Sanksi Pencemaran Lingkungan Membayangi Pertamina

0
76
Akibat kerusakan lingkungan dari tumpahan minyak Pertamina dari Terminal Lawe-Lawe ke Balikpapan, banyak satwa mati, termasuk ikan pesut.

Nusantara.news, Jakarta – Bocoran minyak tumpah PT Pertamina di Balikpapan telah mencemarkan lingkungan seluas 12.987,2 hektare. Dampak lingkungan yang buruk apakah berujung pada sanksi pidana lingkungan terhadap Pertamina atau hanya sanksi administratif?

Seperti diketahui, bencana lingkungan ini bermula terjadi pada 31 Maret 2017 lalu, saat minyak mentah milik Pertamina tumpah di Teluk Balikpapan. Peristiwa itu terjadi akibat patahnya pipa penyalur minyak di terminal Lawe-Lawe di Penajam Paser Utara ke kilang Balikpapan.

Pipa penyalur berdiameter 20 inci dengan ketebalan 12 milimeter tersebut berada di dasar laut dengan kedalaman 20—25 meter.

Tentu saja ini merupakan pengalaman yang buruk buat Pertamina dan Indonesia, karena efek kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kasus ini sangat luas. Ceceran minyak mentah di teluk Balikpapan itu telah merusak 17.000 hektare mangrove dan organisme yang ada di dalam laut sekitar tumpahan minyak.

Bahkan, selain menyebabkan 5 orang nelayan tewas, 162 nelayan tak bisa melaut. Sebanyak empat jenis mamalia dilindungi terpaksa menjauh dari habitat, seperti pesut, lumba-limba hidung botol, lumba-lumba tanpa sirip dan dugong-dugong. Satu pesut dikabarkan juga mati karena tercemar minyak mentah.

Bahkan 900 ribu jiwa warga Balikpapan dan Penajam Paser Utara terancam kanker, disamping juga terancam krisis air bersih.

Petambang lobster di wilayah RT 17 Kerok Laut Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, merugi Rp500 juta akibat tumpahan minyak diperairan teluk Balikpapan. Sebanyak 85 kolam penampungan udang lobster milik satu petani udang terpapar tumpahan minyak mentah. Bagaimana dengan nasib 200-an petani udang lobster di sana.

Selain itu 300 kg kepiting yang terkena paparan tumpahan minyak juga mengalami gagal jual. Hal itu terjadi karena pembeli tidak berkenan dengan kepiting yang sudah terpapar tumpahan minyak mentah.

Krisis berkepanjangan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memandang upaya bersih-bersih tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur oleh masyarakat berpotensi memperluas paparan limbah berbahaya ke tubuh manusia.

“Pembersihan adalah murni tugas perusahaan, bukan tugas masyarakat. Berkaca dari kasus Teluk Meksiko, Presiden Obama (saat itu) menginstruksikan langsung perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan pemulihan. Sekali lagi, bukan masyarakat. Ini hanya akan menambah paparan limbah berbahaya itu ke tubuh manusia,” jelas Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur (Kaltim) Fathur Roziqin Fen kepada media pekan lalu.

Dia memaparkan dalam waktu dekat upaya pemulihan lingkungan secara masif oleh perusahaan mesti dilakukan. Sementara itu, fokus pengawalan dan desakan hukum menyusul dilakukan setelah upaya pemulihan lingkungan dan dampak negatif terhadap masyarakat.

Walhi mengaku sedang melakukan upaya konsolidasi dengan para korban serta masyarakat terdampak, sekaligus mempertimbangkan langkah hukum.

“Saat ini, kami fokus penanganganan darurat dulu. Krisis teluk kami yakini akan berkepanjangan setelah tragedi ini,” paparnya.

Walhi mencatat mitigasi risiko sosial masih belum terlihat dilakukan. Masyarakat di wilayah hulu Teluk Balikpapan mengeluhkan tak bisa melaut, padahal mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga.

Ini sudah terjadi sepekan. Pertamina masih menunggu proses investigasi. Kalaupun bisa, Pertamina hanya dengan CSR.

Mengenai dugaan penyebab patahnya pipa diduga akibat faktor external force atau lego jangkar kapal, Walhi menyatakan lebih tertarik mencari tahu mengapa kapal bisa masuk ke area tersebut.

Jika benar, ini jelas ada unsur kelalaian dari Pertamina, kapal pemandu ke mana? Bagaimana bisa kapal sebesar itu masuk ke area yang dilintasi pipa, patroli Pertamina ke mana?.

Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eknas Walhi Wahyu Perdana menambahkan upaya pemulihan ekosistem adalah mutlak tanggung jawab korporasi. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal itu mesti dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan ataupun tidak.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memiliki tanggung jawab. Dalam kasus ini, baik dalam konteks pengawasan, pengelolaan, ataupun perlindungan lingkungan hidup.

Dalam kasus lingkungan hidup, sebut Wahyu, tuntutan pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha mengacu Pasal 116 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal lain yang disebut jarang diperhatikan adalah dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Walhi mencatat banyak budidaya kepiting dan rumput laut nelayan yang rusak, serta alat tangkap yang tak lagi berfungsi.

Pada jangka panjang, kerusakan ekosistem dan matinya plankton sebagai sumber makanan ikan bakal berdampak pada jumlah tangkapan nelayan yang pada akhirnya mempengaruhi ekonomi masyarakat.

Bocoran minyak BP

Sekadar mengingatkan, musibah tumpahnya minyak dari instalasi pengeboran lepas pantai milik British Petroleum terjadi pada 20 April 2010 yang mencemari perairan Teluk Meksiko, terjadi akibat kebocoran pada pipa bawah laut yang menyebabkan anjungan pengeboran minyak Deepwater

Horizon yang terletak 66 kilometer lepas pantai Lousiana AS, meledak dan kemudian tenggelam. Titik ledakan tepat mengenai kepala sumur yang berada di kedalaman 1.500 meter dibawah permukaan laut sebagian anjungan roboh dan terbakar diperkirakan menewaskan 11 orang pekerjanya.

Kejadian ini sangat meresahkan warga negara bagian secara langsung, sejak saat itu semburan minyak mentah sekitar 5.000 barel atau 210.000 galon (795.000 liter) semakin merembet jauh akibat terbawa arus, saat itu luas area yang tercemar 9.933 km (77 x 129 km).

Reaksi negara bagian yang terkena tumpahan minyak BP ialah negara Louisiana, Alabama, Mississipi, Florida, dan Texas yang merasa dirugikan, setiap negara menuntut ganti rugi, Amerika Serikat sebagai penengah antara negara bagian yang terkena dampak tumpahan minyak dengan perusahaan BP. Kabarnya BP harus merogoh koceknya Rp20 triliun sebagai ganti rugi akibat pencemaran lingkungan.

Tragedi tumpahan minyak merupakan akibat kelalaian BP dan bukan yang pertama kalinya, BP pernah menghadapi tuntutan terkait isu lingkungan yang menuntut BP agar bertanggung jawab antara januari 1997 dan maret 1998, atas kasus 104 tumpahan minyak.

Selain itu 13 pekerja rig yang tewas tahun 1965 dalam satu ledakan, 15 dalam ledakan pada tahun 2005, dan sebuah Feri yang membawa pekerja minyak BP yang menewaskan 16 orang pekerja, pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2010 ada kebocoran di udara yang sangat meracuni udara di texas.

British Petroleum berinvestasi dalam sumber energi baru yang akan meningkatkan nilai BP, kegiatan BP di fokuskan pada minyak dan gas yang dioperasikan oleh cabang perusahaan, yang taat pada peraturan dan hukum yang berlaku, dengan beroperasi BP dapat menciptakan nilai lebih bagi pemegang saham untuk mengembangkan keunggulan diberbagai masalah seperti risiko operasional dan keselamatan.

Kemudian BP memiliki fungsi untuk perdagangan yang bertujuan memaksimalkan produksi, BP menjual hasil produksi sendiri dan membeli hasil produksi dari tempat lain untuk memenuhi permintaan dari kilang BP dan pelanggan, yang menciptakan nilai melalui perdagangan kewirausahaan

Saksi tegas 

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memberi isyarat bahwa Kementerian Lingkungan Hidup bakal memberi sanksi keras bila terbukti Pertamin atau pihak ketiga yang menyebabkan pencemaran pada tumpahan minyak di teluk Balikpapan.

Sekarang ini proses penyelidikan seputar tumpahan minyak Pertamina masih dalam penyelidikan mendalam. Terutam terkait aspek health, safety, dan environment (HSE) migas.

“Jadi, kami akan lihat program respons darurat mereka [Pertamina] sudah berjalan dengan baik atau tidak,” demikian jelas Arcandra pekan lalu.

Selain itu Arcanda menerangkan dari sisi pencemaran lingkungan juga akan diselidiki oleh KLHK. Arcandra menyebut untuk pembahasan sanksi akan dilihat dari sisi KLHK terkait, pencemaran lingkungan tersebut.

Sumber di Pertamina menyebutkan kebakaran pantai di Balikpapan bukan dari ceceran minyak buangan kapal, tapi dari pecahnya undersea pipe line crude import di unloading di tank Lawe-Lawe. Pipa itu mengirim minyak mentah ke kilang RU V Balikpapan melalui pipa 20 inchi, melewati dua string undersea pipe line. Salah satu dari string undersea pipe line itu pecah.

Sumber itu menambahkan, kilang Balikpapan terdiri dari dua kelompok operasi, yakni Balikpapan I (CD 5) dengan kapasitas produksi 60.000 barel per hari dan Balikpapan II (CD 4) dengan kapasitas produksi 200.000 barel per hari

Akibat pecahnya undersea pipe line, CD4 stop operasi (no feed), sehingga kilang Balikpapan hanya beroperasi 60.000 barel per hari. Atau hanya 20% dari total kapasitas.

Soal pecahnya pipa, pada awalnya dikabarkan ada kapal China yang melempar jangkar sehingga menyeret undersea pipe line sejauh 200 meter. Sumber Nusantara.news di Pertamina mengaku hal itu tak mungkin terjadi, karena di atas jalur pipa antara Penajam-Balikpapan sudah ada tanda dilarang lempar jangkar. Jadi siapapun pelaut yang melewati areal itu sudah tahu dan tak mungkin melempar jangkar.

Termasuk pelau-pelaut di luar negeri sudah diberi tahu Pandu Pelabuhan soal adanya jalur pipa di sekitar Penajam-Balikpapan. Jadi kemungkinan besar pipa undersea itu sudah bocor, karena tidak dilakukan inspeksi secara rutin, sehingga pipa itu pecah dan tidak diketahui.

Pipa itu dibangun sekitar 1983, jadi sudah 35 tahun. Sudah tua, dan bisa jadi keropos. Namun demikian Dirut Pertamina Elia Massa Manik meminta semua pihak bersabar untuk menunggu hasil investigasi aparat Polri dan Kementerian KLH.

Dari sana akan diketahui apa penyebab pipa undersea Pertamina itu bocor. Semoga dugaan ini salah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here