Dinasti Politik dalam Pilkada Batu

Sah Saja, Selama tak Melanggar Aturan

0
56

Nusantara.news, Malang – Dinasti politik selalu menjadi perbincangan di setiap pemilihan kepala daerah. Istilah itu dikaitkan dengan terpilihnya atau tampilnya keluarga dekat kepala daerah petahana sebagai calon pengganti. Sehingga kepemimpinan di daerah seolah-olah diwariskan kepada keluarga. Banyak pihak yang menganggap dinasti politik ini tidak sehat.

Itulah yang sekarang jadi perbincangan masyarakat Kota Batu, Jawa Timur. Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso, terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu, dalam Pilkada 15 Februari kemarin, meski hasilnya masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Terpilihnya Dewanti ini memulai  sejarah dinasti politik di kota ini, sebab Dewanti Rumpoko tidak lain istri dari Eddy Rumpoko, Walikota Batu saat ini.

Menurut Rektor Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., dinasti politik itu sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang ada. Lain halnya  ada aturan yang melarang keluarga incumbent kembali memimpin.

“Kita tidak boleh apriori. Kecuali jika ada aturan bahwa keluarga petahana dilarang mencalonkan diri, itu baru kita tentang,” jelasnya, Selasa (14/3/2017).

Ditambahkan bahwa tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

“Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Sayang, tidak ada aturan yang jelas terkait pelarangan dinasti politik di negeri ini,” urainya.

“Kembali sejak awal saya katakan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang jelas untuk melarang keluarga petahana memunculkan calonnya seperti di Pilkada Kota Batu. Dan semua itu dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang berlaku. Kita semua harus bisa menerima bahwa Dewanti Rumpoko adalah pemenang di Pilkada Kota Batu,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here