Samakan Hoaks dengan Terorisme, Wiranto Gagal Paham?

0
299

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan penyebaran hoaks atau berita bohong bisa ditindak menggunakan Undang-Undang Terorisme. Dia mengatakan demikian karena penyebaran berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan teror yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.

“Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU terorisme,” tegas Wiranto usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Namun, dalil penggunaan UU Terorisme sebagai alat pemidanaan penyebar hoaks dikritik keras oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur. Isnur menilai Wiranto tak bisa membedakan hoaks dengan terorisme, dan oleh karenanya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri.

“Jangan kemudian mempermalukan diri sendiri. Selain tak paham apa itu terorisme, Wiranto juga sama saja sedang menakut-nakuti masyarakat. Itu namanya semangat memenjarakan warga. Harusnya sebagai Menko Polhukam, sadar ada undang-undang yang mengatur,” kata Isnur.

Respons negatif juga datang dari Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis. Ia menegaskan bahwa hoaks dan terorisme merupakan subjek yang berbeda. Pemerintah tidak seharusnya menjerat subjek hukum yang tidak sesuai dengan aturan. Hoaks ditindak dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukan lewat UU Terorisme.

Sedangkan Anggota DPR Nasir Djamil yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme heran dengan pernyataan Wiranto. Ia menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks. “Kepada penyelenggara negara, baca kembali UU Terorisme bukan untuk penyebar hoaks. Selama saya membahas UU Terorisme, kami tidak pernah berpikir bahwa penyebar hoaks bisa dipidana dengan UU ini. Jangan ngawur,” ujar Nasir.

Terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf, Arya Sinulingga, menilai Wiranto pasti paham kewenangannya sebagai seorang menteri. Sehingga, TKN meyakini mantan Panglima ABRI itu memiliki alasan yang kuat saat mengungkapkan pernyataan itu.

Lantas, apa sesungguhnya yang mendasari Wiranto membuat pernyataan yang justru dinilai blunder bagi pemerintah itu?

Hoaks Ditindak dengan UU ITE

Menyamakan hoax di jaringan internet sebagai bentuk teror dan akan ditindak dengan UU Terorisme, memang pernyataan yang berlebihan. Wacana tersebut justru dapat memantik keprihatinan banyak pihak, terutama dari komponen yang cukup paham terkait substansi UU Terorisme dan relasinya dengan persoalan pemilu.

Padahal dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2012 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, jelas tercantum soal definisi terorisme.

UU Terorisme menyebut “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Kekerasan yang dimaksud berkaitan dengan objek dan dampak secara fisik.

Mengacu pada definisi tersebut, pernyataan Wiranto bisa dikatakan sebagai tafsir subyektif terhadap definisi dalam UU Terorisme. Berdasarkan UU tersebut, sebenarnya publik bisa menakar wacana mantan Ketua Umum Partai Hanura itu apakah keliru atau tidak.

Sebagai pejabat pemerintah yang mengurusi hukum dan keamanan, Menkopolhukam seharusnya merujuk pada UU yang ada dan memahami substansi hukumnya sebelum mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan. Sebab jika tidak, konteks ucapan yang menyamakan hoaks dengan terorisme bisa memberi peluang pemerintah bersikap represif, terutama pada lawan penguasa, dan justru membuat masyarakat takut.

Sejumlah pengeritik Wiranto menegaskan, penyebaran hoaks sejatinya bukan kejahatan yang perlu dijangkau dengan UU Terorisme. Tindakan hoaks dalam Pemilu yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih dapat ditangani oleh UU Pemilu. Jika kemudian membutuhkan payung hukum lebih jauh, UU ITE masih relevan dengan persoalan hoaks.

Kembali ke pernyataan Wiranto itu, sebagian pihak akhirnya menuding pemerintah tengah gagap mengahadapi masifnya hoaks. Sebagian yang lain menduga Wiranto tak memahami subsntasi UU Terorisme. Bahkan, tak sedikit yang mengaitkannya dengan politik.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar, misalnya, menyebut ada yang tersirat dari pernyataan Menkopolhukam Wiranto soal terorisme dan hoaks. Yang tersirat itu terkait dengan Pilpres 2019. Bagi Haris, pernyataan itu menunjukkan Wiranto panik karena kemungkinan pada pilpres nanti angka golongan putih alias golput akan tinggi, yang bagi sebagian pihak, semisal LSI, merugikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Jadi itu pernyataan ngaco dan panik. Ngaco karena enggak ada basis argumentasi yang jelas. Panik karena jagoannya merasa terancam oleh orang-orang golput,” kata Aktivis HAM ini seperti dikutip dari Tirto.id, Rabu (20/3/2019).

Sinyalemen Haris bisa jadi ada benang merahnya. Pasalnya, Wiranto saat ini memang diketahui dekat dan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Apa yang disampaikan Wiranto, kemungkinan tak lepas dari usaha menguntungkan Jokowi. Wiranto khawatir jika golput terus bertambah, maka Jokowi-Ma’ruf akan dirugikan. Mengapa petahana yang dirugikan, bukan oposisi? Sebab, sebagaimana diungkap LSI, potensi golput lebih banyak berasal dari calon pendukung Jokowi.

Erick Thohir (kiri) dan Wiranto (tengah) Hadiri Deklarasi Arus Baru Muslimah Dukung Jokowi-Ma’ruf. Minggu, 24 Februari 2019 di Istora Senayan, Jakarta

Kontroversi Wiranto Tak Cukup Sekali

Lepas dari sinyalamen yang muncul, pernyataan Wiranto memang tak cukup sekali memicu polemik. Sebelumnya, pada 8 Mei 2017, Menkopolhukam Wiranto memancing kehebohan terkait ‘landasan hukum’ saat mengumumkan rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam pelaksanaan pembubaran itu, Wiranto menegaskan, pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pemerintah memang punya kewenangan untuk membubarkan ormas. Hal itu dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) UU di atas, bahwa Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. Ormas yang melakukan hal terlarang itu dapat dibubarkan.

Tetapi, sebelum menjatuhkan sanksi pembubaran, menurut Pasal 60 ayat (2) UU tersebut, Pemerintah melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat peringatan selama tiga kali sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar. Persoalannya, sebagaimana penuturan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, pihak HTI belum pernah dipersuasi oleh pemerintah.

Jika pemerintah sudah mengumumkan pembubaran HTI dengan menempuh jalur hukum, maka konsekuensinya pemerintah wajib menjalani seluruh prosedur yang sudah ditetapkan UU Ormas. Bukan lalu dicarikan jalur pintas berupa Perppu. Akibat langkah itu, sejumlah kalangan menilai pemerintah Jokowi bertindak sewenang-wenang.

Baca: https://nusantara.news/jokowi-mendadak-represif-hti-tak-bisa-langsung-dibubarkan/

Jagat hukum juga pernah diramaikan dengan pernyataan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi khusus Pilkada 2018, Senin (12/3/2018). Saat itu, Wiranto minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan, penyidikan, dan penetapan calon kepala daerah yang berpotensi sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka menjelang pilkada 2018 akan berpengaruh pelaksanaan Pilkada. KPK bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto mengklaim permintaan tersebut juga berasal dari penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tapi, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, keputusan penetapan tersangka calon kepala daerah wewenang KPK. Sebelumnya, KPK memang telah menetapkan sejumlah calon kepala daerah peserta pilkada 2018 menjadi tersangka korupsi.

Permintaan Wiranto ketika itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK. Ini juga menunjukkan, pemerintah tidak bisa membedakan proses hukum dan politik. Pilkada merupakan proses politik. Sedangkan langkah KPK adalah proses hukum. Tak pelak, Wiranto dikritik banyak pihak, termasuk oleh Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Beruntung kala itu KPK menolak permintaan Wiranto.

Kini, Wiranto kembali bikin gaduh karena menyamakan hoaks dengan terorisme. Wiranto, selain dianggap gagal memahami UU Terorisme, juga dituding memiliki maksud tersirat demi kepentingan politik petahana. Namun lebih dari itu, jika wacana Wiranto tersebut benar-benar direalisasikan dalam bentuk kebijakan, maka itu sama saja pemerintah sedang bergerak ke masa kelam: otoritarianisme.

Tampaknya, ke depan, Wiranto dan para pejabat pemerintah lainnya harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka publik. Pemerintah, di samping harus memahami konteks, juga perlu memahami substansi hukum sebelum melempar rencana kebijakan. Di luar itu (dan yang terpenting), jangan sampai demi syahwat kekuasaan dan kepentingan politik opuntunir, seorang pejabat bertindak kurang rasional.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here