SBY-Megawati, Para Mantan yang Gagal Move-On

0
193

Nusantara.news, Jakarta – Lengser dari tampuk kekuasaan, apalagi dari jabatan yang begitu mentereng seperti tahta presiden, mungkin akan menimbulkan post-power syndrome berkepanjangan. Jawabannya bisa benar bisa juga tidak, tergantung bagaimana sang mantan pemimpin mengelola dirinya.

Lepas dari posisi orang nomor satu di negaranya, seorang mantan presiden sepatutnya naik ke tingkat yang lebih paripurna: entah sebagai penasihat negara (bapak bangsa), jadi tokoh di kancah dunia, ataupun bergelut pada hal-hal adiluhung, ketimbang masih tetap bercokol dan berjibaku dalam perkara-kerkara ‘syahwat politik’. Sebab selain dianggap ‘turun kelas’, pertanda sang mantan tersebut ‘belum selesai dengan dirinya’. Kalau meminjam bahasa anak zaman sekarang, “belum move on”.

Kita ambil contoh beberapa mantan presiden yang masih hidup. Salah satunya, AS. George W Bush, presiden ke-43 AS, yang meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2009 setelah menjabat dua periode. Dalam wawancaranya kepada Texas Monthly, Bush mengungkapkan apa yang dirasakannya pada hari pertama bangun pagi di kediamannya sendiri sebagai warga biasa.

Saat bangun pagi, Bush ngopi sambil membaca koran, dan saat itu dia langsung merasa sangat bahagia. Dia merasa bahagia karena masalah-masalah besar yang selama delapan tahun menjadi bebannya kini menjadi pekerjaan orang lain. Bahkan setelah tak menjadi presiden, Bush sama sekali tak tertarik dengan dunia politik.

Bush bergelut di kegiatan amal. Sesekali dia pergi ke Afrika tempat yayasan yang dia dirikan untuk merenovasi rumah sakit dan mengembangkan program dalam memerangi kanker serviks. Pendek kata, Bush tak mengalami apa yang disebut sebagai post-power syndrome setelah kembali menjadi warga biasa. Justru dengan predikat mantan presiden AS, Bush bisa meninggikan dirinya dan membangun “karier” baru yang lebih berguna dan mulia dibanding saat menjadi presiden.

Hal yang sama juga dilakukan Jimmy Carter setelah kalah telak dari Ronald Reagan dalam pemilihan presiden tahun 1980. Saat lengser dari kursi kepresidenan, Carter baru berusia 56 tahun, dan saat itu dia yakin masih bisa hidup hingga seperempat abad ke depan. Pada 2002, ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian, dan pada usia 92 tahun dia masih terlibat dalam proyek-proyek amal seperti membangun rumah untuk orang-orang yang kurang beruntung.

Dia juga mendirikan Carter Center, sebuah institusi yang membuatnya menjadi diplomat “freelance”. Selama 30 tahun terakhir, Carter Center memantau lebih dari 100 pemilihan umum di dunia dan terlibat dalam pemberantasan penyakit guinea worm di Afrika. Carter sangat sukses mendefinisikan kehidupan pasca-kepresidenan. Dia mengubah hidupnya menjadi sebuah petualangan kemanusiaan dan filantropis.

Mantan presiden AS Barack Obama pun demikian. Di masa pensiun, Obama mengisi hari-harinya selain menulis juga menjalankan misi untuk memperbaiki kehidupan warga Amerika lewat yayasan yang didirikannya, The Obama Foundation. Salah satu garapannya antara lain membangun perpustakaan dan museum.

Mantan presiden AS lainnya, Bill Clinton, hingga kini masih aktif menulis, mengisi seminar dan perkuliahan. Ia juga mendirikan The Clinton Foundation pada 1997, sebuah organisasi filantropi yang ditujukan berbagai isu global melalui program-program seperti Clinton HIV / AIDS Initiative (didirikan 2002), Clinton Peluang Ekonomi Initiative (2002), Clinton Global Initiative (2005), dan Clinton Climate Initiative (2006). Pada tahun 2004, J. Clinton Presidential Library and Museum William dibuka di Little Rock.

Di luar Amerika, mantan Presiden pertama Afrika Selatan Nelson Mandela, selepas menjabat ia tak ingin lagi aktif di kancah politik. “Saya tak lagi berpolitik, saya hanya menyaksikan dari kejauhan dan ketika orang-orang datang ke saya dan berkata, ‘Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini?” Saya katakan, “Tidak, pergilah ke orang yang berpolitik,” ucap Mandela.

Nelson Mandela mendedikasikan masa pensiunnya pasca tahun 1999 untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya, dia mendirikan Nelson Mandela Foundation untuk berfokus pada pemberantasan HIV/AIDS, pembangunan desa, dan pembangunan sekolah. Pada tahun 2002, Mandela meresmikan Nelson Mandela Annual Lecture.

Setahun berikutnya, ia membentuk Mandela Rhodes Foundation untuk menyediakan beasiswa pascasarjana kepada mahasiswa-mahasiswa Afrika. Proyek-proyek ini diikuti oleh Nelson Mandela Centre of Memory dan Kampanye 46664 melawan HIV/AIDS. Bahkan di ulang tahunnya yang ke-89, mendiang Nelson Mandela sempat menggagas ‘Kelompok Sesepuh’ beranggotakan para tokoh dunia yang berupaya menawarkan keahlian dan bimbingan untuk menangani berbagai masalah sulit di dunia.

Contoh terakhir, Mantan Kanselir Jerman (Barat) Willy Brandt yang menjabat tahun 1969-1974. Setelah pensiun, ia berjuang untuk rekonsiliasi antara blok barat dan timur. Dia juga berusaha memperkecil kesenjangan ekonomi antara ‘Utara-Selatan’.Tahun 1977, ia memimpin Komisi Internasional untuk Masalah Pembangunan yang lebih terkenal dengan sebutan Brandt Commisison.

Lembaga itu mengeluarkan berbagai laporan kemajuan pembangunan, yang dikenal sebagai Brandt Report. Komisi Brandt antara lain menuntut agar masalah lingkungan, pengurangan senjata, ancaman kelaparan, transfer teknologi, dan hak-hak perempuan mendapat sorotan khusus.

Indonesia, meski tak setua Amerika Serikat dan Jerman, serta bukan negara yang secara politik kisruh macam Afrika Selatan, sudah memiliki beberapa mantan presiden. Sejak Soekarno tumbang tahun 1965, dan Soeharto terguling pada 1998, negeri ini sudah memiliki empat mantan presiden: BJ Habibie, almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keempat mantan presiden ini harus diakui memiliki kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman yang sangat luas yang tentu sangat bermanfaat bagi bangsa ini jika digunakan dengan semestinya. Namun, tampaknya mantan presiden di tanah air tak meniru mantan presiden AS dan beberapa negara luar lainnya, yang begitu pensiun maka dia sudah selesai ‘dengan dirinya’.

Di Indonesia, mantan presiden yang masih hidup (terkecuali BJ Habibie), justru memilih ‘turun kelas’ dengan menjadi ketua partai politik (Megawati Ketum PDIP, SBY Ketum Partai Demokrat), atau setidaknya masih “genit politik”. Apakah mantan presiden melakukan hal itu karena ingin membangun dinasti politik atau mewariskan tahta pada keturunannya sebagaimana zaman kerajaan dulu? Sepertinya begitu.

Buktinya, generasi kedua mereka sedang dipersiapkan melanjutkan jejak politiknya. Trah Megawati menyiapkan puterinya yaitu Puan Maharani sebagai ketum PDIP di masa depan, bahkan digadang-gadang sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2019 dan tak menutup peluang capres 2024. Begitu pum trah SBY, kedua putranya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan adiknya, Ibas, ditempa di Partai Demokrat. AHY bahkan dikader untuk merebut tahta presiden di kemudian hari.

Mantan Presiden Megawati dan Presiden Jokowi pernah terlibat gesekan politik dan personal dengan Mantan Presiden SBY

Tak jarang, di antara mantan presiden itu kerap terlibat perang kritik dan bahkan konflik. Apa sebab? Karena mantan presiden, utamanya Megawati dan SBY, di masa pensiunnya masih saja berurusan dengan politik praktis, bahkan pemegang remote control partai. Celakanha, di posisi semacam itu keduanya rentan gesekan baik secara politik maupun personal.

Etika Mantan Presiden

Berbeda dengan Indonesia manakala kritikan mantan presiden terhadap presiden yang berkuasa dianggap biasa-biasa saja, di Amerika Serikat ada semacam etika tidak tertulis bahwa seorang mantan presiden tidak boleh mengkritik kebijakan presiden yang sedang menjabat, apalagi presiden yang langsung menggantikan dirinya. Memang dunia politik Indonesia belum seperti AS yang sudah hampir 250 tahun merdeka. Pengalaman manis dan pahit membuat AS memiliki sistem politik, yang meski tidak sempurna, setidaknya sangat stabil.

Nyaris tak ada mantan presiden AS yang mengecam kebijakan penerusnya. Carter memang berbeda pendapat soal Korea Utara dengan pemerintahan Bill Clinton, atau juga soal perang Irak yang dikobarkan George W Bush. Namun, Carter tak mengecam kebijakan pemerintah AS. Dia, dengan kemampuan dan jaringannya, melakukan lobi untuk menunjukkan dan memperjuangkan pendapat politiknya.

Juga sulit kita temukan kritikan George Bush pada Barack Obama. Atau ‘hujatan’ Bill Clinton pada George Bush. Nanti Obama pun harus menghindarkan diri dari sikap mengkritik Trump. Sekalipun Donald Trump, pada hari pertamanya menjadi presiden, sudah berupaya untuk menyingkirkan program layanan kesehatan bagi rakyat miskin, Obamacare. Sejauh ini para politisi AS, khususnya Obama, tak mengeluarkan pernyataan yang semakin memanaskan situasi.

Itulah tradisi demokrasi Amerika. Para mantan presiden yang masih hidup bahkan hadir pada acara pelantikan Trump. Tidak peduli mereka dari partai lawan atau partai kawan. Ada Jimmy Carter yang sudah tua, ada George Bush, dan ada Bill Cinton dengan istrinya Hillary, serta tentu ada Barack Obama dengan istrinya, Michell Obama.

Mereka hadir menghormati sang presiden baru, Donald Trump. Para mantan presiden itu kompak hadir, menunjukkan kesatuan AS. Ini menjadi tradisi yang indah dalam demokrasi di Amerika. Kendati pada pemilihan presiden di negara itu bersaing ketat, saat salah satu terpilih, semua hadir menyatu atas nama kepentingan negara dan demokrasi.

Tak hanya dalam acara resmi kenegaraan mantan presiden AS itu kompak. Dalam sebuah acara konser penggalangan dana bagi para korban badai yang bertajuk “The One America Appeal” pada 2017, misalnya, mantan presiden Amerika Serikat berkumpul satu panggung. Ada Barack Obama, George W Bush, Bill Clinton, George HW Bush, dan Jimmy Carter. Konser itu digelar setelah Badai Harvey menerjang Texas pada Agustus tahun lalu dan dampaknya mencapai ke wilayah Florida, Puerto Rico, dan Kepulauan Virgin AS, serta menimbulkan kerugian senilai miliaran dolar.

Lima mantan presiden AS (dari kiri ke kanan), Jimmy Carter, George Bush, Barack Obama, George W Bush, dan Bill Clinton. Mereka berkumpul untuk membantu penggalangan dana bagi korban terjangan sejumlah angin topan di Amerika S

Kehadiran lima mantan presiden itu, tiga dari Partai Demokrat dan dua dari Partai Republik, turut mendongkrak jumlah uang yang disumbangkan untuk para korban. Presiden Donald Trump tidak bergabung dengan mereka, meski dia sempat mengirim pesan berisi ucapan terima kasih dan sanjungan atas pekerjaan “hebat” itu.

Apakah tradisi baik seperti ini juga ada di Indonesia? Di negeri ini politik sering masuk sebagai persoalan personal. Perbedaan politik acapkali menjadi konflik personal. Maka tak heran kalau tradisi menghadiri pelantikan presiden dan upacara resmi kenegaraan sering tidak dihadiri para mantan presiden.

Masih memendan kemarahan politik. Ekspresi Megawati dan SBY berbeda dengan para mantan presiden AS yang penuh kesejukan dan persahabatan

Tengok saja mantan presiden RI ke-4 Megawati, di akhir masa jabatannya sebagai presiden tahun 2004 silam, juga emoh hadir dalam serah terima jabatan dengan mantan presiden RI ke-3 SBY. Perseteruan SBY-Mega makin ‘menebal’ pasca kekalahan purtri Bung Karno ini pada Pilpres 2004 oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla yang merupakan mantan anak buahnya di Kabinet Gotong Royong. Bahkan, selama 13 tahun, Megawati selalu menolak bertemu SBY. Pertemuan pertama mereka baru terjadi dalam peringatan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus lalu, di Istana Negara.

Bahkan, perang kritik mantan presiden dengan presiden yang berkuasa sesuatu yang lumrah. Salah satu kritik keras SBY terhadap Presiden Jokowi, misalnya ketika SBY menganggap Jokowi menguras anggaran untuk membangun infrastruktur di saat perekonomian negeri sedang lesu. Jokowi memang tidak membalas kritik itu secara verbal, melainkan cukup dengan mengunjungi Proyek Hambalang yang mangkrak di zaman SBY. Selain itu, saat SBY mengingatkan pemerintah untuk tidak meyalahgunakan kekuasaan atau ‘abuse of power’, ibarat berbalas pantun Jokowi menepis penilaian itu seraya menegaskan: “Tak ada kekuasaan yang absolut.”

Sebaliknya, di tengah kritik publik soal utang yang makin membengkak, Jokowi sempat membuat pernyataan bahwa selama menjabat ia diwarisi utang sebesar Rp 2.700 tiliun dari pemerintahan sebelumnya. Karuan saja, kubu SBY bereksi keras, “Pemerintah tidak perlu sibuk gunakan pendukung dan buzzer untuk membentuk opini seolah Jokowi bukan penyebab naiknya utang luar negeri saat ini. Dan menyalahkan pemerintah sebelumnya, itu konyol namanya,” kata pengurus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, awal April lalu.

Hubungan pasang surut presiden dan mantan ini juga kerap dipicu oleh isu-isu yang berkembang di media, seperti pengakuan Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang terkesan dibekingi pemerintah Jokowi, mengaitkan SBY dengan kasus yang pernah membelitnya. SBY tersulut, anehnya keributan meluas antara pihak SBY dengan pendukung Jokowi. Isu lainnya, SBY merasa dihalangi untuk bertemu Jokowi, saling membandingkan prestasi pemerintahan, dan banyak lagi. Semua itu, gaduh belaka.

Mengapa semua itu terjadi? Itu tadi, seperti di awal tulisan ini, mantan presiden bersangkutan belum bisa move on atau barangkali telah terjangkit post-power syndrome. Apa itu? Gejala yang terjadi ketika seseorang dalam bayang-bayang kebesaran masa lalunya (kekuasaannya, kariernya, kecantikannya, ketampanannya, kecerdasannya, atau hal yang lain), dan seakan-akan tidak bisa memandang realita yang ada saat ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here