Sandiaga Serukan Tak Cengeng Lawan Petahana, Mengapa?

0
207

Nusantara.news, Jakarta – Para menteri Joko Wiodo (Jokowi) yang rada-rada offside di tahun politik ini belakangan ramai diperbincangkan. Mereka yang notabene pejabat publik masih suka nyerempet-nyerempet bahaya alias nekat. Mulai dari ajakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, masuk tim kampanye pemenangan, hingga ‘kampanye colongan’ di acara resmi.

Sebut saja Menristekdikti M. Nasir, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menhub Budi Karya Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Mendes PDT Eko Putro Sandjojho, hingga eks Mensos Idrus Marham. Mereka berpotensi melanggar ketentuan Pasal 282 junto 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang melarang pejabat negara membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Belum lagi ‘kegenitan’ para gubernur yang ngepro ke petahana dengan usaha-usaha ‘kampanye colongan’ di ruang-ruang publik. Misalnya, video ajakan para camat se-Makassar dan deklarasi Gubernur Jawa Tengah beserta 31 kepala daerah untuk memilih Paslon 01. Bawaslu sudah memutuskan bahwa deklarasi kepala daerah di Jateng melanggar aturan, sedangkan video 15 camat se-Makassar masih dalam tahap penyelidikan.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno tak menampik banyak menteri yang diduga melakukan kampanye terselubung untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebab itu, Sandiaga meminta relawannya agar tidak baper maupun cengeng melawan petahana.

“Waktu saya ditunjuk sama Pak Prabowo saya sudah bilang kita akan melawan petahana pasti petahana akan menggunakan seluruh instrumen yang dia miliki, termasuk kebijakan, posisi, menteri, dan lain sebagainya. Janganlah kita terlalu protes, biarkan masyarakat yang menilai apa itu fair. Mereka itu kan dibayar uang rakyat mestinya mereka juga berjuang untuk rakyat. Masyarakat sekarang sudah cerdaslah menilai. Kita ini (sedangn) melawan petahana, jadi jangan kita cengeng,” paparnya.

Pernyataan Sandi agar pendukungnya tidak cengeng ada benarnya. Pasalnya, tantangan yang dihadapi kubu oposisi ini tergolong berat. Selain harus berhadapan dengan kenyataan adanya pengerahan ‘aparatur negara’, kandidat petahana juga memiliki keistimewaan seperti akses terhadap kebijakan, fasilitas, data, dan panggung pubilk. Terlebih, sejumlah orang yang berada di lingkaran pendukung Prabowo harus berurusan dengan polisi, lepas dari tudingan bahwa hukum tersebut dijadikan sebagai alat gebuk terhadap lawan politik atau tidak.

Tantangan lainnya, kehadiran Prabowo dan Sandi saat ke beberapa daerah mendapat ‘perlakuan tak sedap’ dari pendukung Jokowi-Ma’ruf. Kedatangan capres Prabowo Subianto di Surabaya, misalnya, justru disambut dengan berbagai atribut dan yel-yel “Jokowi wae.

Walaupun tak diwarnai boikot, penghadangan, atau bahkan kekerasan, aksi pendukung Jokowi itu tetap mengundang pertanyaan. Pasalnya, kasus seperti itu bukanlah yang pertama kali terjadi. Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno, bahkan berkali-kali harus menerima sambutan dari massa Jokowi di kegiatan kampanyenya.

Kedatangan Sandiaga Uno di Nganjuk Dihadang Massa Jokowi

Sandiaga misalnya pernah disambut oleh barisan pendukung Jokowi saat mengunjungi Bojonogero. Pengalaman serupa ia alami ketika ia pergi ke Bondowoso. Kemudian, di Banyuwangi, spanduk bernada dukungan kepada Jokowi sudah lebih dahulu terpampang sebelum Sandi tiba di kota tersebut. Teranyar, Sandi juga mendapat penolakan dari sekelompok orang yang ‘mengklaim’ masyarakat Tabanan, Bali, sehingga ia harus membatalkan kunjungannya ke Pulau Dewata itu. Padahal, kunjungan Sandi ke Tabanan untuk memenuhi undangan masyarakat di sana.

Ada hal menarik dari fakta-fakta aktivitas sambutan pendukung Jokowi kepada Prabowo-Sandi tersebut. Di antara kejadian-kejadian tersebut, sebagian besar terjadi di Jatim. Selain itu, menurut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, kejadian semacam itu juga terjadi di Jawa Tengah (Jateng), dan terakhir di Bali.

Jika hitungan Pemilu terdahulu jadi patokannya, wilayah-wilayah tersebut memang tergolong lebih ramah kepada Jokowi ketimbang kepada Prabowo. Di Jatim, Jokowi mendapatkan 53,71 persen suara pada Pilpres 2014. Angka lebih besar diperoleh di Jateng dengan raihan 66,65 persen. Begitupun di Bali, Jokowi menag telak atas Prabowo. Jokowi 71,42 persen dan Prabowo 28,58 persen.

Kejadian ini kemudian ditanggapi oleh tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi mereka, sambutan pendukung Jokowi kepada Prabowo dan Sandi adalah hal yang wajar. Hal itu bagi mereka menunjukkan militansi para pendukung Jokowi.

Di kubu pendukung Prabowo, klaim militansi itu coba dimentahkan. BPN misalnya menganggap bahwa sikap pendukung Jokowi itu tergolong ke dalam intimidasi. Sementara itu, para pendukung lainnya menggulirkan opini bahwa massa yang dihadirkan adalah kelompok bayaran.

Aksi sambutan pendukung Jokowi tersebut boleh jadi menggambarkan militansi mereka kepada kandidat yang didukung. Akan tetapi, sebenarnya jika dibiarkan terjadi terus-menerus, ada potensi jangka panjang yang berbahaya: tumbuhnya politik irasional di masyarakat yang terkait dengan keyakinan buta terhadap ‘kandidat’ yang didukungnya. Bagaimana jadinya kalau massa dari kedua kubu kemudian melakukan aksi saling ‘sambut’ seperti itu?

Jika hal ini terjadi secara berlarut-larut, masyarakat bisa saja menjadi tidak mudah menerima perbedaan karena hanya menghendaki satu kandidat yang disukai. Ujungnya, demokrasi yang ada di negeri ini dapat berada dalam ancaman. Banyak ahli yang menyebutkan ada bahaya mob mentality bagi demokrasi. Dalam kadar tertentu, hal ini bisa memicu mobokrasi atau kerap juga disetarakan dengan oklokrasi (kekuasaan yang dikendalikan oleh massa).

Anehnya, pihak TKN tak berupaya untuk menyerukan larangan kepada massa terkait aksinya itu. Padahal jika hal tersebut dilakukan, selain menunjukkan keadaban berpolitik, kubu petahana diyakini akan mendapat simpati publik. Sayangnya, langkah politik terpuji yang ‘menyimpan’ magnet elektoral tersebut tenggelam oleh rumus politik kuno: menang dengan semata-mata memukul musuh. Politik serupa pertempuran untuk saling mematikan dan bertepuk riang di atas ‘kemelaratan’ lawan.

Jika rupa politik di tanah air masih seperti itu, pantas saja jika Sandiaga Uno meminta pendukungnya untuk tidak cengeng.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here