Satu Zakat Banyak Manfaat

0
92

Nusantara.news, Jakarta –  Terminologi zakat sering dikait-kaitkan dengan turunannya, yakni infaq dan shodaqoh. Ketiganya memiliki karakter dan manajemen yang berbeda, walaupun pada dasarnya bersumber dari niatan yang sama yakni menyisihkan sebagian harta pribadi untuk kemaslahatan orang lain. Ketiganya sering dirangkumkan dalam satu kata yang maknanya lebih luas, yakni shodaqoh.

Sejarah zakat telah dimulai ketika Rasulullah saw mewajibkan zakat pada tahun 2 Hijriah (572 M). Saat itu para sahabat yang pada umumnya adalah pedagang, pengusaha, pebisnis, langsung menerapkan tanpa tedeng aling-aling. Seperti halnya syahadat, shalat, puasa, dan haji, zakat telah menjadi rukun Islam yang kelima.

Zakat secara terminologi berasal dari kata zakka, yazku, zakatan, yang berarti suci, tumbuh dan berkembang. Zakat akan mensucikan harta bagi para pelakunya, muzakki. Zakat jika dikelola secara produktif akan tumbuh menjadi investasi yang luas. Sementara zakat juga bila dikelola secara profesional akan berkembang menjadi potensi sumber dana ummat yang luar biasa besar.

Hanya saja zakat memiliki ketentuan nishab, yakni nilai terkecil yang harus dikeluarkan bagi para muzakki. Nishab masing-masing harta muzakki juga besarnya berbeda-beda, antara yang berasal dari harta produktif dan non produktif.

Zakat juga terikat dengan waktu, yaitu haul. Batas waktu biasanya satu tahun sebuah harta mengendap pada para muzakki. Batasan jumlah dan waktu inilah yang membuat zakat terkesan sempit dan terbatas.

Sementara infaq berasal dari kata anfaqo, yunfiqu, infaaq, artinya membelanjakan atau membiayai. Syarat mengeluarkan infaq diambil dari sebagian harta untuk kebutuhan tertentu. Berbeda dengan zakat yang dibatasi nishab dan haul, infaq hanya dibatasi oleh tarif, misalnya 2,5%. Sementara waktu pemberian infaq relatif bebas, kapan saja.

Sedangkan shodaqoh lebih fleksibel lagi, tidak terikat nishab dan haul, bahkan juga tidak terikat pada materi. Itu sebabnya Nabi sering mengatakan, senyum yang engkau berikan kepada saudaramu adalah shodaqoh.

Ketiga terminologi, zakat, infaq dan shodaqoh, dimasa Abubakar Shiddiq dikelola sangat baik. Bahkan Abubakar merampas harta orang kaya lantaran tidak mau berzakat sebagai amanat surat At Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shodaqotan tuthohhiruhum watuzaqqiihim bihaa.

Ayat itu membolehkan khalifah untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang kaya untuk disalurkan kepada orang miskin. Namun jika orang-orang kaya itu membangkang dan tak mau membayar zakat, khalifah dibolehkan merampas hak orang miskin itu dari orang kaya.

Begitulah zakat dikelola, ada humanisme, ada ketegasan dan ada distribusi kekayaan.

Jika melihat konteks hari ini, potensi zakat (zakat ansich) Indonesia sebagaimana diprediksi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencapai Rp400 triliun. Asumsinya, dari 258 juta penduduk Indonesia, lebih dari 85% atau 219,3 juta adalah ummat Islam. Katakanlah yang produktif dan menghasilkan 100 juta, jika masing-masing berzakat Rp4 juta per tahun, maka dapatlah angka potensi zakat di Indonesia sebesar Rp400 triliun dalam setahun.

Namun demikian, tahun 2016, total perolehan zakat yang terkumpul hanyalah Rp5 triliun. Sementara pada 2017 Baznas memproyeksikan dapat menghimpun dana zakat sebesar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Jumlah itu hanya 1,5% hingga 1,75%. Tentu terlalu sedikit, itu sebabnya perlu ada upaya extra effort agar jumlah dana zakat yang diterima Baznas bisa lebih besar.

Sebagai tambahan informasi, prosentase perolehan dana zakat terhadap GDP di Indonesia baru mencapai 0,89%. Angka ini lebih rendah dengan Malaysia yang mencapai 1,09%, Iran 1,79%, dan Mesir 1,9%.

Itu sebabnya Baznas juga perlu juga menghimpun potensi infaq dan shodaqoh yang pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Azis mampu mengentaskan kemiskinan. Memang tidak ada literatur yang mengatakan sangat besar hasil penghimpunan zakat pada masa Umar bin Abdul Azis, yang digambarkan dalam sejarah pada saat itu pemerintahannya mampu menguasai 2/3 dunia. Dengan manajemen baitul maal, beliau berhasil mengentaskan kemiskinan.

Saat itu digambarkan tak ada lagi mustahiq yang yang berhak menerima zakat, infaq dan shodaqoh. Sehingga hasil penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh benar-benar digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi Umar bin Abdul Azis adalah sosok pemimpin yang berhasil dalam menghimpun dana ummat tapi juga berhasil mengeluarkan ummat dari kemiskinan.

Melihat potensi Indonesia yang begitu besar, dengan jumlah ummat Islam yang mayoritas, sepertinya Baznas perlu meningkatkan pola-pola penghimpunan zakat. Sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang aktif melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, maka Baznas pun perlu melakukan hal yang sama.

Bedanya memang, dalam UU No. 28/2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan memaksa. Sementara dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas tidak memiliki kekuatan memaksa, melainkan sebatas moralsuasion atau sebatas menghimbau.

Hal lain yang perlu dikritisi, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berhak menghimpun zakat adalah lembaga di luar pemerintahan, sehingga kelompok manapun bisa menjadi LAZ, asalkan mendaftarkan diri dan disetujui oleh Baznas. Namun demikian, walaupun terpadu, namun realitasnya tetap terpisah-pisah.

Karena itu ke depan, Baznas harus menjadi lembaga negara yang kuat dengan jaringan kerja dari pusat hingga ke daerah. Tugasnya, mengorganisir penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh terpadu. Di luar Baznas, tak boleh memungut zakat, infaq dan shodaqoh. Kalaupun ada lembaga semisal Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, ACT dan lainnya, haruslah menjadi perpanjangan kaki tangan Baznas.

Dengan demikian infrastruktur pemungutan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh oleh Baznas menjadi sangat rapih.

Antara Brunei dan Malaysia

Persoalannya, model manajemen zakat manakah yang ideal diterapkan Indonesia?

Setidaknya, ada dua model pengelolaan zakat yang dekat secara kultural dan demografi Indonesia, yaitu Burnei Darussalam dan Malaysia.

Pengelolaan zakat di Brunei dipuji karena sistem yang digunakan terpusat. Tidak seperti di Indonesia yang memiliki DJP dan Baznas. Di Brunei, pemerintah memberi kuasa kepada Dewan Keagamaan Brunei untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat.

Rose Abdullah, perwakilan Konferensi Forum Zakat Dunia (Zakat World Fondation—ZWF) mengatakan di Brunei ada lembaga yang mengurusi pajak, tapi untuk pajak perusahaan saja, sementara untuk pajak pribadi disatukan dengan zakat.

Rose mengungkapkan pembayar pajak dan zakat di negaranya meningkat dari tahun ke tahun, sementara penerima zakat tetap stabil. Dari 2010 hingga 2016, pembayar zakat maal (wealth) meningkat dari kisaran 2.000 orang hingga 4.000 jiwa..

Dari angka itu, dana yang berhasil dikumpulkan pada 2016 saja mencapai 17,5 juta dolar Brunei atau sekitar Rp16,55 miliar. Sementara untuk zakat fitrah pada tahun lalu, dari 332.660 pembayar zakat berhasil mengumpulkan 938 ribu dolar Brunei atau ekuivalen Rp8,87 miliar.

Dia menambahkan, ada 14.296 penerima zakat (mustahik) di negaranya pada tahun 2016. Dari angka ini, ada enam jenis kategori yang mendapatkan zakat. Di antaranya, fakir, miskin, amil, gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabiil (musafir), mualaf. Sementara untuk orang yang berjuang di jalan Allah (fii sabilillah) dan budak atau pembantu tidak mendapatkan dana ini.

Para mustahik diberikan dana zakat berupa asuransi, pendidikan, sosial, perumahan, dan lainnya.

Sementara sejarah zakat di Malaysia dimulai pada tahun 1947. Sejak umat Islam di Malaysia mengamalkan zakat dan mulai mempraktikkan pajak, maka umat Islam di Malaysia mulai memikirkan keterkaitan antara pajak dan zakat. Tahap berikutnya mulai ada usulan dari umat Islam Malaysia, khususnya disampaikan oleh para ulama dan organisasi zakat agar zakat bisa menjadi pengurang pajak.

Pada 1978, pemerintah Malaysia mengesahkan aturan setiap pembayaran zakat individu dapat menjadi pengurang pajak. Pada 1990, zakat pengurang pajak mulai diberikan kepada perusahaan yang membayar zakat dengan potongan sangat kecil.

Jika pembayaran zakat individu dapat menjadi pemotongan pajak 100%, pada 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan keputusan menerima zakat perusahaan menjadi pengurang pajak hanya sebesar 25% saja. Pemerintah Malaysia masih belum menerima usulan agar zakat perusahaan dapat mengurangi pajak 100%.

Dari data pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia disebutkan bahwa penerimaan zakat negara pada 2009 adalah sebesar RM1,2 miliar, sementara penerimaan pajak negara adalah sebesar RM75 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat Malaysia berbanding penerimaan pajak adalah sebesar 1,6%. Hingga 2016, tingkat penerimaan zakat Malaysia sudah mencapai RM5 miliar atau ekuivalen dengan Rp15,5 triliun.

Di Malaysia sendiri setelah diberlakukannya zakat pengurang pajak (khususnya zakat individu yang sudah 100%), ternyata data penerimaan zakat dan pajak selama tiga tahun terakhir kedua-duanya terus mengalami peningkatan.

Menurut Nurfitriana (2008) Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, manajemen dan pengelolaan zakat antara kedua negara ini ternyata memiliki perbedaan. Hal ini bisa ditolerir, karena dua negara ini memiliki perundangan dan struktur birokrasi yang jelas berbeda. Perbedaan dalam manajemen dan pengelolaan ini, tentunya akan berdampak pada performa zakat yang diperoleh antara dua negara ini.

Di Malaysia, masalah zakat dikelola oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat di kategorikan dalam tiga jenis. Pertama, sistem korporasi, di mana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Sistem ini di terapkan di wilayah Selangor, Sarawak, dan Penang.

Kedua, sistem semi-korporasi, di mana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian. Mekanisme ini diterapkan di Malaka, Negeri Sembilang, Pahang, dan wilayah federal.

Ketiga, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau mejelis Agama Islam, yang diterapkan pada wilayah-wilayah lain.

Dari uraian di atas, nampaknya yang paling dekat dengan Indonesia adalah model pengelolaan zakat Malaysia, di mana pembayaran zakat sudah dapat digunakan sebagai faktor pengurang pajak, pola mana di Indonesia juga sudah mulai diterapkan.

Baznas juga diharapkan untuk mengembangkan penerimaan zakat profesi seiring dengan kemajuan zaman. Termasuk mengembangkan penerimaan wakaf harta maupun wakaf tunai untuk dijadikan alat penggerak ekonomi ummat.

Dengan pengelolaan zakat yang profesional dan meluas, dilandasi semangat memberdayakan ummat, maka tidak menutup kemungkinan Baznas mengulang sukses Baitul Maal yang berhasil mengentaskan kemiskinan di masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here