Tax Amnesty Berakhir, Saatnya Law Enforcement (4)

Saatnya, Ladang Perburuan Pengempang Pajak Dibuka

0
87

Nusantara.news, [Lokasi] –

Program amnesti pajak adalah taruhan besar bagi masa depan perpajakan Indonesia. Dengan pertimbangan itu, maka tak ada kata lain, kecuali harus sukses. Rakyat digebah-gebah disuruh bayar pajak, tetapi, sistem layanan pajaknya sendiri masih belum optimal, ditambah lagi masalah penyuluhan pajak dari aparat perpajakan yang  malas menyosialisasikan  seperti program amnesti pajak. Sehingga, berakibat minimnya partisipasi dan pemahaman publik.

Contoh konkritnya adalah pada saat disetujui DPR pada 28 Juni 2016 dan disahkan Presiden 1 Juli 2016, UU Pengampunan Pajak ini berlaku tanpa transisi. Akibatnya, aturan pelaksanaan belum siap, sistem administrasi sedang disiapkan, dan sebagian besar aparatur pajak sebagai pelaksana di lapangan belum memahami seluk-beluk amnesti pajak. Sosialisasi pun harus dijalankan berbarengan sambil belajar sekaligus mengajar. Tatkala peraturan terbit, permasalahan di lapangan bertambah.  Peraturan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang memberikan pedoman teknis di lapangan meski dalam beberapa hal kurang sejalan dan mempersempit maksud UU.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, mengatakan, dalam beberapa hal peraturan teknis juga tidak mudah diimplementasikan dan justru memunculkan perbedaan pemahaman di lapangan, di mana salah satu penyebabnya adalah pembahasan yang tidak melibatkan para pelaku agar mendapatkan tilikan-tilikan praktis dan teknis, terutama tentang instrument investasi, prosedur repatriasi, dan pengawasannya. Keterlambatan beberapa peraturan juga menambah ketidakpastian pelaksanaan amnesti.

Namun, terbitnya Permenkeu No 122/PMK/2016 yang memperluas instrument investasi sektor nonkeuangan patut disambut baik, termasuk rencana terbitnya permenkeu tentang special purpose vehicle (SPV) yang ditunggu-tunggu.

Kesenjangan pemahaman antara pusat dan lapangan tentang konsep, filosofi, dan tujuan amnesti pajak tak segera teratasi. Sebagai konsekuensi terlambatnya proses internalisasi di Direktorat Jenderal Pajak dan terbitnya beberapa peraturan teknis, amnesti pajak menjadi semakin kompleks. Apa yang awalnya mudah dan pasti menjadi rumit, administratif, dan terlalu teknis, misalnya formulir surat pernyataan harta dan lampirannya.

Narasi amnesti yang sejatinya sebagai ikhtiar membangun jembatan menuju reformasi pajak melalui rekonsiliasi jatuh menjadi kalkulasi matematis yang tak mudah. Bahkan, beberapa hal mendasar, seperti subyek pengampunan, cakupan harta, definisi nilai wajar, penghapusan kewajiban dan hak, perhitungan tunggakan, penggunaan dana untuk biaya hidup, menjadi hal yang kabur dan tidak pasti di lapangan.

Bahkan, belakangan amnesti malah terkesan menyasar wajib pajak menengah yang belum melaporkan beberapa jenis harta, seperti warisan, hibah, tabungan, deposito, dan reksa dana di surat pemberitahuan tahunan (SPT) karena ketidaktahuan, bukan yang nyata-nyata tidak atau kurang membayar pajak. Jika dibiarkan berlarut-larut, gairah dan antusiame yang membuncahkan harapan dapat meredup dan anti klimak.

Menurut Yustinus, hulu aneka permasalahan yang meyeruak ini adalah problem kepemimpinan. Ada kesan menggampangkan implementasi amnestsi dengan jargon dan obral angka bombastis. Bahkan, dirjen pajak tampak kedodoran dalam menata dan menggerakkan pasukan. Hadirnya Sri Mulyani Indrawati dengan kompetensi unggul, integritas tinggi, dan pemahaman akan liku-liku perpajakan Indonesia sangat membantu. Sri Mulyani mengisi kekosongan dan kebutuhan akan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Ia berjibaku menyelamatkan amnesti pajak dengan koordinasi dan konsolidasi. Namun, ia tak dapat menyelesaikan seorang diri. Justru di sinilah peran seorang presiden sangat dinanti dan dibutuhkan. Beberapa tilikan berikut membantu mencari jalan keluar.

Pertama, Presiden segera membentuk Tim Khusus atau Satgas Amnesti Pajak yang tugasnya melakukan supervise, mencari terobosan (breakthrough), dan mengurai hambatan yang menjadi penyebab macetnya program (debottlenecking). Cukup ironis, program sebesar dan sepenting ini dijalankan tanpa kendali monev (monitoring dan evaluasi) yang memadai. Beberapa hal krusial yang tak bisa diselesaikan dengan cepat di tingkat Kemenkeu dapat segera ditangani dan dicarikan jalan keluar.

Beban kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana lapangan selayaknya dikurangi. Tim ini juga membantu koordinasi kelembagaan dan komunikasi politik, termasuk kesiapan menghadapi uji materi UU di Mahkamah Konstitusi.

Kedua, Presiden menerbitkan peraturan presiden untuk menambal lubang yang ditinggalkan UU dan tidak bisa diatur permenkeu. Gesture Presiden yang all out mendukung amnesti pajak dan menjamin dukungan semua institusi penegakan hukum di bawah kendalinya dapat diejawantahkan secara formal dalam perpres. Juga kepastian hukum, reformasi hukum dan bisnis, serta kenyamanan bagi peserta amnesti di masa mendatang.

Ketiga, Presiden menyudahi sosialisasi akbar yang gegap gempita dan memulai gerakan sosialisasi dengan target dan segmen yang jelas, inklusif, dengan target terukur. Sosialisasi yang mengedepankan pentingnya ikut amnesti lengkap dengan manfaat dan konsekuensinya.

Setidaknya ada empat kelompok besar yang harus didekati secara berbeda; pengusaha besar, UKM, profesional dan karyawan, serta pejabat negara dan PNS. Keempatnya punya problem dan kebutuhan insentif berbeda, maka harus dikelola secara berbeda. Model ini diturunkan dari pusat sampai ke level kantor pelayanan dan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan; pemda, tokok masyarakat, praktisi, organisasi keagamaan, kampus dan asosiasi usaha. data akuran yang dimiliki harus digunakan untuk memaksa wajib pajak bermasalah ikut amnesti.

Keempat, inisiatif Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan frequently asked qustions (FAQ) patut diapresiasi. Seyogiaanya FAQ ini terus dikembangkan sesuai dinamika di lapangan, dijawab dengan lugas dan tegas, mudah diakses, dan dipedomani semua pihak. Di samping itu, perlu dibuat prosedur standar operasi (SOP) yang baku dan jelas terkait tata laksana amnesti pajak, termasuk pengaduan dan penangangan kasus. Interprestasi, pemahaman, dan perlakuan jajaran Dirjen Pajak yang tunggal dan selaras merupakan kunci keberhasilan partisipasi amnesti.

Kelima, sesuai tujuan utama amnesti, yaitu repatriasi, semua aturan terkait repatriasi dan investasi sebaiknya dikaji ulang dan disempurnakan bersama para pemangku kepentingan agar efektif dan mudah diterapkan. Beberapa skema dipangkas agar lebih sederhana, pengembalian imbal hasil dipercepat, dan instrument investasi segera dikonkretkan, terutama sektor BUMN dan proyek pemerintah. Insentif bagi gateway juga patut diprtimbangkan agar pelaksanaan dan pengawasan menjadi lebih baik.

Keenam, pemerintah menyiapkan skenario alternatif apabila target amnesti tak sesuai harapan, agar tidak mengganggu APBN dan keberlanjutan sistem perpajakan ke depan. Melakukan revisi target agar lebih realistis dan menyiapkan strategi penggalian potensi pasca amnesti merupakan langkah bijaksana dan harus digarap bersamaan. Peta jalan reformasi pajak yang jelas dengan penegakan hukum yang keras di masa mendatang merupakan insentif bagi wajib pajak agar ikut amnesti.

Berakhirnya masa tax amnesty pada akhir Maret lalu, merupakan awal perburuan bagi wajib pajak (WP) yang tidak patuh pajak. Sri Mulyani belum lama ini menegaskan, pasca tax amnesty, pemerintah akan mengejar WP yang menyembunyikan hartanya maupun tidak patuh membayar pajak alias pengemplang pajak. Langkah itu antara lain akan dilakukan dengan pelacakan melalui data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bea Cukai, dan data dari instansi pemerintah lainnya.

Ada sekitar Rp 700 triliun harta orang Indonesia yang ada di luar negeri. namun, hingga amnesti pajak berakhir dana repatriasi baru terkumpul Rp 146 triliun masih jauh di bawah target pemerintah sebesar Rp 165 triliun.

Terhadap para pengemplang pajak, masyarakat berharap pemerintah dapat bertindak tegas dan tidak ada lagi toleransi. Sebab, selama ini, para pengusaha pengemplang pajak sudah terlalu terbiasa bermain mata dengan aparatur pajak yang bisa diajak kongkalikong sehingga ketika diminta benar-benar mematuhi pembayaran pajak, tentus saja keberatan. Sekarang, bola ada di tangan pemerintah, jika bertindak tegas, maka masa depan perpajakan Indonesia akan lebih baik, sebaliknya, jika masih bisa dimainkan oleh para pengemplang pajak, keruntuhan negeri ini sudah berada di depan mata.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here