Sang Ayah Melarang Teten Masduki Jadi Tentara

0
898

Nusantara.news, Jakarta – Jelas tidak nyaman bagi seorang Teten Masduki dituding komunis. Tidak heran kalau Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang dekat dengan Presiden Jokowi ini mengadukan Alfian Tanjung, pihak yang menuding teten komunis. Bukan hanya Teten, siapapun yang dituding komunis, apakah itu masyarakat biasa, apalagi pejabat negara, pasti tidak nyaman dituding komunis. Sebab Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku juga ada tindak pidana komunisme yang dimasukkan ke dalam KUHP melalui UU No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Kejahatan ini mulai dimasukkan kedalam KUHP sebagai konsekuensi dari dicabutnya UU No 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi melalui UU No. 26 Tahun 1999 serta masih berlakunya TAP MPRS RI No XXV/MPRS/1966 dan pemberlakuan TAP MPR RI No.XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ada 4 tindak pidana yang terkait langsung dengan komunisme (Pasal 107 a, Pasal 107 c, Pasal 107 d, dan Pasal 107 e) dan 1 tindak pidana yang terkait dengan aktifitas penggantian Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107 b). Pasal 107 a berbunyi, Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama l2 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b, berbunyi, Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun.

Pasal 107 c, berbunyi, Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tu1isan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara pa1ing lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d, Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan 1isan, tu1isan dan atau melalui rnedia apa pun. menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 107 e, Dipidana dengan pidana penjara paling lama l5 (lima belas) tahun : a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Hukannya 15 tahun, tidak heran kalau Teten memperkuat diri dengan lima pengacara sekaligus, yang diketuai mantan Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. Tetapi benarkan Teten komunis seperti yang dituduhkan?

Tidak Boleh Masuk Tentara

Tudingan Alfian atas keberadaan Teten sebagai kader komunis terkait dengan aktivitas Teten yang sering melakukan rapat malam di Istana Negara. “Jam 9 malam ke atas Teten Masduki sering mengumpulkan orang model Budiman Sudjatmiko, Eko Supriyadi di Istana Negara. Jadi kader PKI sangat asyik bercengkerama dan berolah macam macam,” kata Alfian Tanjung yang juga Koordinator Ganyang PKI, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Rapat malam memang merupakan salah satu ciri komunis, selain sebutan “kawan” dan lain sebagainya, sebagaimana ditampilkan dalam film G 30 S PKI

Menurut Alfian, faham komunis bisa semakin merajalela di Indonesia karena saat ini Staf Ahli Angkatan Bersenjata sudah tidak berfungsi lagi. Akibatnya pendapat Presiden Joko Widodo kerap dipengaruhi jaringan PKI yang hampir setiap hari mendatangi Istana Negara. Saat orang-orang dari kantor pulang ke rumah, para simpatisan PKI malah datang dari rumah ke kantor Teten Masduki.

Cukupkah alasan ini untuk meyakinkan kelak hakim untuk memvonis Teten Masduki kader komunis?

Terlahir dari keluarga petani, masa kecil pria kelahiran 6 Mei 1963 ini dihabiskan di Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Tidak pernah terbayang dia akan menjadi aktivis antikorupsi. Bahkan jenis profesi ini tak dikenalnya.

Meski kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, Masduki, ayah Teten, berpesan agar dia jangan sampai jadi pegawai negeri atau tentara. Teten sendiri ingin menjadi insinyur pertanian.

Tapi setamat dari SMA, Teten kuliah di IKIP Bandung, mengambil jurusan kimia. Kesadaran terhadap masalah-masalah sosial sudah tumbuh sejak SMA. Saat kuliah Teten sering ikut kelompok diskusi, mempelajari teori-teori dari yang kiri sampai yang kanan. Sekitar 1985, Teten ikut aksi demontrasi membela petani di Garut, yang tanahnya dirampas. Mulai saat itu dia terjun di dunia aktivis dan setelah lulus direkrut LSM informasi dan studi hak asasi manusia.

Sebelum menjadi Kepala Staf Kepresidenan Teten sempat menjadi salah satu Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2017. Dia mendampingi Rieke Diah Pitaloka pada pemilihan daerah Jawa Barat yang akan berlangsung pada bulan Februari 2013.

Nama Teten mencuat ketika Indonesia Corruption Watch (ICW), yang dipimpinnya, membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung (saat itu) Andi M. Ghalib pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Inilah pertama kalinya dalam sejarah sebuah lembaga seperti ICW bisa memaksa seorang pejabat tinggi negara turun dari jabatannya. Selain itu Koordinator Indonesia Corruption Watch ini mendapat penghargaan Ramon Magsaysay 2005 dari Yayasan Magsaysay, Filipina, atas perjuangannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan di Manila 29 Agustus 2005.  Apakah pengaduannya ke polisi akan berakhir di pengadilan? Lalu seperti apa vonis pengadilan kelak? Kita tunggu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here