Pangeran Sambernyawa (4)

Satunya Kata dan Perbuatan

1
1459

Nusantara.news – Di antara keraton-keraton di Jawa, Mangkunegaran sebagai sebuah kerajaan kecil memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh baik Kasunanan Solo maupun Kasultanan Yogyakarta. Keunikan itu antara lain, Mangkunegaran adalah satu-satunya keraton yang meniadakan hormat ala Keraton bahkan sebelum Kerajaan Belanda memulainya.[1] Tradisi keraton yang relatif egaliter itu tentu tidak terlepas dari pengaruh Raden Mas Said yang setelah Perjanjian Salatiga dinobatkan menjadi Adipati Miji dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara I (MN I), pendirinya.

Bila menyimak jejak kejuangan RM Said, tradisi keraton yang lebih egaliter itu, terutama bila dibandingkan dengan Kasunanan dan Kasultanan, kemungkinan besar terjadi sebagai perwujudan dari semboyan Tiji-Tibeh. Semboyan itu bukan saja membangun kebersamaan dan militansi, melainkan juga kesetiaan yang didasari oleh kepercayaan dari kedua-belah pihak, baik dari sisi kawulo (wadya-bala) maupun dari sisi gusti (RM Said dan keluarganya). Dengan adanya kepercayaan itu tidak ada niat dalam diri RM Said menggunakan kekuasaan yang didapatnya dari Perjanjian Kalicacing, Salatiga, untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya.

Maka begitu Pura Mangkunegaran didirikan, pertama kali yang dilakukan RM Said adalah destrukturisasi budaya ke arah yang lebih menunjang kebersamaan kawula-gusti. Dalam struktur pemerintahan Surakarta Abad XVII konsep kebersamaan kawulo-gusti jarang dilakukan. Bahkan, hubungan antara kawula dan gusti mempunyai stagnasi yang jauh dan selalu bersifat beku, ketat dan statis. Munculnya kelas-kelas borjuasi baru yang berasal dari kalangan kawulo tidak akan pernah terjadi. Pola hubungan Gusti dan Kawula lebih bersifat eksploitatif dan menindas. Tidak mengherankan bila kondisi sosial terus memburuk (degraded) yang membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melakukan perubahan budaya berdasarkan nilai-nilai yang lebih baik dan dipertanggung-jawabkan atau authentic value.[2] Dan MN I melakukan hal itu.

Semboyan Tiji Tibeh bukan semacam tulisan pada spanduk-spanduk kampanye pemilihan presiden, pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah. Melainkan sebuah kata-kata yang harus mewujud dalam perbuatan. “Satunya kata dan perbuatan,” begitu kata Bung Karno. Tentu saja ini bertolak-belakang dengan keadaan sekarang. Apaun semboyan dan kata-kata gagah perkasa diumbar. Namun setelah kekuasaan didapat, kata-kata itu dibiarkan seperti nasib spanduknya yang dibiarkan merana di gudang kantor Satpol PP. Karena memang kata-kata itu, istilah orang Jawa, hanya kembang lambe. Ini lain sama sekali dengan apa yang dilakukan MN I.

Filosofi kebersamaan yang tersirat dalam semboyan Tiji Tibeh dikemas dalam bentuk “ideologisasi” yang harus ditaati seluruh penghuni pura, meliputi (1) mulat sarira angrasa wani yang berarti mengukur tantangan dengan cara mengenali (kelebihan dan kekurangan) diri sendiri, (2) rumangsa melu handarbeni yang berarti merasa ikut memiliki dan bertanggung-jawab untuk menjaganya, dan (3) wajib melu hangrungkebi yang berarti berkewajiban membela habis-habisan dalam menghadapi setiap ancaman. Ketiga butir wejangan MN I itu selanjutnya dikenal dengan konsep Tri Dharma.[3]

Kala itu, seiring dengan jatuhnya pantai utara ke tangan Belanda, sumber pendapatan keraton bergeser dari perdagangan antar-pulau ke pertanian yang sebagian besar tanahnya dimiliki oleh bangsawan. Kebanyakan rakyat hanya menjadi petani penggarap yang membayar pajak dalam bentuk uang tunai. Tentu saja hubungan yang eksploitatif itu membuat jarak yang beku dan statis antara Kawulo-Gusti. MN I berusaha merombak sistem yang eksploitatif itu dengan model-model pembaruan yang lebih berpijak pada konsep kebersamaan Kawulo-Gusti. Berbagai kreasi dia lakukan sehingga kawulo dan gusti lebih menyatu, tidak bersikap sakral melainkan lebih bersifat fungsional.

Seperti halnya Kasunanan dan Kasultanan, Mangkunegaran juga mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghasilan. Saat itu, sistem pertanian yang berkembang terkait ekonomi kerajaan adalah sistem pajak atau bagi hasil yang didasarkan pembagian wilayah yang disebut negara agung dan mancanegara.[4] Pajak atau hasil pertanian di negara agung oleh raja diberikan kepada pimpinan atau pejabat tinggi yang menggarapnya. Para pejabat ini adalah mereka yang bermukim atau berkantor di lokasi tanah yang digarapnya.[5] Dengan kata lain hanya pejabat tinggi kerajaan yang menguasai tanah di negara agung sebagai kekayaan langsung para pejabat.

Sebaliknya hasil pertanian di wilayah Mancanegara dikenai pajak sebesar 1 real per cacah. Hasil pajak itu dibagi dengan rincian seperlima bagian untuk Bupati, seperlima bagian untuk pimpinan wilayah (Demang atau Ngabehi), dan tiga per lima untuk kerajaan.[6] Pembagian itu berdasarkan sistem kewenangan. Bupati menguasai daerah tertentu di wilayah Mancanegara yang membawahi sejumlah Demang. Di setiap empat desa ada satu desa induk yang dipimpin oleh Demang, Demang membawahi Lurah, dan di bawah Lurah masih ada Bayan atau Dukuh.

Tanah yang dimiliki Mangkunagaran sendiri, berdasarkan perjanjian Kalicacing, Salatiga 1757, adalah 4000 karya di wilayah Kaduang, Laroh, Matesih, Wiroko, Hanboyo, Honggoboyo, Sembuyan, Gunungkidul, Pajang sebelah utara dan selatan pos Kartasura.[7] Pembagian wilayah itu sedikit berbeda dengan yang ditulis Rouffaer yang menyebut 4081 cacah.[8] Sedangkan Yasadipura I dalam buku BMS bukan hanya 4000 karya, melainkan juga ditambah 500 karya di daerah bera (tidak subur) yang didapat MN I dengan sistem gaduh.[9]

Tanah-tanah yang dikuasai oleh MN I terdiri dari wilayah Negara Agung dan Mancanegara. Matesih dan Gunungkidul masuk wilayah Negara Agung. Yang dimaksud Mancanegara adalah Kaduwang (1150 cacah), Banyumas (2029 cacah), Panjer (1180 cacah) dan Pamarden (504 cacah), sehingga seluruh tanah MN I di mancanegara mencapai 5213 cacah.[10] Namun MN I menghilangkan sistem teritorial. Semua wilayah yang dikuasainya diperlakukan sebagai negara agung, meskipun, sebut Ann Kumar, MN I kehilangan pendapatan dari pajak yang biasa dipungut dari mancanegara. Di sini MN I melakukan reklasifikasi sistem pertanahan yang sebelumnya berlaku di tanah Jawa.

Namun dengan memberlakukan sistem negara agung, selain hasilnya akan dinikmati oleh semua pejabat Pura Mangknegaran, MN I juga optimis akan lebih memicu produktivitas. Oleh karenanya MN I tidak ragu meminjam 500 karya tanah bera dari Sunan. Dia berjanji mengubah tanah tandus itu menjadi tanah pertanian yang subur. Di sini menunjukkan, MN I mengerti betul seluk beluk pertanian, termasuk dalam hal sistem pengairannya.

Sistem pertanian yang dibangun MN I adalah kepemilikan bersama. Tampaknya itu adalah refleksi dari sikap melu handarbeni (ikut memiliki) dan melu hangungkrebi (ikut menjaga) yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Konsekuensinya, MN I dan keluarganya turun langsung ke sawah, baik saat mencangkul, ngarit, tandur, matun maupun panen. Ada kalanya MN I melibatkan seluruh anggota keluarganya, misal saat panen sebagaimana yang dia tulis dalam sebuah tembang Asmaradana berikut ini :

Pertujukan wayang orang

terlihat dari atas panggung,

Pangeran Adipati dan segenap prajurit wanita,

turun ke sawah menuai padi,

bertepatan kepindahan Pangeran Adipati Anom,

menempati rumah barunya  di sebelah timur keraton,

di malam ahad”. [11]

Baca juga :

Pada waktu turun ke sawah,

semua selir diikutsertakan,

untuk turut serta menuai padi),

Demikian pula para badhaya

Ladrang Mangungkung dan priyayi,

datanglah K.ipatih Jayaningrat di sawah

menghadap Pangeran Dipati’.

Tindakan MN I yang mengajak seluruh anggota keluarganya turun ke sawah barangkali dianggap tabu ketika itu. Tidak selayaknya pekerjaan seperti itu dilakukan seorang Raja dan anggota keluarganya. Terlebih melibatkan para elite kerajaan. Maklum, ketika itu para bangsawan yang memiliki tanah luas biasanya tidak menggarap sendiri tanahnya, melainkan dikerjakan oleh orang lain, baik dengan sistem pajak maupun gaduh (bagi hasil). Tampaknya hal itu sengaja dilakukan MN I untuk merapatkan jarak hubungan antara kawula-gusti yang selama ini terstagnasi secara kuat. Dengan demikian tindakan yang dilakukan MN I adalah wujud nyata dari filosofis yang membentuknya.

Keadilan, kebersamaan, kemuliaan manusia, kesetaraan harkat dan seterusnya menjadi perhatian utama MN I dalam tata kelola pemerintahan. Hal itu dapat dibuktikan, misalnya masalah pajak pertanian yang sebenarnya adalah simbol dari dominasi kekuasaan dan alat pembedaan stratifikasi sosial, justru sama sekali tidak menjadi perhatian utamanya. Para petani yang sebagian besar adalah pejabat Mangkunegaran bebas menyerahkan seberapa pun hasil pertaniannya dalam bentuk, misal padi dan bukan uang real seperti halnya pengutipan pajak yang dilakukan Kasultanan dan Kasunanan. Kenyataan itu ditulis dalam sebuah tembang:

hari Selasa Pangeran Dipati,

menerima lagi padi dari desa,

padi kemudian dibagi-bagikan kepada pada abdi,

termasuk wedana dan patih.[12] []

[1] Wasino. 2014. Modernisasi di Jantung Budaya Jawa (Mangkunegaran 1896-1944). Jakarta : Kompas.

[2] Goldmann, 1977: 1-2

[3] Yayasan Mangadeg, 1989: 32

[4]  Rouffaer, 1963:301

[5] Ann Kumar, 1980:28

[6] Rouffer, 1963:304

[7] Yayasan Mangadeg, 1981:32

[8] Ann Kumar, 1980: 26

[9] BMS, Asmaradana, 27:85

[10] Rouffaer, 1963:304

[11] Terjemahan dari BT, Asmaradana, 30:206

[12] BT, Miiil, 47: 291a/565

Baca juga:

Strategi Perang yang Menginspirasi

Solidaritas Tiji Tibeh

Pangeran Sambernyawa: Jiwa dan Rasa Kebangsaan Tanpa Batas (1)

1 KOMENTAR

  1. Topik menarik yg msh aktual utk dilanjutkan adalah “tiji tibeh”, krn bisa dipakai merefleksikan perilaku pejabat dan politikus masa kini.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here