Jurus Kang-ouw SBY

1
1432

Nusantara.news – Mungkin tidak salah kalau dikatakan bahwa saat ini SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai salah satu politisi cerdas, gesit, lincah, dan dalam silat Kho Ping Hoo dinilai tingkat gingkang dalam dunia Kang-ouw. Telisik saja, mulai dari proses Pilpres 2014 yang mengambil posisi netral, padahal dua koalisi Joko Widodo (Koalisi Indonesia Hebat) vs koalisi Prabowo Subianto (Koalisi Merah Putih) berseteru sengit kala itu. Namun di saat membicarakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), Partai Demokrat pro terhadap kubu Prabowo Subianto, sehingga Agus Hermanto (ipar) SBY bisa ditempatkan sebagai Wakil Ketua DPR, dan E.E. Mangindaan sebagai Ketua MPR-RI.

Setelah itu Fraksi Demokrat sibuk mengelola isu korupsi, buntut M. Nazaruddin (mantan Bendahara Partai Demokrat) dan Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat) terjerat kasus korupsi Hambalang. Kasus ini sempat menyeret Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra bungsu kesayangan yang juga Sekjen Partai Demokrat, dan begitu juga dengan kasus Petral (migas).

Sering bersahut-sahutan dengan Jokowi

Sejak awal SBY sangat kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo, bereaksi emosional, karena seringnya Joko Widodo terkesan “tidak mengerti masalah”. Seolah ingin membuka kapasitas Joko Widodo, tentunya jika dibandingkan dengan doktor lulusan IPB ini, yang memang dikenal cerdas di kalangan militer (TNI). SBY begitu “nakal” dalam mengusik keberadaan Presiden Joko Widodo.

Celoteh SBY melalui akun twitter-nya sering membuat panas telinga Istana, sehingga bereaksi membalas. Secara positioning politik, Partai Demokrat terlihat agak beroposisi (walau dikata sebagai “penyeimbang”), jika dibandingkan dengan Partai Gerindra dan PKS yang terang-terangan menyatakan diri sebagai oposisi.

Namun harus diakui, sebagai mantan Presiden jika dibandingkan dengan Ketua-Ketua Umum Partai saat ini, tentu SBY berada di atas angin, karena pintar dalam mengambil posisi dan pencitraan politiknya. Pada umumnya partai bersikap pragmatis, ingin menjadi bagian dari pemerintahan dan melupakan peran parpolnya. Era transaksional mencapai puncaknya di era pemerintahan Joko Widodo. Partai Demokrat tergolong mandiri secara finansial, jadi agak sulit ditarik untuk transaksional.

Kejutan SBY: mengusung AHY dalam Pilkada DKI 2017

Puncak manuver SBY, ketika secara mengejutkan menyalonkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta. Hal ini terjadi ketika dilihat masyarakat Jakarta anti Ahok, gelombangnya begitu besar, dan SBY berhitung secara cerdas. Tak salah ketika aksi 411 GNPF, Joko Widodo berkata bahwa ada “aktor politik” di belakang gerakan tersebut. Saat itu arah bola tentu saja ke SBY, dengan sigap SBY bertemu Jenderal TNI (Purn) Wiranto (Menkopolhukam), dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Konon ditindaklanjuti dengan beberapa politisi senior. Di sisi lain, Joko Widodo menindaklanjuti dengan “lobby kuda” di Sentul bersama Prabowo, kemudian dilanjutkan di Istana. Reaksi berlebihan Joko Widodo mendorong dia bertemu dengan seluruh institusi: NU, Muhammadiyah, MUI, dan GNPF, lalu ditindaklanjuti dengan seluruh satuan elite TNI dan POLRI.

Berulang-ulang dinyatakan, bahwa Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi TNI. Sikap ini menguatkan isu bahwa Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan dicopot, karena dia “akrab” dengan SBY. Terindikasi bahwa Gerakan Kedaulatan Pangan ala Gatot sewaktu menjadi KASAD, saat ini ditindaklanjuti oleh mantan petinggi TNI dari Partai Demokrat menjadi underbouw Partai Demokrat (PD). Di sisi lain, keberhasilan TNI bersama Polri meredam aksi 411 dan 212 dianggap sebagai salah satu keberhasilan Jenderal Gatot. Puncaknya, kehadiran Gatot di acara ILC (Indonesia Lawyers Club) TV One bersama Tito Karnavian yang membahas tentang Kasus Ahok, dan memaparkan secara gamblang ancaman untuk NKRI dari segi posisi geostrategisnya.

SBY terus diincar ketika isu makar terjadi terhadap Sri Bintang Pamungkas, dkk. Isu bahwa ada “aktor politik” di balik aksi tersebut, konon isu SBY di balik semua itu merebak kembali, dan ternyata isunya dari intelijen yang tidak solid dan tidak valid.

Selanjutnya, aksi OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK terhadap Emirsyah Satar (Garuda Indonesia), Patrialis Akbar (Mahkamah Konstitusi), dan dibukanya beberapa kasus di media seperti Bank Century, Hambalang, tidak lepas secara politik, dibaca sebagai ketakutan Istana terhadap SBY. Puncak candradimuka adalah dengan diberikannya grasi kepada Antasari Azhar, dan semua orang tahu bahwa tombak ditujukan kepada SBY ketika menjadi Presiden RI (2009-2014). Selain itu, juga disangkakannya Sylviana Murni, pasangan AHY dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, ingin merusak pasangan AHY–Sylvi yang mulai menguat.

Antasari Azhar dinilai terlalu bersemangat bergabung dan mendukung PDIP. Kita tahu bahwa Megawati sangat anti SBY yang dianggap berada di belakang Gerakan Anti Ahok.

Pesilat Kang-ouw

Jika mau jujur, kita dapat melihat bahwa Partai Demokrat saat ini efektif dalam berkonsolidasi. Di Jawa Timur, Cak Karwo—Gubernur dan juga Ketua Partai Demokrat Jawa Timur—bertekad akan memenangkan Pileg 2019, walaupun kita tahu bahwa selama SBY menjadi presiden, khususnya periode kedua (2009-2014) menjadi bulan-bulanan rakyat karena diduga terlibat kasus Bank Century. Selama periode pemerintahan SBY (2004-2014), kita merasakan sangat liberal dalam setiap kebijakannya. Justru regulasi/undang-undang yang mendukung keberadaan asing dalam penguasaan aset terjadi pada era SBY. Pada era SBY, aset sumber daya alam (85%), hutan dan perkebunan (65%), dan perbankan (71%) menjadi milik asing.

Kedekatan SBY dengan AS (Partai Demokrat), dan kelemahan pemerintahan Joko Widodo membuat SBY merasa perlu “cek-cek ombak” mengenai dirinya dan keberadaan PD pada pertarungan legislatif, maupun Pilpres 2019.

Kemenangan Trump (Partai Republik) mengurangi “power” SBY, khususnya dukungan AS karena orientasi politik Trump yang populis, dan cenderung liar, serta anti Islam. Dapat terlihat dari tidak diundangnya Presiden RI Joko Widodo pada pelantikan Donald Trump 20 Januari 2017 yang lalu.

Namun harus diakui bahwa dalam bertarung politik, SBY lebih cerdas dari Setya Novanto (Partai Golkar), Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) yang berseteru dengan Habib Rizieq/FPI, dan Prabowo Subianto (Ketua Partai Gerindra). Prabowo yang akrab dengan ‘Islam’ seharusnya dengan Ahok menjadi seteru utama, dan harusnya bersikap oposisi memimpin Gerakan 411 dan 212, apalagi Ahok berkhianat pada Partai Gerindra dalam Pilgub DKI. Namun dengan lobby Joko Widodo (Prabowo dianggap negarawan), Prabowo bersikap netral, justru faktanya keduanya tergradasi di mata rakyat, khususnya massa Islam pada Gerakan 212. Dukungan Prabowo kepada pemerintah yang dianggap “establishment” dalam sudut pandang populisme dianggap memperkuat oligarki pemerintahan Joko Widodo. Seharusnya Prabowo di pihak rakyat.

Tanpa biaya besar, SBY justru dipersepsikan sebagai salah satu sosok di belakang Gerakan 212, dan meningkatkan popularitas serta elektabilitas AHY, karena kebodohan intelijen yang memberi informasi kepada Istana, tanpa sadar mempromosikan langkah kuda SBY untuk pertarungan politik di 2019. [ ]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here