Salah Kaprah Perang Narkoba

0
122

PERANG narkoba. Itulah yang dihadapi Indonesia saat ini. Beberapa hari lalu, TNI AL menangkap kapal asing yang menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat satu ton di perairan Batam, Kepulauan Riau.

Satu ton, jelas jumlah yang luar biasa. Nilainya kurang lebih Rp1,5 triliun. Jika satu gram dikonsumsi lima orang pecandu, maka sabu sebanyak itu akan memabukkan lima juta orang di negeri ini.

Bagaimana menyebut ini bukan perang? Sebab, baru pertengahan Juli 2017 silam, Polda Metro Jaya berhasil membongkar penyelundupan sabu dengan jumlah yang sama, di Anyer, Banten. Kini, dalam jangka waktu sekian bulan, terulang lagi penangkapan raksasa seperti ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anak buahnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil melakukan penindakan 325 kasus penyelundupan narkoba sepanjang 2017, atau naik dari tahun 2016 yang hanya 286 kasus.

Semua itu adalah yang tertangkap. Tapi berapa banyak yang tidak tertangkap?

Di rubrik ini kita pernah menekankan bahwa apa yang dihadapi Indonesia saat ini sudah lebih dari sekadar “darurat narkoba”. Ini adalah perang. Lembaga resmi, seperti BNN, Polri, Imigrasi atau Bea Cukai, sudah bekerja keras. Namun serbuan tak pernah berhenti.

Mengapa? Karena, sudut pandang kita yang sangat keliru. Serbuan narkoba sudah sedemikian menghancurkan bangsa. Tetapi, kita masih memahaminya sebagai “crime”, meski dengan embel-embel “extra-ordinary crime” (kejahatan luar biasa).

Dengan memandang sebagai crime, maka penanggulangannya adalah penegakan hukum melalui criminal justice system. Inilah yang salah kaprah!

Serbuan asing yang hendak menghancurkan negara adalah tindakan perang. Pelurunya narkoba dan prajuritnya mafia. Bukankah serangan narkoba ini bagian dari proxy war, perang asimetris, yang gencar diarahkan ke Indonesia?

Karena ini perang, ngawur namanya jika menyederhanakan sebagai crime. Menghadapi perang harus dengan logika perang dan hukum perang. Dalam perang hanya ada satu pilihan: Membunuh atau dibunuh.

Masalahnya, hukum yang ada tidak memungkinkan hal itu. UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika menganut penyelesaian sistem peradilan kriminal. Pengedar narkoba ditangkap, diadili dan dihukum. Meski UU membuka peluang hukuman mati, tak semua pengedar divonis begitu. Kalaupun ada yang dihukum mati, tapi tak pernah langsung dieksekusi. Akibatnya mereka tetap beroperasi dari balik jeruji.

Harus ada keputusan hukum yang drastis dari Presiden Joko Widodo. Kalau Presiden serius menyelamatkan bangsa dari pemusnahan oleh narkoba, dia harus menyatakan perang sekarang juga.

Karena hukum yang ada membatasi, Presiden harus bertindak di luar hukum. Terbitkan Dekrit Presiden yang menyatakan negara dengan segala kekuatannya akan memerangi narkoba untuk melindungi kelangsungan hidup bangsa ini di masa depan.

Jika benar Presiden menilai negara dalam keadaan genting diserbu narkoba, maka penilaian subjektifnya itu menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum dalam keadaan negara darurat (subjectieve staatsnoodrecht). Presiden dapat melakukan tindakan tanpa dasar hukum yang positif, sebab ini adalah ongeschreven staatsnoodrecht (hukum negara darurat yang tidak tertulis).

Dekrit adalah keputusan hukum ekstrakonstitusional seorang kepala negara berdasarkan penilaian subjektif pribadinya. Harus ekstrakonstitusional. Sebab, konstitusional tak mungkin. Kalau melulu taat konstitusi, Presiden Jokowi tak bisa melakukan tindakan perang. Sebab, konstitusi mengamanatkan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, narkoba harus diselesaikan secara hukum. Dan cara ini akan membelit kita dalam proses peradilan pidana dengan penyelesaian konvensional yang telah terbukti gagal.

Dulu Presiden Sukarno pernah mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang antara lain membubarkan Konstituante. Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah melakukan hal yang sama pada 22 Juli 2001 yang membekukan MPR dan DPR. Alasan formal mereka sama, negara dalam keadaan darurat sehingga perlu langkah hukum luar biasa.

Tetapi alasan tersirat kedua presiden itu lebih pada pertimbangan eksistensi kekuasan masing-masing. Di masa Demokrasi Liberal, kekuasaan Presiden Sukarno hanya di atas kertas. Sedangkan Gus Dur karena kekuasaannya terancam Memorandum I dan Memorandum II DPR yang menilainya melanggar Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen Pol. Chaerudin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri.

Anggapan kepentingan kekuasaan itu tak akan dihadapi Presiden Jokowi. Sebab, yang terancam bukan kekuasaannya, tapi keselamatan bangsa. Jadi, penolakan DPR pun dipastikan tak ada. Siapa pun anggota DPR yang bersuara kontra niscaya akan berhadapan dengan rakyat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here