Salah Kelola, Defisit, Gagal Bayar Jadi Takdir BPJS Kesehatan

0
74
Seorang calon peserta BPJS Kesehatan sedang menyerahkan data - data yang diperlukan untu membuat Kartu BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan, Kabupaten Bogor, pada Senin (30/7) siang. Dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor yakni 3.420.823 jiwa, tercatat sudah 96.5% yang sudah terdaftar sebagai Peserta JKN. Foto: Rangga/Metropolitan

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru saja menyelesaikan proses audit dengan tujuan tertentu terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2018. Hasilnya, BPJS Kesehatan mengalami gagal bayar Rp9,1 triliun. Apa yang salah dengan BPJS Kesehatan dan bagaimana solusinya?

Kalau merunut sejak berdirinya BPJS Kesehatan, cerita yang menghiasi media adalah soal salah kelola, defisit, gagal bayar, nunggak di rumah sakit, pasien yang keleleran dipersulit untuk berobat, hingga pasien mati karena selalu ditolak rumah sakit. Kalau begini realitiasnya, buat apa punya BPJS Kesehatan?

Itulah cerita yang menghiasi lahir, tumbuh dan kembang BPJS Kesehatan yang sama sekali tidak sehat. Ada niat mulia pemerintah menghadirkan sebuah layanan asuransi sosial bernama BPJS Kesehatan, tapi ada juga pembiaran pemerintah selama lima tahun terakhir soal beropasinya BPJS Kesehatan dengan segala keluhan dan komplain para peserta.

Salah satu hasil audit BPKP terhadap Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan Tahap I dan II menemukan adanya gagal bayar oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp9,1 triliun pada 2018.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana menjelaskan pihaknya telah mengaudit berdasarkan 208 juta peserta yang terbagi dalam 6 segmen kepesertaan. Hasilnya menyatakan bahwa masih ada 27,4 juta yang pelayanannya perlu ditingkatkan.

Menurut hasil audit BPKP total kewajiban BPJS Kesehatan di 2018 mencapai Rp19,41 triliun. Sekitar Rp10,29 triliun telah diselesaikan termasuk dari bantuan pemerintah.

“Dan posisi gagal bayar sampai 31 Desember adalah sebesar Rp 9,1 triliun," ujarnya di hadapan Komisi IX DPR RI kemarin.

Gagal bayar atau defisit itu menurut Ardan lantara adanya ketidakseimbangan antara besaran iuran dan pelayanan yang didapatkan peserta. Ketidak seimbangan itu terjadi di beberapa segmen peserta seperti segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BPKP juga mendapati 27,4 juta data peserta perlu diperbaiki proses identifitasinya. Ardan mencatat ada 17,17 juta peserta yang pencatatan nomor NIK tidak lengkap 16 digit. Lalu 0,4 juta NIK berisi campuran alfa numerik.

Menariknya, BPKP menemukan ada 10 juta lebih peserta yang menggunakan NIK ganda. Itu artinya 1 NIK digunakan untuk lebih dari 1 orang peserta. Fasilitas kesehatannya masih belum terisi, kemudian 0,3 juta nama peserta tidak berisi spesial karakter.

Tak hanya itu, BPKP juga menemukan kejanggalan dari sisi kepesertaan karyawan. Ardan mencatat ada 528 ribu lebih karyawan yang ternyata belum dilaporkan oleh pemberi kerja sehingga ada potensi tambahan penerimaan akibat hal tersebut.

Lalu 2.348 badan usaha yang melaporkan penghasilannya lebih rendah dibanding yang seharusnya. Sehingga menambah potensi pengeluaran.

Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia DKI Jakarta Koesmedi Priharto berkata bahwa defisit BPJS Kesehatan telah memaksa manajemen rumah sakit bersikap hemat. Idealnya, klaim rumah sakit harus dibayar 14 hari setelah BPJS Kesehatan melakukan verifikasi. Bila terlambat, BPJS Kesehatan dikenai denda ganti rugi 1% per bulan.

Namun, faktanya, proses verifikasi itu bisa makan waktu selama dua sampai tiga bulan. Sebaliknya, rumah sakit harus membayar tagihan obat kepada distributor paling lambat 45 hari setelah pembelian. Beban ini ditambah biaya operasional plus gaji pegawai bulanan.

“Lewat dari batas pembayaran obat, pelayanan dari distributor akan terkunci, mandek,” ujar Koesmedi.

Jumlah peserta BPJS juga meledak seperti sekarang—lebih dari 200 juta dari 265 juta penduduk Indonesia pada 2018, rumah sakit biasanya bisa menyimpan cadangan dana untuk dua sampai tiga bulan ke depan. Kondisi itu ketika jumlah pasien BPJS dan pasien umum masih seimbang.

Kini jumlahnya makin jomplang: 90% pasien BPJS Kesehatan dan 10% pasien umum. Taksiran Koesmedi, ada 50% rumah sakit yang mengalami kelangkaan obat-obatan karena BPJS masih menunggak pembayaran. Rumah sakit ini hanya punya pegangan uang selama sebulan dan ludes terpakai guna operasional serta gaji pegawai.

“Terpaksa kami mengakali dengan tulis resep obat untuk pasien beli sendiri di luar,” tambah Koesmedi.

Itu sebabnya wajar jika Komisi IX mempertanyakan komitmen Menkeu Sri Mulyani menyelesaikan masalah gagal bayar tersebut.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Bendahara Negara berkenan untuk membantu gagal bayar BPJS Kesehatan. Tapi ada syaratnya, dia tak ingin Kemenkeu jadi pihak pertama yang membayarnya.

Sri mengaku keberatan jika dana gagal bayar Rp9,1 triliun dibebankan ke Kemenkeu seluruhnya. "Kan sekarang paling mudah datang ke Kemenkeu, enggak dong. Bukan berarti kami tidak addres. Kami keberatan jadi pembayar pertama," ujarnya di ruang rapat Komisi IX, DPR, Jakarta  kemarin.

Untuk mebayar Rp9,1 triliun, Sri meminta seluruh pemangku kepentingan terkait juga harus ikut bertanggungjawab. Dia meminta pihak BPJS Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

"Kami akan melihat dari rekomendasi BPKP kami minta BPJS Kesehatan action bagaimana mereka agar bisa kurangi Rp9,1 triliun yang memang under control dari BPJS dan ada yang di bawah Kemenkes. Kita harap menkes ikut bantu. Mungkin juga bagaimana bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," tututnya.

Sri Mulyani berharap BPJS Kesehatan bisa bekerja keras dan mencari cara untuk meningkatkan kolektabilitas terhadap iuran yang tertagih. Selain itu masalah fraud juga diharapkan bisa diatasi.

Tak hanya itu, menurutnya BPJS Kesehatan dan Kemenkes bisa memanfaatkan dana kapitasi yang tidak digunakan untuk mengurangi gagal bayar tersebut. Pemerintah mengidentifikasi dana kapitasi yang tidak terpakai di 2018 mencapai Rp2,5 triliun.

"Itu bisa dipakai. Itu hanya butuh revisi Permenkes Nomor 21 tahun 2016 (tentang Penggunaan Dana Kapitasi). Bu Menkes sudah dibahas. Kalau pelaksanaan membutuhkan kami untuk intersep kami akan lakukan," tambahnya.

Jika BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga Kemenkes sudah ikut berusaha membantu gagal bayar Rp9,1 triliun, Menkeu berjanji akan ikut membantu membayar kekurangannya.

BPJS Kesehatan memang dihadapkan pada premi atau iuran yang terlalu rendah dan klaim yang sangat tinggi. Tanpa adanya perbaikan dari sisi iuran dan mekanisme klaim, maka BPJS Kesehatan, akan terus membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terlalu rendah, di bawah keekonomian terutama untuk peserta mandiri. Padahal dari sisi klaim, klaim terbesar itu dari penyakit katastropik yang kebanyakan diderita peserta mandiri, bukan klaim dari perserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Klaim dari peserta PBI yang mencapai 110 juta, nyatanya justru lebih kecil dibandingkan peserta mandiri. Pasalnya, kendati jumlah perserta mandiri terbilang belum banyak, rata-rata peserta mandiri menggunakan fasilitas BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, ginjal, kanker yang menyedot biaya besar.

Mau tidak mau, BPJS Kesehatan perlu menaikkan iuran bagi peserta mandiri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu menerapkan cost sharing (pembagian biaya) kepada peserta, khususnya peserta mandiri untuk pengobatan jenis penyakit katastropik, sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat dan Jerman.

Tanpa itu, beban BPJS Kesehatan diprediksi akan terus membengkak. Diperkirakan hingga 2019, BPJS Kesehatan akan terus mengalami defisit anggaran sekitar Rp8 triliun hingga Rp10 triliun yang harus ditambal dari APBN.

Atau memang takdir BPJS Kesehatan yang salah kelola, defisit, gagal bayar, ditolak rumah sakit hingga pasien meninggal?

Jangan sampai terlambat, diperlukan langkah cepat dan akurat untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, menyelamatkan layanan kesehatan masyarakat, sama artinya juga menyelematkan Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here