Safari Politik KPK ke Parpol, Upaya Redam Pansus

0
143

Nusantara.news, Jakarta – Kunjungan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke sejumlah partai politik (parpol) menuai pro-kontra. Sebagian pihak menganggap kegiatan parpol itu sebagai safari politik yang bertujuan untuk melobi pimpinan parpol agar bisa melunakkan anggota Panitia Khusus (Pansus) KPK di DPR yang akan mengeluarkan rekomendasi pelemahan lembaga antirasuah itu.

Peneliti senior dari Network for South East Asian Studies (NSEAS), Dr. Muchtar Effendi Harahap memandang kunjungan KPK itu tak lebih dari sebuah rangkaian perjalanan politik atau safari politik. Menurutnya, sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan kunjungan KPK itu dengan keberadaan Pansus KPK yang sedang membahas nasib institusi hukum yang kini dinakhodai Agus Rahardjo.

Terlebih, partai yang disambangi KPK, di antaranya Golkar, Nasdem, PDI-P adalah parpol yang kadernya di DPR terkesan sangat getol ingin melemhakan kPK. Selain itu, sudah ada wacana anggota pansus untuk mengembalikan upaya pemberantasan korupsi kepada Polri.

“Kunjungan KPK ke parpol saat pansus tengah merumuskan rekomendasi, maka wajar saja kalau publik menilai itu safari politik. Kalau judulnya safari politik, tentu ada agenda dan kesepakatan politik yang ingin dicapai. Nah, ini yang seharusnya tak boleh ada dalam kamus KPK sebagai institusi pemberantas korupsi. Meskipun KPK sendiri mengaku kegiatan itu dalam rangka membangun integritas parpol,” jelas Muchtar kepada Nusantara.news, Selasa (19/9/2017).

Apabila benar kegiatan KPK itu murni untuk membangun integritas parpol, maka mungkinkah pihak parpol akan menerima tawaran bantuan itu? Sebab, kalau parpol menerima bantuan KPK, publik akan menilai selama ini parpol bersangkutan memang tidak memiliki upaya, strategi dan program pencegahan korupsi bagi kalangan pengurus dan kader. Lantaran itu, Muchtar menyatakan safari politik KPK itu hanya kegiatan reaktif atas langkah-langkah Pansus Hak Angket KPK.

Sebelummnya, KPK bersikukuh bahwa kunjungan ke parpol sama sekali tidak terkait dengan Pansus KPK. Kegiatan itu semata-mata untuk membantu mewujudkan parpol yang memiliki integritas.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menegaskan, kegiatan itu sengaja diagendakan mengingat peran parpol signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Karena itu, KPK menggandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kunjungan ke semua parpol. Hasilnya, dikeluarkan empat rekomendasi dari KPK, yakni penegakan standar etik, sistem kaderisasi yang inklusif dan terukur, sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, serta sistem tata kelola keuangan yang baik. “Misinya baik, tetapi momentumnya memang tidak tepat,” kata Pahala Naingolan.

Dalam catatan Nusantara.news, pada Kamis (23/11/2016) lalu, KPK juga telah meluncurkan produk dan program “Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB)” berupa naskah kode etik politikus dan partai politik, serta naskah panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia. Naskah itu merupakan hasil kerjasama dengan LIPI yang dikaji melalui diskusi diantaranya bersama akademisi, pejabat daerah dan aktivis hukum di sejumlah daerah.

Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan agar PCB berjalan efektif, ada‎ empat syarat yang harus dipenuhi bagi para politikus dan partainya.

Pertama, substansi kode etik ini harus masuk ke dalam  UU tentang Partai Politik.

Kedua, naskah PCB ini menjadi syarat mutlak bagi parpol sebelum menerima dana yang berasal dari APBN.

Ketiga, PCB ini dijadikan persyaratan mutlak bagi parpol saat mendaftar badan hukum ke Kemenkumham.

Keempat, naskah PCB harus terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran, dan tindakan para politikus dan parpol.

Menyimak rekomendasi KPK kepda parpol tersebut, tampaknya bukan sesuatu yang istimewa. Sebab, keempat rekoemndasi itu memang sudah seharusnya dimiliki sebuah parpol. Nyatanya, hampir semua parpol di Indonesia tak memiliki standar etik, kaderisasi terukur, transparan khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Karena itu, tak heran bila banyak kader bahkan pengurus pusat parpol terjerat kasus korupsi. Seperti yang terhadi pada kasus megakorupsi e-KTP. Mulai dari Ketum Parpol, politisi ‘rental’ hingga kader kutu loncat pun terseret kasus korupsi. Ironisnya, meski sudah ditetapkan tersangka korupsi, namun ada elit parpol yang tetap menjabat.

Bila hanya konsep itu yang ditawarkan KPK dalam kunjungannya kepada parpol, maka sepertinya publik patut kecewa dengan langkah lembaga antirasuah itu. Bisa jadi KPK hanya jadi alat pencitraan parpol semata. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here