Saatnya Indonesia Jadi Negara “Tax Haven”?

0
292

Nusantara.news, Jakarta – Tak guna heboh soal Paradise Papers, atau Panama Papers. Bahkan tak guna mempersoalkan siapa yang membibitkan kekayaannya atau mendirikan perusahaan cangkang di negara negara tax haven. Sebab yang namanya uang tidak mengenal kewarganegaraan. Yang namanya uang akan sangat sulit dikait-kaitkan dengan nasionalisme. Terpenting adalah bagaimana menghentikan praktik pengumpulan kekayaan secara ilegal di satu sisi dan di sisi lain menciptakan stimulus agar perusahaan Indonesia tidak mendirikan perusahaan cangkang di negara tax haven untuk menghindari pajak.

Paradise Papers

Sebelum Paradise Papers, Indonesia dihebohkan oleh bocornya Panama Papers. Cukup banyak orang yang terdaftar di dokumen yang dikelola oleh Mossack Fonseca & Co., firma hukum yang berkedudukan di Panama itu. Jumlahnya mencapai  2.961 orang. Jumlah uangnya menurut perkiraan Bambang Brojonegoro, ketika itu Menteri Keuangan, mencapai Rp 11 ribu triliun atau hampir enam kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Paradise Papers yang bocor dan bikin heboh sekarang ini, nama-nama orang Indonesia yang muncul baru sedikit, yakni Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Data-data Paradise Pappers yang bocor itu, saat ini mungkin sedang dipilah pilah sesuai kepentingan orang yang membocorkan. Jika sudah selesai, kehebohannya mungkin akan meningkat karena akan muncul dan beredar nama-nama orang Indonesia yang lain yang menempatkan uangnya di Appleby, perusaaan yang menggelola Paradise Papers itu.

Itu baru dari Panama dan Bermuda. Apakah orang kaya Indonesia hanya menempatkan uangnya di dua perusahaan itu? Dapat dipastikan tidak.

Sebab, berbicara tentang Panama Papers atau Paradise Papers  sama dengan berbicara tentang negara tax haven. Sementara negara tax haven daftarnya cukup panjang.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan No 650/KMK.04/1994 disebutkan sebanyak 32 negara yang dikategorikan sebagai negara tax haven. Negara-negara itu meliputi Argentina, Bahama, Bahrain Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Island Greensey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Savador, Estoni, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Makau, Mauritius, Meksiko, Nederland Antiles, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia.

Pertemuan negara-negara anggota G-20 tanggal 2 April 2009, bahkan membuat daftar negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven dalam jumlah lebih banyak lagi.

Hanya saja daftar seluruh negara itu, sebagian besar sudah bersedia menerapkan perjanjian internasional, sebagian masih abu abu, dan sebagian lagi menolak dan oleh sebab itu dimasukkan dalam daftar black-list.

Negara tax haven yang sepakat atau berkomitmen menerapkan perjanjian perpajakan internasional. Adalah Argentina, Australia, Barbados, Canada, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece (Yunani), Guernsey, Hungary, Iceland (Islandia), Ireland, Isle of Man, Italy, Japan, Jersey, Korea, Malta, Mauritius, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Russian, Federation Seychelles, Slovak Republic, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, US Virgin Islands.

Negara tax haven yang dikategorikan abu-abu, di antaranya, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica, Gibraltar, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Marshall Islands, Monaco, Montserrat Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. VIncent & Grenadines, Samoa, San Marino, Turks and Caicos Islands, Vanuatu, Austria, Belgium, Brunei, Chile, Guatemala, Luxembourg, Singapore, Switzerland.

Sedang negara tax haven yang dimasukkan ke dalam daftar black list, di antaranya Costa Rica, Malaysia (Labuan), Philippines, Uruguay.

Sedemikian banyak negara-negara tax haven yang bisa digunakan oleh orang-orang Indonesia untuk menyembunyikan kekayaanya.

Panama itu sendiri bukan pemain utama atau negara tujuan utama penghindar pajak. Bagi orang Indonesia, Cayman Islands, Singapura dan Labuan (Malaysia) mungkin lebih favorit.  Cayman Islands favorit karena bisa mengatur pajak dengan suka-suka, sementara Singapura dan Labuan (Malaysia) karena faktor kedekatan.

Daya Tarik Tax Haven

Dari segi kemudahan pajak, semua negara tax haven terbagi ke dalam lima bagian. Pertama, negara bebas pajak (no-tax haven). Bebas pajak dalam hal ini betul-betul bebas, tidak hanya untuk warga negaranya, tetapi bagi siapa saja. Yang ada hanya semacam bea materai. Sementara pajak pendapatan (perorangan), pajak badan/perusahaan, pajak kerja, pajak hadiah, pajak undian, pajak bumi dan bangunan, pajak warisan, pajak penjualan/pertambahan nilai, pajak kekayaan, semuanya  bebas alias tidak dikenai pajak. Termasuk ke dalam negara ini adalah Cayman Islands, Bahama, Bermuda dan beberapa lainnya.

Kedua, negara sistem pajak teritorial (territorial system of tax haven). Yang dimaksud dengan  sistem pajak teritorial dalam hal ini adalah, terdapat diskriminasi pajak, yakni pemberlakuan pajak yang berbeda terhadap pendapatan dari sumber luar negeri dengan pendapatan dari sumber pendapatan dalam negeri. Terhadap pendapatan dari sumber luar negeri, pajak dibebaskan. Akan tetapi, terhadap pendapatan dalam negeri, dikenakan pajak seperti biasanya. Salah satu negara dengan sistem pajak diskriminatif atau teritorial adalah Singapura.

Ketiga, negara dengan pajak yang rendah (low-tax haven). Negara-negara dalam kelompok ketiga ini memberlakukan pajak pada rate yang sangat rendah. Jadi, rate yang diberlakukan bukan rate normal seperti yang berlaku di kebanyakan negara lain. Negara-negara yang termasuk ke dalam golongan negara dengan pajak yang rendah ini, antara lain adalah Barbados, dengan pajak badan/perusahaan maksimum sebesar nol sampai satu persen.

Keempat, negara yang hanya membebankan pajak tertentu. Contoh, Irlandia yang membebaskan pajak untuk usaha manufaktur dan pemrosesan ekspor.

Kelima, negara yang membebankan pajak untuk perusahaan tertentu saja. Negara yang membebaskan pajak untuk perusahaan tertentu itu misalnya membebaskan pajak atau setidak-tidaknya memberikan intensif pajak untuk perusahaan tertentu saja. Negara seperti ini antara lain Luxemburg, Antiles Belanda atau Singapura yang memberi intensif pajak untuk holding company yang memenuhi kualifikasi tertentu.

Lalu dari mana negara-negara tax haven tersebut mwengambil keuntungan? Menurut pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Ruston Tambunan, negara tax haven atau negara surga pajak itu meraup keuntungan besar dari maraknya pendirian perusahaan cangkang atau perusahaan dengan tujuan tertentu.

Keuntungan itu tidak dari pajak, tapi dari dana murah dalam jumlah besar dari uang atau aset yang disimpan di negara tersebut.  Negara tax haven juga menerima keuntungan dari bunga hasil investasi yang nilainya sangat menggiurkan.

Seperti apa besaran keuntungan yang diperoleh? Ambil contoh Cayman Islands. Cayman Islands adalah sebuah negara kepulauan yang kecil. Cayman Islands, dengan ibukota George Town, merupakan sebuah negara di Kepulauan Karibia. Sebegitu kecilnya, sampai-sampai tidak terlihat jelas dalam peta  dunia. Luas wilayahnya kira-kira 100 mil persegi.

Walau demikian, negara ini dianggap sebagai salah satu pusat finansial dunia. Cayman Islands memiliki lebih dari 600 bank, beberapa bank sangat kecil hanya beroperasi dengan satu ruang kantor bahkan ada yang tidak memiliki kantor secara fisik.

Lebih kurang 45 di antara 50 bank besar di dunia beroperasi di Cayman Islands. Dari seluruh bank yang beroperasi di negara ini, hanya 8  bank saja yang mempunyai kehadiran secara fisik. Tetapi jangan anggap remeh. Sebab, deposito di Bank Cayman Islands,  menduduki rangking kedua terbesar di antara 6 pusat finansial terbesar di dunia. Rangking pertama ditempati oleh Swiss.

Bank-bank yang beroperasi di Cayman Islands berasal tidak kurang dari 60 negara di dunia. Paling banyak berasal dari Amerika Serikat. Begitu banyaknya bank di negara kecil ini sehingga Cayman Islands disebut-sebut sebagai Wall Street Kecil (Little Wall Street).

Problem Indonesia

Demikian banyaknya negara tax haven, dan demikian besarnya daya tarik yang diberikan. Ini menjadi problem bagi Indonesia, karena jelas tidak mudah menghadang orang-orang kaya Indonesia menempatkan uangnya atau mendirikan perusahaan cangkang (perusahaan papan nama) di negara-negara tax haven tersebut.

Presiden Jokowi memang sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berlaku 8 Mei 2017.  Penerbitan aturan ini berkaitan erat dengan perjanjian pertukaran informasi keuangan otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoFAI) yang digalang oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), termasuk Indonesia.

Pertanyananya, apakah semua negara tax haven tadi sudah masuk dalam OECD dan sepakat dengan Automatic Exchange of Financial Account Information? Bagaimana jika ada negara yang tidak menjadi anggota OECD dan menjadikan negaranya sebagai negara tax haven?

Apakah perppu tersebut mampu menghadang pelarian uang ke negara tax haven? Apakah perppu tersebut juga mampu menghadang penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing dengan memanfaatkan negara tax haven, yaitu dengan mendirikan anak perusahaannya di negara tax haven dan setiap transaksi yang dilakukan tidak berdasarkan harga pasar wajar?

Daftar nama orang Indonesia yang masuk dalam Panama Papers, demikian juga daftar nama yang masuk dalam Paradise Papers yang belum terungkap seluruhnya, daftar nama yang masih belum terungkap di negara-negara tax haven lainnya, haruslah menjadi perhatian serius pemerintah.

Dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri itu memprihatinkan, karena di satu sisi Indonesia masih terus berburu investasi untuk menggulirkan ekonomi, tetapi di sisi lain orang Indonesia menyembunyikan kekayaannya di luar negeri.

Perusahaan-perusahaan cangkang yang diririkan di negara tax haven itu juga sangat memprihatinkan, karena di satu sisi pemerintah nyaris tidak pernah mampu mengumpulkan pajak sesuai yang ditargetkan, tetapi di sisi lain, pengusaha mendirikan perusahaan cangkang di negara tax haven untuk menghindari pajak.

Bagaimana solusinya. Selain menunggu keampuhan perjanjian Automatic Exchange of Financial Account Information, pemerintah harus juga merumuskan langkah-langkah antisipasi.

Kekayaan yang melimpah biasanya diperoleh dari dua sumber. Yakni sumber legal dan sumber ilegal. Sumber kekayaan yang diperoleh secara legal, misalnya dari keuntungan dari usaha yang dijalankan. Sedang kekayaan melimpah yang diperoleh secara tidak legal bisa berasal dari berbagai praktik ilegal seperti penyeludupan, perjudian, narkoba, korupsi dan lain sebagainya.

Langkah antisipasi dinilai sangat perlu dirumuskan, karena daya tarik yang ditawarkan negara tax haven, akan membuat uang yang melimpah, baik yang diperoleh secara legal maupun ilegal, cenderung akan dilarikan ke luar negeri.

Sepanjang pemerintah tidak melakukan langkah antisipasi, maka setiap kekayaan yang diperoleh hari ini, besok, lusa dan seterusnya, baik yang diperoleh secara legal atau ilegal, oleh warga Indonesia saat ini atau generasi yang akan datang, cenderung akan dilarikan ke luar negeri ke negara-negara tax haven.

Kondisi seperti ini akan membuat Indonesia selalu kekeringan modal investasi, dan akan membuat target pajak selalu tidak sesuai harapan.

Bagaimana langkah antisipasi yang perlu dilakukan? Pertama, hentikan praktik korupsi, penyeludupan, perdagangan narkoba dan lainnya secara tanpa tedeng aling-aling untuk meredam pengumpulan uang secara ilegal.  Kedua, ciptakan stimulus untuk pengusaha yang mengumpulkan kekayaan secara legal.

Jika kedua solusi ini tidak efektif, maka jangan-jangan saatnya juga Indonesia mengkaji untuk menjadikan diri sebagai negara tax haven juga seperti Labuan (Malaysia) dalam batas-batas tertentu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here