Sayang Kita tak Punya Pemimpin Seperti Mahathir

0
178

MAHATHIR Mohamad sudah menjalani hari-hari pertamanya sebagai Perdana Menteri Malaysia untuk “periode” kedua. Di awal kepemimpinannya, dia langsung memperlihatkan bahwa baginya jumlah usia hanya bilangan angka. Buktinya, meski usianya sudah 93 tahun, tak sedikit pun Dr. M terkendala untuk bergerak cepat, tegas dan keras.

Dia menerapkan spoil system dalam arti yang sangat telanjang. Sebagai partai pemenang pemilu dia memutuskan untuk menguasai seluruh birokrasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Spoil system ini biasa diterapkan di Amerika Serikat. “Spoil system is an American political term”, seperti ditulis  dalam The New Encyclopaedia Britannia, 1990:108).

UMNO dan koalisi Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia sejak negara itu merdeka tahun 1957, ditolaknya bergabung ke kabinet. “UMNO tidak bisa masuk Pakatan Harapan,” tegas Mahathir di kantor Perdana Leadership Foundation, Senin, 14 Mei 2018.

Tidak hanya ditolak bergabung dalam pemerintahan, nasib UMNO pun sekarang berada di ujung tanduk. Mahathir sudah menyerahkan ke The Registry of Societies of Malaysia (Jabatan Pendaftaran Pertubuhan), sebuah jawatan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mengendalikan pendaftaran organisasi, untuk memutuskan nasib UMNO apakah akan dibubarkan atau tetap diakui sebagai partai politik.

Mahathir juga langsung mencekal pendahulunya, Najib Razak, agar tidak bepergian ke luar negeri. Menurut Mahathir, pemerintah menemukan bukti cukup terkait dengan keterlibatan Najib dalam sebuah skandal korupsi besar. Najib diduga terlibat korupsi sebesar US$4,5 milar dari BUMN 1MDB, dan sebagian uang itu masuk ke rekening pribadi Najib.

Najib pasti akan diseret ke meja hijau. “Kami tidak menginginkan balas dendam, yang kami inginkan adalah penegakan hukum,” ujar Mahathir.

Entah karena dia pernah menjadi perdana menteri terlama dan tersukses di Malaysia, sehingga Mahathir memiliki “percaya diri politik” sedemikian besar. Apa pun penyebabnya, harus kita katakan, Dr. M luar biasa.

Dikatakan luar biasa, karena kita tak punya pemimpin pascareformasi yang punya keberanian dan ketegasan politik sebesar itu. Dulu, di awal reformasi, ada desakan besar para demonstran yang menjatuhkan Orde Baru untuk membubarkan Golkar. Sebab, organisasi ini (dulu belum menyebut dirinya partai politik) dianggap bagian dari kesalahan Orde Baru. Terlepas dari legalitas argumentasi desakan pembubaran tersebut, yang jelas tak ada satu pun suara resmi pemerintah yang merespon itu.

Jika Mahathir tegas hendak menegakkan hukum terhadap mantan PM Najib, para presiden Indonesia pasca-Orde Baru justru gagap menyikapinya. Tak ada satu pun kasus hukum yang diduga melibatkan mantan presiden Indonesia yang diselesaikan dengan semangat penegakan hukum.

Padahal, karena korupsi tak pernah lekang dari penyelenggaraan negara di Indonesia, hampir semua presiden disebut-sebut terjerambab pada dalil kuno Lord Acton: Power tends to corrupt. Di zaman Abdurrahman Wahid, muncul pula isu dana Yanetera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei. Alih-alih diselesaikan melalui jalur hukum, kita justru menyeret masalah ini ke penyelesaian politik melalui Panitia Khusus Bolog-gate dan Brunei-gate di DPR.

Presiden Megawati juga sempat diserempet isu tak sedap karena penjualan sejumlah BUMN penting kepada investor swasta, atau soal Inpres BLBI. Adik Megawati, Rachmawati bahkan meminta KPK memeriksa kakaknya itu karena sebagai presiden saat itu Megawati mengeluarkan Inpres soal BLBI.

Susilo Bambang Yudhoyono diisukan pula terkait dengan kasus bailout Bank Century. Kasus yang menurut penghitungan BPK menimbulkan kerugia negara Rp7,4 triliun. Dan jauh sebelumnya rezim Soeharto yang berkuasa 32 tahun juga dituduh menerima berbagai dana dari banyak pihak.

Kesemua kasus itu tidak pernah ada kejelasannya. Semuanya dibiarkan menggantung tanpa ada tindak lanjut, kecuali berhenti di desas-desus.

Menggantungnya syak-wasangka itu, selain merusak semangat penegakan hukum, juga tidak sehat bagi pembangunan politik yang dewasa. Rakyat perlu kejelasan, agar mereka tak salah menilai. Tokoh yang bersangkutan pun perlu kejelasan, agar nasib mereka tidak selalu di ujung tanduk: Hancur karena tuduhan semata.

Kalau memang para tokoh itu terbukti menyelewengkan kekuasaannya demi memperkaya diri, sanksi hukum harus dijatuhkan agar menjadi tonggak bagi penegakan hukum dan keadilan. Tetapi sekiranya itu hanya isapan jempol, nama baik mereka harus dipulihkan.

Sayang para pemimpin kita tak pernah punya keinginan ke arah itu. Entah karena tak berani, atau karena punya kelancungan yang sama.

Sayang kita tak punya pemimpin seperti Mahathir.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here