Sah, Hak Rakyat Dibajak Partai

0
129

MAHKAMAH Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam sidang pekan kemarin (25/10/2018), gugatan terhadap pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) itu dinilai Hakim MK tidak berdasar hukum.

Pengujian Undang-undang itu diajukan 12 tokoh, antara lain, Busyro Muqoddas, Chatib Basri, Faisal Basri, Rocky Gerung, Bambang Widjojanto dan kawan-kawan.

Dengan adanya keputusan MK ini, syarat pengusungan capres-cawapres tetap seperti sekarang, yakni partai atau gabungan partai pengusung harus mempunyai 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Aturan pemilu kita, terutama dalam pemilu presiden, tidak memberi ruang yang cukup bagi munculnya pemimpin. UU Pemilihan Presiden telah memberikan batasan yang sangat ketat bagi munculnya tokoh-tokoh nonpartai besar.

Artinya, pada tingkat Undang-Undang saja, aroma kekuasaan itu sudah sangat terasa. Partai yang besar mendominasi hak pencalonan presiden. Sistem ini telah membatasi tampilnya orang di luar partai besar yang bisa jadi lebih mumpuni. Sistem ini menutup peluang tampilnya orang besar dari partai kecil, namun membuka pintu seluas-luasnya bagi orang kecil dari partai besar atau koalisi partai besar.

Tidak ada  calon –sehebat apa pun dia—yang  bisa maju ke pemilihan kecuali yang sudah terklarifikasi dan “teken kontrak” dengan partai politik. Logika terbaliknya, ya seperti tadi, calon paling bodoh sekalipun bisa maju, sejauh memenuhi ambang batas dukungan partai. Sementara calon-calon di luar itu, kalaupun mereka memiliki syarat-syarat kepemimpinan dan integritas terpuji, tidak akan bisa masuk ke dalam bursa pencalonan.

Perspektifnya sangat jelas, konsolidasi kekuasaan dan kepentingan partai politik dalam menentukan nasib negara.

Tragis? Apa boleh buat. Begitulah kenyataan yang harus diterima rakyat pemilih.

Pemilu, yang esensinya adalah perwujudan kedaulatan rakyat memilih pemimpin negara, telah dibajak oleh partai-partai politik dengan membatasi alternatif pilihan. Pembajakan itu dilakukan dari hulu: Konsitusi. Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Tak cukup di situ, partai-partai melalui kepanjangan tangan mereka di DPR dan pemerintah menetapkan pula presidential threshold.

Pertimbangan matematisnya jika presiden berasal dari partai besar atau koalisi besar saja, stabilitas pemerintahnya akan terjaga dengan dukungan fraksinya di legislatif. Logika matematis ini ada benarnya. Tapi secara politis, tidak mesti sebangun.

Namun, dari sisi substansi, pertimbangan bahwa jika presiden berasal dari partai besar maka kekuasaannya akan stabil dan kuat, sangat jelas menunjukkan betapa kuatnya aroma kekuasaan dan kepentingan kelompok dalam penentuan nasib negara. Kritisisme terhadap pelaksanaan kekuasaan menjadi tumpul, karena bicara dengan logika kekuasaan. Jika presiden melakukan kesalahan, bisa dianggap benar dengan kuatnya dukungan legislatif itu. Begitu pula sebaliknya.

Sementara calon presiden non-partai, di atas kertas, sejauh ini memang tak mungkin. Mahkamah Konstitusi sudah menolak permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan sejumlah eksponen masyarakat terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Sementara sudah ada pula keputusan MK tentang pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Padahal sejumlah survei menunjukkan bahwa rakyat menghendaki calon yang lebih beragam, bahkan tidak melulu dari partai politik, atau calon presiden yang maju melalui jalur perseorangan.

Karena putusan MA bersifat final dan mengikat, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menggugurkan presidential threshold itu. Entah kalau DPR mendatang mengubah ketentuan itu dengan UU baru –satu hal yang kelihatannya mustahil karena akan mereduksi kewenangan partai itu sendiri.

Persoalannya, bukan ada atau tidak adanya pintu undang-undang untuk memasukkan calon-calon alternatif ke arena presidential race di negara ini. Persoalan dasarnya adalah bagaimana kita mendudukkan arti pemilu sebagai ajang manifestasi kedaulatan rakyat. Apakah hanya untuk memilih penguasa, atau memilih pemimpin?

Kalau sekadar penguasa yang hendak dipilih, format dan sistem yang sekarang sudah tepat. Tapi, kalau pemimpin yang mau ditampilkan, kita perlu sistem yang lebih aspiratif terhadap kehendak rakyat.

Jika itu yang diinginkan, dan jika pemilu adalah sarana memanjakan rakyat –sang empunya kedaulatan— DPR nanti harus mengubah UU tersebut dan memasukkan nafas yang aspiratif ke dalam pasal pencalonan presiden. Atau, jika menghendaki perubahan yang lebih mendasar, mau tidak mau harus ke hulu masalahnya: amandemen Pasal 6A ayat (2) UUD Negara RI 1945.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here