Saatnya Mengamendemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang

0
80
Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan ada sekitar Rp747 triliun yang berpotensi mengandung tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nusantara.news, Jakarta – Tindak pidana pencucian uang (TPPU) belakangan makin marak, terutama dilakukan oleh kepala-kepala daerah. Tidak tanggung-tanggung, dari Rp747 triliun potensi TPPU pada 2017, sebagian besar diduga dilakukan oleh kepala daerah.

Adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan data tersebut. Informasi ini seolah mengonfirmasi dugaan begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo bahwa 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu tidak efisien.

Bayangkan, potensi TPPU sebesar Rp747 triliun adalah 33,9% dari total APBN kita sekitar Rp2.200 triliun. Memang di dalamnya ada dana illegal logging, illegal fishing, traficking, narkoba dan bisnis ilegal lainnya. Tapi menurut PPATK mayoritas dari potensi TPPU itu adalah kepala daerah dan Pemda.

“TPPU ini diduga dilakukan oleh oknum dari berbagai profesi mulai dari gubernur hingga kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),” kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin ‎beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan sepanjang 2017, jumlah Informasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan ‎Hasil Pemeriksaan (IHP/LHP) sebanyak 20 laporan atau informasi. PPATK telah melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap 228 rekening pihak terlapor yang tersebar di sejumlah Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Dugaan TPPU itu telah disampaikan kepada aparat penegak hukum yang terdiri atas KPK sebanyak 11 laporan, Polri tiga laporan, Direktorat Jenderal Pajak dua laporan. Kemudian Direktorat Jenderal ‎Bea dan Cukai dua laporan, dan TNI, BNN, serta Kejaksaan masing-masing sebanyak satu Laporan.

“LHP/IHP dimaksud adalah output kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada akhir 2016 sampai dengan akhir 2017 terhadap 19 pihak terlapor,” ujar dia di Kantor PPATK, Jakarta, Selasa (19/12).

Mayoritas dana korupsi

PPATK juga telah melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap 228 rekening pihak terlapor yang tersebar di sejumlah Penyedia Jasa Keuangan Bank dan Non Bank. Rekening ini tersebar di berbagai lokasi di Gresik, Magetan, Madiun, Surabaya, Mataram, Pontianak, Bandung, Kendari, Purwakarta, Kawang, Sumbawa Barat, Mataram, dan Banjarmasin.

“Ke-19 pihak terlapor berprofesi sebagai Gubernur, Bupati, Kepala Bappeda, aparat penegak hukum, pegawai negeri sipil (PNS), pengusaha (pihak swasta), pejabat lelang, dan Kepala RSUD,” kata dia.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan lembaganya melakukan analisis dan pemeriksaan atas permintaan penegak hukum dalam penanganan kasus pidana korupsi, peredaran narkotik, judi online, kepabeanan, perambahan hutan, dan perpajakan.

“Sebagian besar transaksi berkaitan dengan pidana korupsi,” kata Kiagus di kantornya, kemarin.

Kiagus menduga transaksi di ratusan rekening itu untuk menyamarkan uang haram hasil kejahatan. Namun dia enggan memaparkan detail identitas pelaku dugaan kejahatan pencucian uang (money laundering) tersebut. Dia hanya menyebut para pelaku meliputi gubernur, bupati, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum, pengusaha, dan kepala rumah sakit umum daerah.

Sebagian rekening yang terlacak PPATK adalah milik kerabat dan kolega yang menjadi penampung dana hasil tindak pidana. Rekening-rekening tersebut juga ditengarai telah dipakai untuk menyuap penegak hukum dan panitia pengadaan pemerintah.

Temuan PPATK ini menguatkan maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dalam setahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut menangkap delapan kepala daerah dengan dugaan korupsi. Pada Oktober lalu, komisi antirasuah menangkap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, setelah sebulan sebelumnya mencokok Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Pasal pidana asal

Harus disadari, jumlah laporan yang diteruskan ke aparat penegak hukum sebanyak 19 laporan tersebut, hanyalah 0,04% dari 46.811 laporan yang masuk sepanjang 2017. Tentu saja dari sini kita menangkap ada masalah besar terkait dugaan TPPU tersebut.

Masalahnya adalah, mengapa dugaan TPPU sebanyak 46.811 laporan dengan nilai Rp747 triliun baru diserahkan laporannya kepada aparat penegak hukum hanya 19 laporan? Tentu saja pokok persoalannya adalah, dalam perkara TPPU diharuskan menyertakan tindak pidana asal.

Padahal seharusnya tidak demikian, kalau saja pengajuan perkara TPPU tidak harus menyertakan tindak pidana asal, mungkin mayoritas dari 46.811 laporan yang masuk sudah bisa diselesaikan. Karena itu dalam UU TPPU juga dianut yang namanya pembuktian terbali.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein menilai, pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tidak wajib membuktikan terlebih dulu tindak pidana asal. Tindak pidana asal dapat diketahui antara lain melalui dua alat bukti permulaan.

Menurut dia yang terpenting adalah tindak pidana asal yang melahirkan TPPU harus ada, tetapi tidak harus dibuktikan terlebih dulu. “Jadi bisa diketahui dari bukti permulaan hubungan kausalitas antara perkara TPPU dan tindak pidana asal, perbuatan melawan hukum, atau aliran dana hasil tindak pidana kepada terdakwa,” ungkap Yunus saat menjadi saksi sidang pengujian Undang-Undang (UU) Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang diajukan mantan Ketua MK Akil Mochtar beberapa waktu lalu.

“Jika tindak pidana asal harus dibuktikan, dapat dipastikan tidak akan ada perkara TPPU yang akan diproses,” tegasnya.

Lagi pula Indonesia menganut sistem pembuktian negatif seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasar ketentuan tersebut, diharuskan ada dua alat bukti sah menurut UU dan yakin tindak pidana benar terjadi jika ingin menghukum seseorang.

Bukan hanya itu, berdasarkan catatan PPATK, sebanyak 116 putusan pengadilan tentang TTPU juga sudah berkekuatan hukum tetap tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya. Perlu diingat, ungkapnya, TPPU pun menganut pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Dalam hal ini terdakwa harus mampu membuktikan harta kekayaannya bukanlah dari hasil tindak pidana.

“Jadi harus membuktikan hartanya tidak terkait tindak pidana asal yang disebut Pasal 2 ayat (l) UU TPPU,”katanya.

Karena itu, kewajiban terdakwalah untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya yang terkait perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal. Terkait pembuktian terbalik, memang seharusnya terdakwa dapat membuktikan dari mana harta kekayaannya. Dalam pemeriksaan merupakan upaya mencari kebenaran materiil. Sedangkan proses persidangan menentukan ada kebenaran materiil.

Jika terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya atas perkara yang dihadapi, itu justru melanggar hak asasi.

Melihat kompleksnya persoalan pidana asal dalam kejahatan TPPU, maka ke depan, perlu ada semacam kepastian bagi penegak hukum agar dapat segera memproses potensi TPPU yang dilaporkan masyarakat. Adapun kejahatan pidana asal akan dibuktikan di pengadilan saat si terlapor wajib memaparkan pembutian terbalik atas harta yang dimilikinya.

Karena itu amendemen UU TPPU menjadi suatu keharusan agar akselerasi perkara TPPU yang bisa dipengadilankan lebih cepat dan lebih memberikan kepastian hukum. Pada gilirannya dapat menekan serendah mungkin potensi korupsi yang nota bene selalu bersembunyi dibalik pidana asal TPPU.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here