Sandi Mau Kembangkan Infrastruktur Tanpa Utang? Ini Kendalanya!

0
99

Nusantara.news, Jakarta – Niatan calon Wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno untuk membangun infrastruktur tanpa utang patut diacungkan jempol. Cara yang lazim dilakukan adalah lewat mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership–PPP). Tapi harus dipahami, inilah sembilan tantangannya.

Harus diakui, untuk membangun infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Sebagaimana tercatat dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terdapat 245 proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai anggaran mencapai Rp5.500 triliun. Sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersedia dalam kurun waktu tersebut hanya Rp1.178 triliun.

Namun kebutuhan dana infrastruktur itupun direvisi menjadi hanya Rp4.796,2 triiun. Adapun sumber pembiayaan proyek infrastruktur tersebut rencananya 41,3% dari APBN dan APBD atau senilai Rp1.978,6 triliun, kemudian dari BUMN sebanyak 22,2% atau senilai Rp1.066,2 triliun. Nah, sisanya mengharapkan dari swasta dengan porsi 36,5% atau senilai Rp1.751,5 triliun.

Adapun salah satu skema unggulan yang melibatkan pihak swasta adalah skema PPP. Masalahnya adalah dari porsi anggaran Rp1.751,5 triliun yang melibatkan swasta, yang akan terealisasi 100% lewat mekanisme PPP sampai 2019 diperkirakan hanya 68 proyek dengan nilai tak lebih dari Rp200 triliun. Artinya minat swasta untuk ikut dalam skema proyek PPP sangat minim, yakni tak lebih dari 12%.

Itu sebabnya ketika Sandi ingin menggagas kembali skema PPP dalam masa pemerintahannya jika terpilih pada 2019, adalah sesuatu yang surprise. Mengapa surprise? Karena skema PPP sudah dipakai oleh Presiden Jokowi sejak 2015 hingga 2019, namun dengan tingkat keberhasilan tak lebih dari 12%.

Apakah Sandi mampu melaksanakan skema yang sama dan dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik? Semua berpulang pada kredibilitas presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 17 April 2019 mendatang.

Lepas apakah Sandi bersama Prabowo akan menjadi capres dan cawapres yang akan terpilih atau tidak, ada baiknya memperhatikan sembilan tantangan sekaligus kendala dalam pembangunan proyek infrastruktur dengan skema PPP.

Pertama, terkait garansi dari risiko politik. Seperti diketahui, satu pemerintahan di Indonesia hanya berkuasa 5 tahun, kalau terpilih kembali maksimal 10 tahun. Sementara proyek infrastruktur bisa berlangsung lebih lama dan lebih rumit dari yang dibayangkan.

Itu sebabnya wajar bila swasta minta garansi dari risiko kegagalan. Caranya, pemerintah perlu menggaransi risiko politik yang terjadi. jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya di proyek-proyek infrastruktur PPP.

Kedua, dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah terhadap investasi swasta juga perlu ditingkatkan. Untuk proyek pembangunan jalan tol misalnya, dukungan berupa subsidi operasional dan perpanjangan konsensi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan dana pemerintah dan jangka waktu menjadi terlalu panjang.

Ketiga, masalah ketersediaan lahan tanah. permasalahan tanah juga menjadi kendala, khususnya untuk proyek-proyek PPP yang membutuhkan lahan luas, seperti jalan tol dan pembangkit listrik. Proyek infrastruktur PPP, kebanyakan dananya masih berasal dari perbankan luar negeri karena jangka kreditnya hingga 25 tahun, sedangkan bank dalam negeri terkendala tingginya bunga dan ketiadaktersediaan pinjaman jangka panjang 5-10 tahun yang justru sangat dibutuhkan infrastruktur.

Keempat, persiapan proyek. Biasanya investor tak percaya dengan konsultan lokal. Di tingkat studi kelayakan, terdapat keterbatasan kemampuan asistensi teknis. Studi lokal tidak dipercaya investor asing. Pada umumnya penanggungjawab kerjasama memiliki kapasitas kelembagaan dan kemampuan yang kurang memadai terkait dengan pemahaman skema KPS dan proses pengadaannya sehingga persiapan proyek kurang optimal.

Kelima, minimnya kemampuan kerjasama proyek. Minimnya kemampuan kerjasama proyek berdampak pada outpun proyek PPP infrastruktur dimaksud. Itu sebabnya dalam menggarap proyek PPP infrastruktur diperlukan mitra kerjasama yang berpengalaman dan bermodal besar.

Keenam, swasta masih menganggap pemerintah hanya memberikan proyek yang sudah jelas keuntungannya kepada BUMN, sementara proyek yang belum jelas keuntungannya diserahkan kepada swasta. Jika pemerintah terus seperti itu, tidak akan ada pihak swasta yang tertarik dengan proyek infrastruktur.

Ketujuh, kepastian hukum baik terkait besaran proyek, dapat tidaknya proyek dikerjakan, dan kepemilikan tanah yang dibangun sedang dalam sengketa atau tidak. Jika ada kepastian hukum biasanya swasta akan mau ikut urun rembug dalam proyek PPP.

Kedelapan, skema pembiayaan melalui PPP masih belum tersosialisasikan dengan baik. Masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah masih belum mengetahui detil aturan main dari PPP ini. Diperlukan juknis (petunjuk teknis) agar mudah dan cepat, sekarang masih meraba-raba.

Kesembilan, tidak adanya komando yang kuat dalam mengawasi pelaksanaan proyek menggunakan skema PPP. Apakah perlu PPP Center diletakkan di bawah komando Presiden, pasalnya kalau di level Dirjen atau Direktur kekuatannya kurang.

Itulah sembilan tantangan sekaligus kendala bila Sandi terpilih sebagai calon wakil presiden dan akan membangun proyek infrastruktur tanpa menggunakan utang. Tapi lewat proyek tol Cipali, setidaknya Sandi sudah bisa membuktikan kemampuannya.

Tinggal bagaimana memuluskan konsep tersebut menjadi kanyataan. Dan yang terpenting bagaimana jika ia terpilih bisa secara konsisten mengawal dengan ketat proyek tersebut agar kredibilitas proyek PPP ini berjalan sesuai jadwal dan sesuai anggaran. Kredibilitas itulah yang absen pada periode Jokowi selama ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here