Utang Pemerintah dan Utang BUMN (2)

Salah Kelola BUMN, Rakyat Bakal Jadi Korban

0
48
Sejumlah BUMN besar belakangan mengalami defisit dengan kepemilikan utang yang semakin besar, akibat adanya salah kelola.

Nusantara.news, Jakarta –Penyebab utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus membengkak hingga mencapai Rp5.271 triliun per September 2018, melampaui utang pemerintah, lantaran terjadi salah kelola dan campur tangan kekuasaan yang demikian kuat sehingga aspek profesionalitas pun dipinggirkan.

Sekretaris BUMN periode 2004-2012 Muhammad Said Didu mengatakan BUMN pada dasarnya milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan Tentara Penguasa Indonesia. Itu sebabnya BUMN harusnya tetap dikelola secara profesional.

“Untuk menghindari BUMN kolaps akibat beban utang yang sudah melebihi kemampuan membayar, perlu ada koreksi total pengelolaan BUMN,” demikian kritik Said Didu.

Dia mencontohkan penugasan pemerintah terhadap BUMN, yang membuat BUMN merugi. Seperti PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung beban akibat menjual BBM premium di bawah harga keekonomian. Pertamina pun harus menanggung nilai selisih dari harga keekonomisan.

Demikian juga PT PLN (Persero) yang juga terbebani keputusan pemerintah yang tidak memperbolehkan PLN menaikan tarif dasar listrik hingga tahun 2019. Sementara di pihak lain, harga BBM dan batu bara naik. Keuangan perseroan akhirnya menanggung beban berat. Walaupun belakangan pemerintah menetapkan DMO  batub bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti dengan APBN. Nyatanya tidak, kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” sesalnya.

Said Didu mengingatkan apabila BUMN sudah mendapat intervensi untuk kepentingan politik, maka kehancuran perusahaan plat merah tinggal menunggu waktu. “Seperti yang terjadi saat ini, sebagian BUMN sudah terlilit utang besar”.

Said mengemukakan berdasarkan data Kementerian BUMN saat rapat dengan Komisi VI DPR pada 3 Desember 2018 lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN Indonesia mencapai Rp 5.271 Triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp3.311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, utang-utang ini membuktikan Presiden Joko Widodo tidak punya solusi untuk membuat kebijakan tanpa mekanisme utang.

“Terlepas dari justifikasi utang produktif untuk pembangunan, faktanya masih ada proyek-proyek mangkrak yang belum terselesaikan dan molor dari target yang ditentukan. Masalah utamanya utang BUMN pun akan menjadi bom waktu seperti halnya utang pemerintah jika pemerintah gagal bayar bunga utang,” demmikian tutur Panji.

Panji menambahkan, utang perusahaan plat merah naik 132,92% dari Rp2.263 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp5.271 triliun di tahun 2018. Ada peningkatan sekitar Rp3.000 triliun dalam dua tahun terakhir.

Apakah utang BUMN sekian besar dalam kategori aman? Panji menjelaskan justru dapat dikategorikan berbahaya, alasannya.

Pertama, kecenderungant pertumbuhan utang BUMN melampui pertumbuhan ekonomi nasional mengundang kekhawatiran.

Kedua, rasio utang BUMN terhadap aset saat ini sudah mencapai 67% artinya menuju lampu merah.

Ketiga, utang tersebut disumbang oleh 10 BUMN diantaranya tiga paling besar penyumbang utang adalah sektor BUMN perbankan yaitu BRI, Mandiri dan BNI. Padahal berdasarkan kriteria aset, skala usaha serta kompleksitas bisnis, bank-bank BUMN memiliki resiko yang sangat besar karena termasuk kualifikasi beresiko sistemik yang dapat mengguncang perekonomian nasional.

“Artinya dapat menjadi indikator krisis nasional jika ada sedikit saja kesulitan finansial,” demikian ujar Panji.

Menurutnya, Jokowi perlu bersikap, jangan mengambil resiko besar mempertaruhkan ekonomi nasional untuk pembangunan infrastruktur, apalagi potensi utang membengkak bisa saja terjadi dikarenakan kurs rupiah yang hingga saat ini mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

“Jika Jokowi tidak merubah arah kebijakan yang dapat mengamankan perkonomian Indonesia, wajar saja jika banyak pihak termasuk publik menganggap kinerja Jokowi gagal dalam mengelola perekonomian Indonesia khususnya mengembangkan BUMN menjadi landasan dan lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia,” tutup Panji.

Sampai di sini kita dapat menarik kesimpulan, kesalahan dalam pengelolaan BUMN dapat berdampak pada penurunan kinerja BUMN dimaksud. Apabila BUMN tersebut menyangkut hajat hidup rakyat banyak, maka penurunan kinerja itu pada gilirannya dibebankan kepada rakyat.

Sebagai contoh, Pertamina pada 2016 berhasil menggenjot laba bersih menjadi Rp42 triliun dari tahun sebelumnya hanya Rp18 triliun. Lalu pada 2017 laba bersih Pertamina turun menjadi Rp38 triliun, bahkan sampai September 2018 laba bersih Pertamina anjlog hingga ke level Rp5 triliun.

Kalau kebijakan salah kelola ini dilanjutkan, boleh jadi tahun 2019 Pertamina harus membukukan rugi bersih. Mengapa laba bersih Pertamina menurun? Karena Pertamina dibebankan menjual premium dan solar tanpa mengikuti harga keekonomian dan penjualan BBM satu harga.

Pada saat yang sama Pertamina juga dipaksa membangun infrastruktur dan dibebani impor minyak mentah dunia di tengah pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia. Sehingga Pertamina sampai September 2018 Pertamina menanggung utang hingga Rp522 triliun. Dengan demikian pada gilirannya beban Pertamina diserahkan kepada rakyat berupa kenaikan harga BBM.

Begitu juga PLN dengan utang yang lebih besar di level Rp543 triliun demi membangun aneka infratruktur energi jor-joran. Akibatnya PLN harus membukukan kerugian sebesar Rp18 triliun.

Itu sebabnya, ke depan perlu strategi yang jitu, efisien, dan berintegritas untuk mengembalikan kejayaan BUMN dengan pengelolaan yang memenuhi standar good corporate governance (GCG), jujur dan berkeadilan. Bukan gebyah uyah sehingga membuat BUMN-BUMN besar belakangan berkinerja buruk.

Jika suasana salah kelola ini dibiarkan, maka dapat dipastikan rakyat y ang akan menjadi korban, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, ongkos transportasi yang meningkat, dan naiknya harga bahan baku dan biaya hidup.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here