SBY dan Korupsi e-KTP

0
202

KASUS korupsi KTP elektronik yang sedang dituntaskan penegakan hukumnya oleh KPK adalah kasus besar dari segi apa pun. Dari segi jumlah kerugian negara, angkanya luar biasa. Menurut perhitungan BPKP, uang negara yang hilang mencapai  Rp2,3 triliun.Dari segi dampak, tak terkira massifnya. Sekian juta orang terkendala mendapatkan haknya beroleh e-KTP, karena sepertiga anggaran proyek ini  lenyap ditelan koruptor.

Dari sisi pelaku dan tersangka pelaku, sangat banyak dan melibatkan berbagai jenis profesi: Ketua DPR, politisi, partai politik, anggota legislatif, menteri dan mantan menteri kabinet, pengusaha dan –dalam kasus-kasus ikutannya, juga ada pengacara dan wartawan. Jumlah mereka puluhan, atau bahkan ratusan orang. Bahkan, belakangan, mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, diperiksa sebagai saksi dalam persidangan Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/1/2018), menyebut-nyebut pula nama Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono ada kaitannya dengan masalah ini.

Banyak memang kasus korupsi lain yang bernilai raksasa. Tapi, dari segi “besaran” tadi, kasus e-KTP sangat luar biasa.

Lalu apa yang harus dilakukan dalam kasus ini, selain proses penegakan hukum yang adil? Menurut kita, jadikan kasus ini sebagai momentum berharga melakukan pembersihan semua lini. Publik yang tadinya sudah muak ketumpulan penegakan hukum, seolah punya harapan baru karena orang selicin Setya Novanto bisa diseret ke pengadilan dalam perkara ini.

Disebutnya nama Susilo Bambang Yudhoyono haruslah dicatat secara khusus. Letakkanlah penyebutan nama SBY ini hanya semata-mata dalam kerangka penegakan hukum. Jangan memandangnya dari sisi politik atau sisi apa pun juga. Karena itu akan merusak momentum berharga tadi.

Ketimbang menolak dikait-kaitkannya SBY dengan kasus korupsi itu, akan sangat bermanfaat jika para pendukung  SBY justru bersikap proaktif dengan meminta KPK untuk juga mengusut Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Atau, akan sangat indah, jika SBY datang langsung ke KPK untuk diklarifikasi. Bahkan ini bisa menjadi semacam “negative marketing” yang jitu untuk makin memperkuat ketokohan SBY secara politis.

Khusus bagi SBY, menurut hemat kita, ada “tugas penting” yang harus dikerjakannya: Yakni mengakhiri tradisi tuduh-menuduh yang sering menimpa mantan-mantan presiden sebelumnya. Dulu Abdurrahman Wahid diisukan terlibat kasus penyaluran dana Sultan Brunei atau yang dikenal dengan istilah Brunei-gate dan kasus dana Yanatera Bulog. Presiden Megawati dituduh terkait dengan kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bahkan Presiden Joko Widodo ketika menjabat  Gubernur Jakarta tak luput pula dari isu penyelewengan dana, seperti dana Kartu Jakarta Sehat, MRT, dan sebagainya.

Semuanya tidak pernah ada kejelasan. Semuanya berhenti di sekadar bisik-bisik, dan disertai fitnah tiada henti.

Kondisi ini sangat tidak sehat bagi negeri ini. Okelah, kalau mantan-mantan kepala negara itu memang ikut mengangkangi uang rakyat, tak soal jika dia dinista habis-habisan. Tetapi, kalau tidak? Berarti publik telah melakukan kezaliman terhadap bekas presidennya sendiri.

Kita tak pernah punya tradisi mengusut sesuatu penyelewenangan sampai tuntas. Kita lebih suka pada bisik-bisik. Dan itu seperti dengan sengaja dilestarikan. Karena, pertama, suasana serba kelabu itu sangat memungkinkan konspirasi politik. Lawan politik bisa ditikam dalam gelap tanpa punya kesempatan membela diri secara terbuka. Dan sejarah negeri ini mencatat tidak sedikit korban telah berjatuhan.

Kedua, suasana hukum yang temaram ini juga menguntungkan para pencoleng kekayaan negara. Para pemangku jabatan tinggi akan sesuka hatinya menggerogoti harta negara. Toh perbuatannya tidak akan tersingkap oleh siapa pun, karena mereka melakukannya bersama-sama. Dan kalaupun tercium, itu akan berhenti pada wacana belaka. Seminggu dua minggu jadi pembicaraan, setelah itu akan menguap seiring datangnya kasus-kasus baru. Itulah sebabnya mengapa korupsi para pejabat tinggi tidak pernah mengenal kata jeda.

Sudah waktunya bangsa ini memulai kesepakatan untuk berusaha mengusut tuntas kasus-kasus kejahatan, termasuk yang dilakukan para tokoh politik. Rugi bangsa ini jika tokoh-tokohnya  tiap sebentar bertumbangan hanya dengan sekelebatan isu. Harus ada pembuktian untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Membiarkan isu diselimuti awan gelap, tidak akan membuat terang jalan bangsa ini. Sebab, itu akan menutupi mata hati masyarakat untuk memilih pemimpinnya.

Kalau memang kita perlu sepakat untuk memulai menuntaskan berbagai tanda tanya itu, maka persoalan terbesar adalah: Siapa yang layak memulainya?

Nah, dalam konteks korupsi e-KTP ini, kita menilai, SBY-lah yang harus memulai itu. Tinggal kita menunggu, apakah dia punya keberanian meninggalkan legacy itu bagi bangsa ini?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here