Sandi Mulai Evaluasi Program Ahok-Djarot

0
112

Nusantara.news, Jakarta – Siklus pergantian rezim biasanya diikuti dengan koreksi kebijakan. Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno pun demikian, diperkirakan akan melakukan banyak koreksi kebijakan agar kinerja DKI Jakarta lebih kinclong.

Hal ini didasari pada hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada masa kepemimpinan sebelumnya, dimana terdapat 6.000 temuan pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2016. Akibatnya serapan APBD DKI Jakarta sangat rendah, pada pada 2016 hanya 42%, sementara 2017 diprediksi hanya 44%.

Salah satu yang akan dikoreksi Anies-Sandi adalah masalah lelang konsolidasi. Program lelang konsolidasi ini maksud Ahok-Djarot baik, yakni ingin memberantas korupsi dengan membuat kebijakan lelang konsolidasi, dimana proyek kecil disatukan dalam sebuah pool lelang. Tetapi kebijakan ini mengabaikan sisi keadilan karena cuma vendor dan kontraktor besar yang bisa ikut dapat proyek karena persoalan modal dan teknis lainnya.

Perusahaan kecil alias Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jadi gigit jari karena proyek yang semestinya jadi proyek mereka beralih jadi proyek kontraktor besar. Mereka berpeluang dapat jatah cuma melalui jadi sub-kontraktor dari perusahaan besar. Ini sama dengan menciptakan mata rantai rente proyek.

Sandi berencana mengembalikan sistem lelang ke sistem terpisah sehingga memungkinkan UMKM bisa ikut lelang. Meskipun lelang terpisah tetapi pengawasan terhadap potensi kong-kalingkong tetap diperketat. Dengan era digital dan transparansi yang diterapkan saat ini, maka sistem kontrol dan pengawasan itu tidak menjadi persoalan bahkan masyarakat bisa ikut mengawasi.

Berpihak pada UMKM

Alasan utama Sandi meninjau ulang lelang konsolidasi karena tidak berpihak pada pengusaha kecil. Sehingga banyak pengusaha kecil yang mengeluhkan lelang konsolidasi karena tidak bisa ikut berpartisipasi.

“Jadi kami sekarang lagi me-review ulang bagaimana ketentuan-ketentuan itu dan agar bisa berpihak kepada usaha kecil dan usaha menengah,” ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (23/10).

Berkaca dari negara-negara lain di dunia, Sandi menyebut perusahaan besar pemenang lelang konsolidasi banyak menjual kembali kontrak mereka kepada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan kecil itu dibayar lebih murah sehingga merugikan mereka.

“Akhirnya yang mendapatkan ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya men-subcontacting ke perusahaan-perusahaan kecil lagi dengan bayaran yang lebih rendah, dengan jangka pembayaran yang lebih lama,” kata dia.

Sandi menegaskan, lelang yang akan diterapkan Sandi selama memimpin Ibu Kota bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah lelang yang berpihak pada pengusaha kecil. Lelang juga akan mengedepankan prinsip yang transparan dan akuntabel.

“Komitmen kami adalah tetap untuk menjaga governance dan agar proses pelelangan, proses pengadaan di Pemprov, itu tetap dalam kategori transparan, akuntabel, dan jauh dari praktik-praktik koruptif,” ucap Sandi.

Lelang konsolidasi mulai diterapkan pada proyek-proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 di masa kepemimpinan Ahok.

Melalui sistem itu, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.

Menurut Ahok, penerapan lelang konsolidasi dimaksudkan agar pengerjaan pembangunan tidak dilaksanakan oleh perusahaan kecil yang dinilainya abal-abal. Karena itu, hanya perusahaan besar yang dapat mengikuti lelang. Ahok menilai pengontrolan pengerjaan akan lebih mudah dilakukan terhadap perusahaan berskala besar.

Namun akibatnya proyek berjalan lambat karena perusahaan besar jumlahnya juga terbatas.

Djarot masih membanggakan

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sendiri masih membanggakan lelang konsolidasi. Menurutnya keunggulan dari lelang konsolidasi, karena menggunakan sistem elektronik untuk lelangnya, barangnya menggunakan e-catalog lewat lelang konsolidasi.

Penerapan sistem lelang konsolidasi, lelang terhadap proyek pembangunan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil, tapi harus skala besar dengan cara menggabungkan beberapa kegiatan proyek.

Dengan demikian, satu proyek pembangunan tidak hanya dilakukan oleh satu kontraktor saja. Satu kontraktor bisa mengerjakan gabungan dari beberapa proyek pembangunan.

Dalam pembangunan 102 sekolah, ada lima paket pekerjaan. Satu paket yang diterima oleh kontraktor rata-rata untuk pembangunan 15 sampai 24 sekolah.

“Kalau enggak pakai lelang konsolidasi, kita harus cari 102 perusahaan yang mau bangun dan belum tentu juga dapat yang profesional,” ujar Djarot.

Djarot mengatakan lelang konsolidasi juga mencegah kontraktor abal-abal untuk ikut mengerjakan proyek pembangunan DKI Jakarta. Perusahaan yang dipilih dalam lelang konsolidasi, kata Djarot, pasti kredibel.

“Dan kami sudah koordinasi dengan KPK dan KPK mengapresiasi lelang konsolidasi ini,” ujar Djarot.

Selain menggunakan lelang konsolidasi, Djarot juga ingin pembangunan sekolah tidak dilakukan secara multi years. Menurut dia, hal ini bisa menyebabkan banyak pembangunan sekolah yang mangkrak.  “Harus selesai satu tahun agar bisa segera dimanfaatkan,” kata Djarot.

Di sinilah lemahnya lelang konsolidasi, yakni bukan pada pencegahan korupsinya, tapi ketidakadilan karena menyingkirkan pemain kecil. Akhirnya perputaran proyek di DKI Jakarta melambat, karena proyek-proyek hanya bisa digarap oleh perusahaan besar.

Pada gilirannya perlambatan proyek tersebut berkonsekuensi pada serapan anggaran. Selama kepemimpinan Ahok-Djarot terbukti serapan anggaran tiap tahun DKI termasuk yang terendah kedua dan ketiga di antara Pemda-Pemda di Indonesia.

Memang ada faktor lain yang menyebabkan perlambatan serapan anggaran, yakni gencarnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sehingga dari 539 gubernur, walikota dan bupati, 343 diantaranya tertangkap OTT oleh KPK karena korupsi.

Hal ini tentu saja berpengaruh pada rasa takut kepala daerah dalam mengelola anggaran, karena di kepala mereka selalu terselip kata, prosentase bagi hasil tak halal. Makanya lebih dari 63% kepala daerah masuk penjara, diproses hukum dan menunggu vonis.

Itu sebabnya Anies-Sandi akan mengembalikan proses lelang konsolidasi ke proses lama. Tapi tetap menggunakan bantuan teknologi informasi dan e-procurement, sehingga transparansi dan akselerasi proyek bisa dicapai berbarengan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here