Salah Paham RUU Anti-Teror

0
108

PERDEBATAN dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai pengganti UU No. 15/2003, semakin ramai setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengirim surat kepada Ketua Panitia Khusus  RUU Terorisme tersebut.

Dalam surat nomor B/91/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018 dengan perihal ‘Saran Rumusan Peran TNI’ dan ditembuskan kepada Ketua DPR, Menko Polhukam, Menhan, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Panglima TNI memberi sejumlah masukan. Misalnya soal nomenklatur RUU. RUU ini bertajuk “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”. Menurut Panglima, dengan menyebutnya sebagai tindak pidana, maka akan  mempersempit penanganan aksi terorisme di Indonesia menjadi hanya tanggungjawab institusi kepolisian. Padahal aksi terorisme tidak bisa lagi dikualifikasi sebagai tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi sudah menjadi ancaman bagi ideologi dan kedaulatan negara.

Panglima juga mengkritisi, dengan menggolongkan aksi terorisme sebagai tindak pidana, maka deliknya bersifat materiil. Oleh karena itu, UU ini hanya dapat digunakan setelah terjadinya perbuatan pidana. Dengan demikian, UU ini tidak bisa memasuki wilayah di luar penindakan, seperti pencegahan sebelum aksi terjadi. Selain itu ada beberapa masukan lain yang disampaikan Panglima TNI.

Sayangnya, perdebatan yang dipicu masukan Panglima TNI ini berkembang ke arah yang salah. Masukan tersebut dianggap sebagai keinginan TNI untuk masuk ke wilayah penegakan hukum, yang oleh Undang-Undang sudah ditetapkan sebagai wilayah kepolisian. Bahkan, salah paham tersebut dikerucutkan menjadi perebutan kewenangan antara TNI dengan Polri.

Kesalahpahaman itu antara lain terlihat dari pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut ketua parlemen yang baru ini, dia berharap agar perdebatan antara hak TNI dan kepolisian dalam penanganan terorisme ini dapat segera tuntas dan mereda. Bambang mengaitkan masalah ini dengan tahun politik yang sudah di ambang pintu, sehingga dia mengkhawatirkan akan muncul gesekan di antara kedua institusi negara tersebut. Kalau TNI-Polri bergesekan hanya karena RUU Antiterorisme, ujar Bambang, celaka namanya. “Kalau ini semakin keras ya tunda sajalah pembahasan RUU ini,” ujarnya.

Beberapa organisasi dan penggiat HAM juga cenderung memahami ini sebagai perebutan kewenangan antara polisi dengan tentara.

Sebetulnya masalah ini bisa diluruskan dengan meletakkan dulu basis pengertian kita tentang definisi terorisme.

Pengertian kita terhadap terorisme sangat keliru. Selama ini, kita memahami terorisme memang sebagai tindak pidana belaka, sebagaimana yang dirumuskan oleh UU di atas. Padahal, aksi terorisme yang secara fisik menimbulkan korban nyawa dan harta benda, juga menyasar eksistensi negara. Sebab, terorisme bertolak dari keyakinan terhadap ideologi tertentu yang menyatakan permusuhan dan perlawanannya terhadap negara ini. Jadi, ancamannya tidak hanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga keamanan dan kedaulatan negara.

Meski sedemikian luas spektrum ancamannya, kita tidak mau beranjak dari sudut pandang bahwa terorisme adalah “crime”, meski itu dipertegas dengan embel-embel “extra-ordinary crime” (kejahatan luar biasa). Dengan memandang sebagai crime, maka penanggulangannya adalah penegakan hukum melalui criminal justice system. Inilah yang salah kaprah!

Padahal, sebagaimana serbuan massif kejahatan narkoba, terorisme adalah bagian dari perang asimetris yang hendak menjatuhkan kedaulatan Indonesia. Serbuan asing yang hendak menghancurkan negara adalah tindakan perang. Jika dalam serangan narkoba, prajuritnya adalah para mafia, serdadu terorisme ini adalah para “pengantin” yang telah terdoktrin oleh ideologinya untuk siap mati. Mereka bisa menyerang secara berkelompok maupun perseorangan atau biasa disebut aksi lone wolf. Kedua cara menyerang itu pernah mereka lakukan di Indonesia.

Nah, karena terorisme ini merupakan aksi perang yang nyata terhadap negara Indonesia, maka sangat ngawur namanya jika negara menyederhanakan sebagai crime. Menghadapi perang harus dengan logika perang dan hukum perang. Dalam perang hanya ada satu pilihan: Membunuh atau dibunuh.

Masalahnya, hukum yang ada tidak memungkinkan hal itu. UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menganut penyelesaian dengan sistem peradilan kriminal. Teroris ditangkap hidup-hidup,  dibuktikan kejahatannya dalam proses peradilan dan dijatuhi hukuman.

Mungkin karena keterbatasan daya jangkau UU itu dan luasnya spektrum ancaman, Presiden Joko Widodo menghendaki agar TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Tetapi sejumlah pihak khawatir akan ada tumpang tindih peran dengan Polri.

Inilah yang perlu diluruskan. Katakanlah Polri mampu secara teknis mengatasi teror setelah kejadian (post factum), tetapi untuk penangkalan dan pencegahan teror Polri mendapat dukungan dari instansi lain. Salah satu instansi yang punya kemampuan penangkalan itu adalah TNI, terutama dari pasukan komando. Banyak perwira mereka yang menjalani latihan dan pendidikan antiteror di sekolah-sekolah milter terkemuka di dunia.

Dukungan TNI inilah yang perlu diakomodasi dalam RUU yang sedang dibahas itu. Perspektif utama dalam membahas RUU ini mestinya bertolak dari semangat bahwa memerangi terorisme adalah pekerjaan bersama. Ini bukan pekerjaan satu dua pihak saja. Untuk itu, yang satu tak perlu merasa didahului oleh yang lain. Tidak ada dahulu mendahului. Karena di sini bukan bicara kompetisi.

Tetapi, kalau mental seperti itu masih kuat, ya siap-siaplah menerima teror baru.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here