Sang Raja Jawa Tanpa Mahkota

0
648

Nusantara.news, Jakarta – Kemampuannya mengorganisir begitu luar biasa. Bayangkan saja, di tahun 1919 Serikat Islam yang dipimpinnya mampu menghimpun 2,5 juta anggota. Tidak salah bila pemerintahan Hindia Belanda menjulukinya Sang Raja Jawa Tanpa Mahkota.

Sosok tersebut tak lain Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto. Dia lahir di desa Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882, sebagai anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya, Raden Mas Tjokroamiseno adalah seorang Wedana Kleco. Kakeknya pun, Raden Mas Adipati Tjokronegoro adalah Bupati Ponorogo.

Sebagaimana anak ningrat lainnya, Tjokro berkesempatan menimba ilmu di Perguruan Tinggi yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kala itu paska berlakunya “politik etis”, pemerintah kolonial membuka kesempatan anak-anak bangsawan pribumi sekolah di kedokteran (STOVIA), tekhnik, hukum, guru atau Pamongpraja (OSVIA).

Setelah menyelesaikan Hoogere Burger School (HBS) Surabaya, Tjokro meneruskan sekolah pangreh praja (OSVIA) di Magelang dan lulus tahun 1902. Tjokro sempat bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi. Namun dia tergoda oleh semangat zaman untuk lebih peduli nasib bangsanya.

Cikal Bakal Pejuang

Tidak aneh bila Tjokro yang sempat ditempatkan di Ngawi sebagai juru tulis memilih mengundurkan diri. Rupanya pemuda 23 tahun itu muak dengan praktek sembah-jongkok yang sangat merendahkan harga diri bangsanya. Keputusan penting dalam hidupnya itulah yang mengantarnya menjadi tokoh penting dalam dekade kebangkitan nasional Indonesia.

Padahal Tjokro sudah menikah dengan Raden Ayu Suharsikin, putri patih Ponorogo. Setelah tidak menjadi pegawai negeri Tjokro membawa keluarganya ke Semarang. Di sana dia bekerja serabutan untuk bisa menghidupi keluarganya. Tak lama setelah itu, koleganya di Surabaya mengajaknya bergabung di firma Coy and Co.

Di Surabaya, Tjokro menempati sebuah rumah sederhana di tepian sungai Kali Mas. Tepatnya di Gang Pameleh VII No 29-31. Selain bekerja di firma Coy and Co, Tokro dan istrinya menyewakan kamar-kamar di rumahnya untuk kos pelajar dan buruh-buruh muda Surabaya. Musso dan Dharsono, keduanya tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pernah kos di rumahnya adalah buruh kereta api.

Soekarno ketika sekolah HBS tahun 1916 juga dititipkan oleh ayahnya Raden Soekemi kos di rumah Tjokro (Lihat : Tjokroaminoto Sang Guru Bangsa). Ketika itu Tjokro tidak ada penghasilan lain selain menulis dan pungutan biaya kos masing-masing Rp11 dikalikan 10 kamar.

Diam-diam bakat politik Tjokro dipantau oleh Haji Samanhoedi, ketua Serikat Dagang Islam (SDI) yang ingin mengembangkan organisasinya bukan semata-mata organisasi dagang, melainkan juga bergerak di bidang pendidikan politik dan dakwah. Keputusannya mundur dari pegawai kolonial sudah menjadi perbincangan banyak orang.

Kala itu, tahun 1911, Tjokro sudah terikat kontrak bekerja di perkebunan tebu. Tapi SDI menebusnya agar lelaki berkumis melintang, bersuara lantang dan selalu menatap lawan bicaranya itu menjadi anggota SDI dengan jabatan komisaris. Tjokro diberi tugas merancang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam (SI).

Sejak itu Tjokro menjelma menjadi orang penting di organisasi itu. Tujuan pendirian SI bukan semata-mata melawan dominasi pedagang keturunan Cina, melainkan juga membangkitkan harkat-martabat bumi putera terhadap penghinaan pemerintahan Hindia Belanda.

Piawai Berorganisasi

Tjokro berhasil membuktikan kepiawaiannya berpolitik saat sukses menggelar Rapat Besar SI, 23 Januari 1913 di Surakarta yang dihadiri oleh 15 cabang. Baru pada Kongres I SI di Surakarta, 25 Maret 1913, suami Suharsikin itu menduduki jabatan Wakil Ketua Pimpinan Pusat Si, mendampingi Haji Samanhoedi.

Pada Kongres II SI di Yogyakarta, 19-20 April 1914 Tjokro yang usianya masih 31 tahun terpilih menjadi Ketua Pengurus Pusat SI menggantikan Haji Samanhoedi. Di tangannya, SI yang semula hanya sekitar 85 ribu anggota berkembang pesat menjadi 450-an hingga 850-an ribu anggota. Bahkan pada 1919 SI yang ditimpa isu perpecahan justru anggotanya melonjak hingga 2,5 juta orang.

Sosok Tjokroaminoto yang piawai dalam berpidato telah memukau banyak kalangan. Pemerintah Hindia Belanda pun menyebut Raja Jawa tanpa Mahkota. Tiga prinsip hidupnya yang dikenal secara umum adalah “setinggi-tinggi Ilmu, semurni-murni Tauhid, dan sepintar-pintarnya Siasat.” Selain itu Tokro juga menuliskan artikel berjudul “Islam dan Sosialisme” yang menjadi jejak kejuangannya.

Mengingat besarnya pengaruh Tjokro, suka tidak suka pemerintah Hindia Belanda merekrutnya menjadi anggota Volksraad, parlemen Hindia Belanda dengan kewenangan yang sangat terbatas. Pengangkatan Tjokro ini yang ditentang sejumlah muridnya, seperti Muso dan Dharsono yang juga menjadi anggota Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) yang digagas oleh Henk Sneevliet pada 1914.

Lewat intrik-intrik politik, Muso, Dharsono dan Ketua Cabang SI Semarang Alimin mendirikan SI Merah yang sempat mengubah nama menjadi Partai Komunis Hindia sebelum diubah lagi pada Kongres 1924 menjadi Partai Komunis Indonesia. Kala itu Komunis Internasional (Komintern) melarang anggotanya bersekutu dengan Pan Islamisme. Hal itu yang ditentang oleh Tan Malaka sehingga dia keluar dari PKI.

Sebaliknya Tjokro dengan didukung tokoh-tokoh Islam sekaliber Agus Salim, AM Sangaji, Mohammad Roem, Fachrudin, Abdoel Moeis, Ahmad Sjadzili, Djojosoediro, Soerjopranoto, Hisam Zainie dan lainnya tetap menggelorakan SI sebagai organisasi perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Kendati dicap Kooperatif namun dalam sidang Volksraad, Tjokro tegas mendesakkan petisi yang memerahkan telinga pemerintahan Hindia Belanda.

“Tidaklah pada tempatnya menganggap negeri ini sebagai suatu tempat di mana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya, dan pada saat yang bersamaan penduduk pribuminya justru tidak memiliki hak berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik yang menyangkut nasibnya sendiri,” gugat Tjokro dalam suatu sidang Volksraad.

Setelah terjadinya pemberontakan di Garut pada 1921, sepak terjang Tjokro dianggap membahayakan kepentingan pemerintah kolonial. Maka Tjokro pun dikirim ke penjara dan dibebaskan pada 1922. Ketika itu kesadaran kehidupan berbangsa dan bertanah-air yang antara lain diperjuangkan Tjokro sejak 1912 telah mewabah ke sejumlah kaum terdidik pribumi Indonesia yang berpuncak lahirnya Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928.

Setelah keluar dari penjara, Tjokro mulai menuliskan pandangan-pandangan politiknya. Kendati pemikirannya banyak dipengaruhi oleh ajaran sosialisme, namun Tjokro tetap berpegang teguh mempertahankan organisasi Islam. Hingga menjelang akhir hayatnya, meskipun sudah mulai sakit-sakitan, Tjokro tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan SI.

Pulang dari Kongres SI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tjokro yang berusia 52 tahun jatuh sakit dan wafat pada  17 Desember 1934. Guru bangsa itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Pada 1961, Sang Raja Jawa Tanpa Mahkota itu dikukuhkan menjadi Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno yang juga sempat menjadi menantunya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here