Saatnya Indonesia Kembali ke Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

1
159

Nusantara.news, Surabaya – Presiden Joko Widodo menegaskan, Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara Indonesia. Pancasila sudah final, dan akan menindak tegas siapapun yang ingin keluar dan menggangu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.

Lalu mengapa selama ini ada saja kelompok yang berupaya mengubah Pancasila dengan ideologi lain seperti komunis, kapitalis atau khilafah?

“Itu karena kelompok tersebut tidak atau tidak mau memahami Pancasila dalam arti yang sesungguhnya,” kata pakar politik yang juga pendiri Rumah Pancasila,  Bagus Taruno Legowo kepada Nusantara.news, di Surabaya, Senin (22/5/2017).

Oleh sebab itu, menurut Bagus Taruno, pemerintah perlu mendorong rakyat Indonesia untuk kembali ke khitahnya dengan cara memberikan pemahaman yang lebih komprihensif tentang ke-Indonesia-an seperti yang termaktub dalam  teks proklamasi, preambule dan UUD 1945.

Pemerintah Orde Baru memang memasukkan Pancasila dalam kurikulum dalam dunia pendidikan. Murid murid sekolah antara lain diperkenalkan dengan apa yang disebut 36 butir butir Pancasila dan lain sebagainya.

Pemerintah sekarang, menurut Bagus Taruno, perlu melakukan proses belajar dan belajar secara lebih intensif. “Kalau dulu lebih bersifat hafalan, maka sekarang kurikulum tentang Pancasila dipelajari secara kualitatif sehingga merasuk ke dalam logika siswa yang pada kelanjutannya menjadi bagian dari cara berpikir yang diyakini kebenarannya.

Dalam konteks ini pula Bagus Taruno, melihat perlunya mengembalikan UUD 1945 yang telah diamandemen setelah reformasi.

Sejak amandemen UUD 1945, kata Bagus lagi, Indonesia tak henti-hentinya dilanda persoalan dan kegaduhan yang tidak perlu. Lembaga-lembaga tinggi negara kehilangan wibawa. DPR dan DPD banyak diisi politisi yang kemudian terjerat korupsi.

BPK dinistakan dalam kasus dugaan ketidakberesan pembelian lahan Sumber Waras. Integritas KPK dipertanyakan dengan kasus cicak buaya dan juga oleh angket KPK terkait dugaan korupsi kasus e-KTP.

Kegaduhan ini, menutup mata rakyat Indonesia terhadap upaya sekelompok orang warga negara Indonesia yang berkolaborasi dengan asing yang diam-diam berusaha menguasai sumber-sumber daya alam dan sumber-sumber daya ekonomi Indonesia lainnya.

“Mereka ingin mengawinkan penguasaan ekonomi yang sudah di tangan dengan penguasaan politik,” kata Bagus.

Bagus Taruno menilai, amandemen UUD 1945 yang dilakukan para tokoh reformasi, sesungguhnya kurang tepat. Sebab, back-ground pemikiran mereka adalah sistem politik ketat yang diberlakukan Pemerintah Orde Baru.

“Yang salah sesunguhnya bukan UUD 1945, melainkan Pemerintah Orde Baru-nya,” kata Bagus seraya minta ditunjukkan bagian mana dari UUD 1945 yang mengarahkan politik ketat atau otoriter.

Jadi, kata Bagus lagi, tidak ada hubungan antara politik ketat masa orde baru dengan UUD 1945.

Ditambahkan,  jika orde baru menyimpang dan mencederai nilai-nilai keadilan, yang salah bukanlah UUD 1945, tetapi kesalahan atau dalam batas batas tertentu dapat dikatakan sebagai “kepintaran” rezim orde baru karena berhasil melandaskan kebijakannya di atas UUD 1945 dengan cara menafsirkan UUD 1945 itu secara subjektif sesuai visi kebijakannya.

“UUD 1945 adalah ke-Indonesia-an itu sendiri. Karena itu, sekarang sudah seharusnya kita kembali ke khittah ke-Indonesiaan yang ada di Teks Proklamasi, Preambule dan UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 yang sudah terlanjur dilakukan “diamandemen” ulang agar kembali kepada aslinya.

“Indonesia harus secepatnya kembali ke UUD 1945 dan ideologi Pancasila,” pungkasnya. [].

1 KOMENTAR

  1. Pancasila sebagai Falsafah hidup Bangsa Indonesia. hukumnya wajib unt dijiwai dan diamalkan olh setiap warganegaranya..hanya persoalannya sekarang Negara belum mampu memberikan yg terbaik tentang cara kepada Warganya .agar mudah memahami baik secara pemahan keilmuan.prilaku maupun adat istiadat ,kebiasaan -kebiasaan yg dpt dilihat dlm keseharian bermasyarakat…

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here