Satu Reklamasi, Seribu Aspirasi

0
141
Saat Presiden Jokowi berbicara, Wapres Jusuf Kalla memberi saran, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menekan, tetap saja Gubernur Anies Baswedan yang akan memutuskan

Nusantara.news, Jakarta – Diskursus reklamasi Teluk Jakarta masih akan panjang. Karena prosesnya diawali oleh penyimpangan dan penerabasan peraturan, dikoreksi, lalu berjalin berkelindan dengan masuknya dana pemodal. Setelah hadir pemimpin baru yang berkomitmen dengan regulasi, para penerabas itu pun berang.

Memang cerita soal reklamasi akan terus menghangat, karena posisi hari ini sedang berhadap-hadapan antara kekuatan modal yang membonceng regulator dan hobi menerabas regulasi, dengan pemimpin yang berupaya berjalan apa adanya. By rule, by regulation.

Ide awal reklamasi teluk Jakarta memang dicanangkan di masa Presiden Soeharto, tujuannya untuk mengembangkan wilayah utara pantai Jakarta seperti yang dilakukan Singapura. Namun proses pengkajiannya cukup rumit, penuh pro dan kontra. Pada umumnya para aktivis lingkungan maupun regulator yang memiliki sense dengan lingkungan menolak keras reklamasi.

Alasannya jelas, bahwa prosesnya akan merusak lingkungan dan ekosistem laut di utara Jakarta. Belum lagi akan membunuh mata pencaharian ribuan nelayan di sana, tentu saja mengancam biota laut di dalamnya.

Sementara para pendukung tentu mengharap reklamasi dapat menjadikan areal sekitar didatangi investasi lokal maupun asing. Dengan demikian ada tambahan devisa buat APBN, namun tanpa adanya pertimbangan bagaimana pembauran masyarakat lokal dan asing di sana.

Di masa kini, ketika reklamasi telah dilaksanakan penuh dengan keangkuhan, tanpa uji kelayakan, tanpa penelitian yang terbuka dan diuji publik, bahkan tanpa Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terutama ratusan bangunan ruko yang sudah berdiri tegak, kalau sudah begini kejadiannya, pertanyaan yang patut diajukan, reklamasi ini sebenarnya untuk siapa?

Jokowi cuci tangan

Setelah kekalahan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta April 2017 lalu, semua terbuka, transparan dan tak ada yang bisa ditutup-tutupi. Termasuk posisi Presiden Jokowi dalam kasus reklamasi ini seolah-olah tak terlibat, tak menyentuh dan tak ikut campur sama sekali.

Bahkan hampir semua opini menyalahkan bahwa reklamasi adalah bentuk arogansi pengembang dengan mendompleng Gubernur dan Presiden. Bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang seharusnya berposisi di tengah, terlihat kuat melindungi proses reklamasi yang sudah terlanjur jauh menyimpang tersebut.

Maka wajar belakangan Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberi izin reklamasi. Seolah Presiden ingin cuci tangan di tengah carut marut dan sungsang sumbelnya reklamasi teluk Jakarta.

Tapi Juru Bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo, menyatakan Presiden Jokowi tidak pernah meneken peraturan gubernur soal izin reklamasi pantai utara Jakarta. Tatkala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tidak pernah mengeluarkan izin reklamasi.

Adapun Pergub (Nomor) 146/214 yang diterbitkan Jokowi adalah Peraturan Gubernur yang berisi petunjuk teknis untuk mengatur perizinan yang sudah diterbitkan gubernur sebelumnya.

Saat meninjau tambak udang di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jokowi memberikan klarifikasi tentang Pergub DKI Jakarta Nomor 146 yang terkait dengan reklamasi.

Menurut Jokowi, pergub tersebut merupakan acuan petunjuk untuk proses izin, bukan izin reklamasi. Publik sempat dibingungkan pernyataan yang berbeda soal pergub tersebut.

Terkesan bohong?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung Anies-Sandi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu mempertanyakan, mengapa reklamasi tetap berjalan sementara Jokowi tidak penah menerbitkan izin selama masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta?

Politikus PKS, Mardani Ali Sera menilai, sangat bagus kalau Presiden Jokowi dengan tegas tidak pernah mengizinkan proyek reklamasi, saat ia menjadi Gubernur DKI. Namun, ia mempertanyakan beberapa sikap yang berlawanan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Di antaranya soal surat Peraturan Gubernur Nomor 146/2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub tersebut ditandatangani 26 September 2014 oleh Gubernur DKI saat itu Jokowi yang juga kini sebagai presiden. Menurut Anggota Komisi II DPR ini, tentu PKS mendukung baik sikap Presiden Jokowi yang mengaku tak pernah mengizinkan reklamasi. “Jika Presiden ikut tidak menyetujui reklamasi malah bagus. Anies-Sandi sejak awal tegas menolak reklamasi,” ungkapnya.

Tetapi, yang cukup mengherankan, kata Mardani, mengapa Presiden Jokowi terkesan membiarkan setiap langkah Menko Luhut untuk melanjutkan reklamasi. “Monggo (silakan) biar publik saja yang menilai,” kata Mardani yang juga menjabat Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sudirman Said membantah pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tak pernah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengizinkan jalannya proyek reklamasi.

Ia mengatakan, melalui sejumlah Pergub yang diterbitkan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, proyek reklamasi teluk Jakarta bisa berjalan.

Bahkan, kata Sudirman, awalnya tak ada istilah pulau dalam mereklamasi teluk Jakarta. Istilah membangun pulau justru muncul dari Pergub No. 15 yang diterbitkan tahun 2014.

“Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di Pergub tahun 2014 diikuti dengan beberapa Pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh Pak Jokowi,” kata Sudirman di Kompleks Parlemen, Senayan beberapa hari lalu.

“Beliau kemarin bicara tidak pernah keluarkan pergub, tapi ada dua pergub yang keluar. Dan, pergub itu memberikan jalan bagi munculnya perizinan,” lanjutnya.

Sudirman menambahkan, pergub tersebut diterbitkan tanpa adanya tiga syarat, yakni aturan zonasi, izin lingkungan hidup strategis, dan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ia pun mengatakan, semestinya pemerintah di rezim mana pun tidak mengajak investor untuk berbisnis dengan membuat aturan yang sedianya melanggar hukum. Karena itu, untuk menjamin hak investor ke depan, Sudirman meminta pemerintah membuka ruang investasi dengan aturan yang tak melanggar.

“Cara terbaiknya adalah dengan cara jangan mengajak investor untuk melanggar hukum. Itu cara terbaik melindungi investor,” lanjutnya.

Serahkan pada gubernur

Kalau diperhatikan secara seksama, keributan reklamasi Teluk Jakarta belakangan ini lebih dipicu oleh para pihak yang tak berwenang. Para pengembang terbisu seribu bahasa, karena mereka sadar telah salah langkah dalam investasi Teluk Jakarta.

Menko Luhut bicara panjang lebar, sementara dia tak memiliki kewenangan apapun. Presiden Jokowi sendiri sudah menepis memberi izin, bagaimana mungkin mau terlibat karena sadar posisi. Terutama pada 1985 Presiden Soeharto menyerahkan otoritas reklamasi teluk Jakarta sepenuhnya ada pada Gubernur DKI Jakarta, persis seperti hak reshuffle kabinet yang sepenuhnya ada pada Presiden.

Belakangan Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah dikunjungi Anies-Sandi menyebut polemik reklamasi di teluk Jakarta diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Namun JK memberikan catatan soal bangunan yang sudah ada.

“Kalau reklamasi, ya tentu sisi hukumnya, mempunyai agenda atau perbedaan-perbedaan. Kita serahkan kembali masalah ini ke Gubernur DKI. Karena dalam undang-undangnya, pulau atau pantai itu berada di bawah kewenangan pemda,” kata Wapres.

Jusuf Kalla berharap Pemprov DKI memberikan solusi atas bangunan yang sudah ada. Terutama soal penggunaan bangunan yang telah berdiri di pulau itu.

“Tapi dengan satu catatan, bahwa tidak mungkin kita membongkar apa yang sudah ada. Jadi solusi, DKI itu nanti harus berikan solusi, solusinya apa. Khususnya bagaimana penggunaan daripada apa yang sudah ada itu,” sambungnya.

Menurutnya, efek pilkada menyebabkan adanya perbedaan pandangan mengenai reklamasi di Teluk Jakarta. Hal ini mengakibatkan kesimpangsiuran pandangan.

Padahal, lanjut JK, masalah utama di Teluk Jakarta adalah soal lingkungan. Namun semua keputusan diserahkan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta.

“Otonominya diberikan kepada daerah, ya, tentu keputusannya di daerah itu. Pusat memberikan guidance sesuai guidance umum. Itu yang saya katakan,” ucapnya.

Sebagaimana bangunan di seluruh DKI Jakarta yang tak memiliki IMB, lazimnya bangunan itu dirobohkan oleh Satpol PP. Lantas apakah karena yang membangun pengembang dengan dana yang amat besar, tetiba Satpol PP tak perlu merobohkan.

Itu sebabnya, marilah semua pihak sadar diri, tahu posisi, dan dengan penuh ketulusan, serahkan pada yang memiliki key performance indikator (KPI), yakni Gubernur DKI Jakarta dan perangkatnya.

Gubernur Anies sempat mengatakan akan memanfaatkan bangunan yang sudah terlanjur berdiri dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan publik. Seperti pelabuhan, taman wisata reklamasi yang dikelola Pemprov, atau taman wisata pelabuhan. Bukan lagi menjadi milik pengembang atau siapapun.

Anies sendiri belum bergeming dari ucapannya sejak kampanye, bahwa belum ada yang berubah dari janji kampanye dengan kebijakannya hari ini. “Siiap kita sama seperti saat kampanye.”[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here