beras tersebut berasal dari hasil panen padi di sentra-sentra produksi beras di tanah air. Mulai dari Demak, Pati, Blora, Grobogan, hingga Karawang sudah makin semarak memasuki PIBC.

Ini menandai bahwa produksi beras memasuki periode panen raya, anehnya justru pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras.

Itu sebabnya mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli geram melihat kebijakan pemerintah yang jelas-jelas menyakiti hati para petani. Karena itu dia meminta pemerintah membatalkan impor beras yang diduga hanya mengejar rente, karena ada marjin dari setiap ton impor yang dilakukan.

“Jangan kebangetan lah, saya mohon pejabat terkait minta ampun lah, tobat. Masak musim panen (padi) malah impor beras. Kasihan petani kita yang jadi korban,” ujarnya kepada pers.

Strategi impor beras dimasa panen, pada gilirannya akan menekan harga panen padi petani. Sehingga para petani yang seharusnya menikmati hasil panennya, harus gigit jari lantaran kebijakan impor yang tak bersahabat itu.

Rizal mengaku dirinya sebenarnya tidak anti impor beras, sebab impor beras itu keniscayaan yang tak bisa dielakkan manakala di dalam negeri benar-benar sedang terjadi kelangkaan beras, kekurangan bahan pangan.

“Sekarang ini impor beras tak dibutuhkan sama sekali, sebab banyak daerah yang sedang panen, bahkan bila perlu kita melakukan ekspor beras,” tegasnya.

Rizal mengatakan kalau memang Indonesia sedang memerlukan impor karena terjadi kelangkaan beras dirinya tidak keberatan. Hanya saja pemerintah perlu mengatur waktu yang tepat, seperti pada musim paceklik. Kalau musim panen padi seperti sekarang ini dipaksakan impor, maka harga gabah petani bisa jatuh.

“Harusnya petani untung jadi buntung,” sesal Rizal.

Saat ini kebutuhan beras nasional masih dapat dipenuhi dari hasil panen petani dalam negeri. Bahkan ketika terjadi muslim paceklik, seperti el nino dan la nina, produksi pangan nasional masih mencukupi walau terjadi gangguan.

“Orang awam juga paham, kalau terjadi el nino atau la nina kita memang perlu impor, karena produksi kurang. Masak impor beras disaat petani sedang panen, kebangetan banget,” ketusnya.

Perlu dilakukan petisi

Sementara anggota Fraksi Golkar DPR RI Fadel Muhammad meras geram dengan kebijakan impor beras dan bahkan jagung, karena kebijakan itu jelas-jelas bakal menyusahkan petani yang harusnya menikmati panen raya. Untuk jagung, kondisinya Indonesia justru harus ekspor ke manca negara.

Karena itu Fadel berjanji akan menggalang tanda tangan petisi penghentian dan penolakan impor beras dan jagung guna menghentikan langkah pemerintah menyusahkan petani nasional.

Petani Gorontalo diketahui telah mengekspor produk jagung ke Filipina sebanyak 3.750 ton, karena sejak Fadel pernah menjadi Gubernur Gorontalo, wilayah itu sudah terbiasa mengekspor jagung. Tapi justru di dalam negeri dilakukan impor jagung, sehingga bertolak belakang dengan yang diharapkan petani.

Keputusan impor beras maupu jagung, selain menyakiti hati para petani, juga rakyat Indonesia karena seperti kehilangan identitas kebangsaan maupun semangat NKRI. Petani akan bangga kalau mereka dapat melakukan ekspor beras maupun jagung, tapi disaat mereka panen dan mengekspor hasil panennya, justru pemerintah membuka keran impor dalam jumlah besar.

Komisi VI DPR RI semua nyaris menolak kebijakan impor beras dan jagung. Karena disamping sedang memasuki masa panen, juga pemerintah tidak memiliki dasar yang kuat. Pemerintah sampai detik ini tidak memiliki data stok beras nasional, harusnya pemerintah memaparkan data itu secara terbuka.

Dengan demikian semua warga Indonesia paham benar dengan data itu, apakah sudah saatnya melakukan impor beras atau tidak perlu sama sekali. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita hanya mendasarkan pada kekhawatiran naiknya harga beras medium di pasaran.

Kalau memang persoalannya karena kenaikan harga beras medium, maka yang harus diteliti faktor penyebabnya. Bukan mengambil jalan pintas mengimpor beras, itu sama saja menteri yang malas.

Harusnya diteliti secara mendetil, apakah karena ada permainan di tingkat distributor, penimbun, atau pengecer. Pemerintah melalui Bulog memang sudah melakukan operasi pasar dan ternyata tidak efektif, tapi bukan berarti karena beras langka.

Justru data-data di lapangan menunjukkan stok beras di masyarakat, pedagang besar dan kecil, restoran besar dan kecil, di Bulog, hingga di petani, ada stok beras mencapai 8,12 juta ton. Jadi terjawab sudah, penyebab kenaikan harga beras medium bukan karena beras langka, tapi beras ditahan oleh mafia.

Karena itu, pengamat dari IPB Prima Gandhi mencatat adanya kejanggalan harga beras yang terjadi pada awal tahun 2018, salah satunya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Data online dirilis PIBC pada tanggal 3 Januari 2018 beras termurah dikenal beras Operasi Pasar yaitu IR-64 III masih Rp7.800 per kg, stabil sejak 9 November hingga 3 Januari 2018.

Tapi tiba-taba pada tanggal 3 dan 4 Januari naik tinggi menjadi Rp8.400, setelah itu pada 5 hingga 8 Januari menjadi naik lagi menjadi Rp8.800 per kg. Pada tanggal 9 hingga 12 Januari masih naik menjadi Rp8.900 per kg.

Sementara itu, stok beras harian PIBC pada periode tersebut di atas normal yaitu berkisar 32.001 hingga 47.013 ton, artinya pasokan tidak ada masalah tapi harga naik. Justru disinilah sumber masalahnya. Harusnya solusi yang ditempuh ya pengendalian harga, atau memburu para penggoreng harga, bukan impor.

Untuk itu, Gandhi mengusulkan agar harga beras medium dikendalikan dengan cara, pertama, Operasi Pasar secara massif, bukan setengah hati. Kedua, percepat penyaluran beras Rastra untuk bulan Januari.

Ketiga, perlancar arus distribusi dan logistik beras dengan intensifkan Satgas Pangan. Keempat, tidak perlu impor karena momentumnya tidak tepat. Kelima, kejar para tauke pengatur harga yang menyebabkan harga naik di saat stok stabil, hanya variabel mafia lah yang menentukan kenaikan harga beras.

Selama ini tidak pernah terjadi impor di saat memasuki panen raya Februari. Bila impor dipaksakan tentu dampaknya hanya memukul petani, harga produk gabah dan padi petani akan menurun. Petani yang menderita.

“Saya yakin produksi surplus, tidak perlu impor. Pernyataan mana panen, mana panen tidak perlu dipertentangkan lagi. Lha itu ada data panen di sini, di website http://sig.pertanian.go.id ini open akses,” tegas Gandhi.

Tampaknya, langkah Fadel yang akan menggalang petisi impor beras patut didukung oleh stakeholder bangsa ini. Kebijakan impor beras maupun jagung oleh Kementerian Perdagangan harus dihentikan, sekarang juga.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here