Salamuddin: Jokowi Hanya Copy Paste Dari Sri Mulyani

0
164
Sri Mulyani dan Jokowi

Nusantara,news, JAKARTA – Dalam hal ekonomi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di bawah bayang-bayang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Semua pernyataan Jokowi soal ekonomi merupakan copy paste dari Sri Mulyani.

Hal ini dikemukakan pengamat ekonomi dan politik Salamuddin Daeng kepada Nusantara.news, di Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Oleh sebab itu, kata Salamuddin Daeng, Sri Mulyani adalah orang paling bertanggung jawab atas cibiran kolumnis Hongkong, Jake Van Der Kamp, terhadap pernyataan Jokowi di sebuah forum bisnis di Hongkong, yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen, berada di peringkat tiga dunia.

Dalam artikelnya yang dimuat South China Morning Post (SCMP) pada 1 Mei 2017, lalu, Jake mengatakan, setidaknya di Asia sendiri ada 13 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui 5,02 persen. “Mereka adalah India (7,5), Laos (7,4), Myanmar (7,3), Kamboja (7,2), Bangladesh (7,1), Filipina (6.9), China (6,7) Vietnam (6,2), Pakistan (5,7), Mongolia (5,5), Palau (5,5), Timor-Leste (5,5) dan Papua Nugini (5,4),” tulis Jake.

Bila dikerucutkan lagi perhitungannya berdasarkan negara-negara dengan jumlah populasi 200 juta orang seperti Indonesia, maka hasilnya, ada enam negara di dunia yang angka pertumbuhan ekonominya di atas Indonesia. Artinya, Indonesia tidak ada di posisi ketiga dunia.

“Itu semua tanggung jawab Sri Mulyani,” ketus Salamuddin Daeng.

Semua yang diutarakan Jokowi itu buah pikiran Sri Mulyani. “Karena Jokowi memang kurang paham soal ekonomi,” kata Salamuddin lagi.

Sri Mulyani telah membantah artikel Jake tersebut. Sri mengatakan yang dimaksud Jokowi bukan peringkat tiga dunia, melainkan di antara negara G-20. Sri Mulyani mengakui banyak negara yang income-nya lebih rendah dibandingkan Indonesia tetapi pertumbuhannya tinggi.

Bantahan ini, menurut  Salamudin Daeng, justru semakin memperkeruh suasana. Sebab, Sri sendiri pernah mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat tiga dunia. Yakni, saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada 29 Agustus 2016 lalu. Hal itu dikemukakan lagi di sebuah hotel di Jakarta pada Kamis (15/12/2016) lalu. Saat itu, Sri menyatakan Indonesia selalu bisa menjadi the tird highest ekonomi setelah RRT (China) dan India.

Menurut Salamuddin, sebenarnya Jokowi bukan kali ini saja mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh. Contohnya soal pernyataan Jokowi yang juga diyakini dari Sri Mulyani, yakni soal keinginan pemerintah melepaskan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada swasta.

“Dulu Jokowi juga sempat menyatakan, bahwa pengelolaan BUMN oleh negara itu sudah kuno. Itu juga sepertinya dari Sri Mulyani, karena memang dia tim ekonominya,” kata Salamuddin.

Pernyataan Jokowi yang kerap mengundang kontroversi itu semakin memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Sebab, secara makro kondisi ekonomi nasional memang sudah sangat memprihatinkan. Indikatornya, kondisi fiskal buruk, di mana sisi penerimaan (pajak) cenderung stagnan, sementara sisi pengeluaran atau kewajiban membayar utang semakin tinggi. Terbukti program tax amnesty gagal karena hanya memperoleh Rp135 triliun, sementara bunga utang pemerintah saja per Februari 2017 sudah mencapai Rp3.589 triliun.

Di sisi lain, sekitar 53 persen hingga 55 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari konsumsi masyarakat. Ironisnya, daya beli masyarakat berkurang akibat tingginya harga-harga kebutuhan.

“Ekonomi kita sudah payah, ditambah pernyataan Jokowi yang sering blunder, makin memperparah keadaan,” cetus salamuddin

Bukti lain kondisi ekonomi kita buruk adalah hasil riset JP Morgan Chase Bank NA yang memberikan rekomendasi aset obligasi Indonesia dari overweight menjadi underweight.

“Kita masih ingat yang memutus kontrak kerja JP Morgan Chase Bank NA sebagai bank persepsi pada 1 Januari 2017 lalu itu adalah Sri Mulyani. Jokowi terima laporan saja. Padahal riset itu valid mengingat JP Morgan sebuah lembaga yang bertaraf internasional. Ini sekaligus bukti betapa hebatnya peran Sri Mulyani,” jelasnya.

Salamuddin menyarankan pemerintah segera melakukan perbaikan total atas kondisi ekonomi bangsa. “Jangan sampai, presiden sebagai simbol negara kembali dipermalukan dunia,” pungkasnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here