Sanggupkah Ma’ruf Amin?

0
151

Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin Kamis (4 Juli 2019) kemarin menyambangi Istana Wakil Presiden di Jakarta.  Tentu bukan sekadar melihat-lihat kantor yang akan ditempatinya empat bulan lagi, tapi terutama berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla. JK memang mengundang Ma'ruf ke kantornya untuk bertukar informasi terkait pengalaman dan tugas menjadi wakil presiden.

Mungkinkah JK menceritakan kepada Ma’ruf bahwa sebenarnya jabatan Wapres itu menyedihkan? Entahlah. Tapi memang jabatan itu sungguh tak enak. Betapa tidak. Dalam struktur kenegaraan, dia adalah orang kedua. Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden. Artinya, wapres adalah pembantu presiden.

Tapi, membantu dalam hal apa, tidak diatur secara tegas dan jelas. Wapres bertugas secara riil hanya ketika presiden berhalangan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Menteri negara atau pejabat lain setingkat menteri tidak berkewajiban melapor kepada wapres. Konstitusi Indonesia memang tidak punya ketentuan yang menjabarkan tugas wapres secara rinci.

Itu “duka lara” wapres ketika sudah menjabat. Ketika masih berstatus calon wapres pun, setali tiga uang. Lembaga survei SMRC pernah meneliti, bahwa ternyata figur calon wapres tidak mengubah tingkat elektabilitas dari masing-masing calon presidennya.  Kalau kesimpulan SMRC ini benar, maka semakin menegaskan bahwa sebenarnya wakil presiden itu hanya pelengkap belaka. Ketika sebagai cawapres tidak “berkhasiat”, setelah menjadi wapres pun tak “bermanfaat”.

Maka ada benarnya juga jika wapres itu hanya disebut “ban serep”. Istilah “ban serep” itu berasal dari ucapan Wapres Amerika Serikat John Nance Garner, yang mendamping Presiden Franklin Delano Roosevelt dalam periode pertama (1933-1941).

Garner mengibaratkan kedudukan wapres itu bagaikan a spare tire on the automobile of government, ban cadangan dari mobil pemerintahan. Dari situlah lahir istilah “ban serep” untuk menggambarkan penting-tidaknya posisi wapres.

Layaknya ban serep, dia menjadi kelengkapan yang wajib ada dalam automobile of government. Dia dipakai apabila ban utama pecah atau kempis. Namun kalau ban utama tidak pernah bermasalah, maka ban serep tak akan pernah digunakan sepanjang perjalanan pemerintahan.

Itu sebabnya, Garner pernah mengumpat dirinya sendiri. “Kesalahan terburuk yang pernah saya lakukan adalah membiarkan diri terpilih menjadi wakil presiden. Memberikan pekerjaan terpenting kedua di pemerintahan selama bertahun-tahun hanya untuk menjadi ban serep Roosevelt,” ujar Garner.

Sebab, selama duduk di jabatan itu, pria Texas itu tak bisa berbuat banyak. Apalagi FDR adalah tipe pemimpin kharismatik yang susah diimbangi. “Kapok” dengan pengalaman menyakitkannya sebagai wapres, setelah masa jabatannya habis, Garner meninggalkan dunia politik. Dia menghabiskan waktu dengan hobinya, memancing. Kendati tokoh-tokoh Partai Demokrat masa itu tetap meminta pertimbangannya dalam banyak hal, dia tak mau lagi bersentuhan dengan dunia politik yang membuatnya jengkel. Mungkin karena itu Garner berumur panjang. Dia meninggal tahun 1967 di usia 99 tahun.

Kalau begitu, ya, bergantung pada Presiden. Kalau Presiden memberi tugas untuk membantu, bekerjalah wapres. Tapi, kalau tidak, “ban serep” itu tetap terkunci di tempatnya. Dalam pemerintahan presidensiil, memang Presiden yang menentukan. Inisiatif penugasan berada di tangan Presiden. Presiden Soeharto dulu pernah memberi tugas khusus kepada Wapres Sudharmono berupa pengawasan melekat (waskat) untuk mengawasi birokrasi.

Tapi bisa juga Presiden memberi peluang bagi kreativitas wapres. Presiden Sukarno dulu pernah membiarkan Wapres Hatta untuk menerbitkan Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang pendirian partai-partai politik. Padahal kebijakan itu sebenarnya kewenangan Presiden. Tetapi Sukarno membiarkan, walaupun sebetulnya dia tak suka dengan demokrasi banyak partai.

Kini  Ma’ruf Amin akan menjadi “ban serep” Jokowi memimpin negeri ini lima tahun ke depan. Kita belum bisa memperkirakan apakah Ma’ruf akan menunggu saja penugasan dari Presiden untuk mengerjakan bidang tertentu, atau dia akan melakukan terobosan seperti yang dilakukan Hatta?

Kita percaya sajalah bahwa “perjodohan”-nya dengan Jokowi dalam pencalonan pasangan capres-cawapres kemarin bukan karena “kawin paksa”, tapi karena kesamaan visi dan misi. Kalau memang begitu, tak banyak kendala bagi Ma’ruf Amin untuk berbuat banyak dalam posisi orang kedua. Sepenuhnya akan bergantung sang kiai untuk kreatif mencari bidang-bidang kerja yang akan menjadi konsentrasinya.

Kalau tidak, pemerintahan –seperti sudah terbukti—hanya sekadar banyak berjanji, namun amat sedikit yang terealisasi.[]

                                

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here