Sampai Kapan Kursi Wagub DKI Diterlantarkan?

0
46

PERTANYAAN itu wajib kita sampaikan, karena kekosongan kursi Wakil Gubernur Jakarta sudah terlalu lama. Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri dari jabatan Wakil Gubernur Jakarta pada 27 Agustus lalu, hingga kini tak ada juga penggantinya.

Tarik menarik kepentingan antara partai pengusung duet Anies Baswedan-Sandiaga Uno telah membuat masalah ini kusut. Lama terjadi perdebatan, apakah yang berhak menempati kursi kosong itu Partai Gerindra atau PKS. Semula Partai Gerindra bersikeras itu jatah mereka, sebab Sandiaga berasal dari partai tersebut. Namun, PKS merajuk, karena selama ini mereka menjadi penopang utama Prabowo, belum dapat apa-apa. Dalam pencalonan wakil presiden pendamping Prabowo, PKS sempat mengajukan sembilan nama, tapi tak satu pun yang dipinang Prabowo. Kini, harapan mendapat kue terakhir hanyalah menjadi Wakil Gubernur Jakarta.

Negosiasi politik yang menjemukan itu berlangsung sekitar dua bulan. Sampai akhirnya diperolehlah kesepakatan bahwa PKS yang akan mengisi kursi lowong itu. PKS sudah menyiapkan dua nama, Agung Yulianto dan Ahmad Syaiku, yang dianggap PKS sebagai kader terbaik mereka. Tetapi, itupun masih menemukan jalan berliku. Sebab masih ada prosedur fit and proper test yang dilakukan oleh partai koalisi untuk menyaring keduanya.

Nah, sampai detik ini, belum dapat diketahui  kapan ini akan berakhir.

Negosiasi atau tarik-menarik dalam kehidupan politik jelas hal yang seharusnya. Tetapi, jika berkepanjangan, itu menunjukkan dengan sangat telanjang egoisme partai dan politisinya.

Mereka tidak peduli bahwa perebutan kursi Wakil Gubernur itu membuat kepemimpinan pemerintahan Jakarta menjadi pincang. Jika kepemimpinan tidak berjalan normal, pelaksanaan tugas pun pasti tak maksimal. Ujungnya, rakyat Jakarta dirugikan!

Inilah yang harus dipahami oleh partai-partai koalisi pendukung Gubernur ini. Membiarkan kursi Wakil Gubernur tak terisi sama artinya dengan menyepelekan rakyat Jakarta yang sudah memilih pasangan calon yang dulu mereka tawarkan.

Sebab, tugas Wakil Gubernur itu banyak. Dalam Pasal 66 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, tugasnya antara lain membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi kegiatan perangkat daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dan lain-lain.

Gubernur jelas tak mungkin sendirian melakukan semua tugas kepemimpinannya di pemerintahan daerah, apalagi daerah yang memiliki permasalahan dengan kompleksitas tinggi seperti Jakarta. Katakanlah Gubernur Anies Baswedan punya kapasitas berlebih, mengingat dia mempunyai latar belakang akademis yang sangat mumpuni, tapi ketiadaan Wakil Gubernur pasti membuat langkahnya gontai.

Tentu saja kita menginginkan kursi orang kedua di Ibukota itu tidak saja segera diisi, tetapi juga diisi dengan orang yang tepat. Kita setuju dengan persyaratan yang diajukan Anies Baswedan, bahwa calon wakilnya harus mengikuti visi dan misinya yang sudah disusun saat kampanye lalu. Ia tak ingin siapa pun wagub yang terpilih membawa visi misinya sendiri.

Wakil Gubernur yang baru nanti harus mampu melanjutkan program-program yang dulu ditangani oleh Sandiaga Uno. Karena hal itu menyangkut pertanggungjawaban kepada rakyat Jakarta yang sudah memilih Anies-Sandi dulu. Sebab, program-program itulah yang menjadi salah satu alasan rakyat Jakarta menjatuhkan pilihan kepada pasangan ini.

Untuk itu, calon yang diajukan harus mempunyai kapasitas, kapabilitas dan integritas yang cukup untuk mewujudkan semua program tersebut.

Selain itu, satu hal yang teramat penting adalah loyalitas. Wakil Gubernur harus mempunyai loyalitas kuat untuk sepenuhnya menjadi pendamping gubernur. Ini penting kita ingatkan agar jangan sampai Wakil Gubernur menjadi musuh dalam selimut yang menggunting dalam lipatan, menusuk kawan seiring. Sudah banyak terjadi dalam duet kepemimpinan kepala daerah, sang wakil berlaku sebagai “brutus” yang menjerumuskan atasannya, dan naik menjadi pengganti.

Sebab, posisi Anies yang bukan berasal dari partai politik memang rentan digoyang dari dalam –atau setidaknya membuat orang tergoda menggoyangnya. Sebagai doktor ilmu politik, tentu dia paham membaca gelagat atau manuver politik apa pun yang terjadi. Tetapi, di atas kertas, Anies mungkin tidak terlatih menghadapi akal bulus politisi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here