SBY, Politik tanpa Sikap

0
52

PARTAI Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu, satu saat kelak, akan menjadi bahan kajian yang menarik dalam studi tentang partai politik, terutama dalam hal kepastian bersikap. Betapa tidak, banyak sekali sikap politik partai ini yang sungguh tak biasa –kalaulah tidak disebut sebagai menyimpang dari kelumrahan.

Coba saja lihat sikap Partai Demokrat menjelang pemilu ini. Semula hendak merapat ke kubu Joko Widodo. Tapi karena seperti kata SBY, “hubungan saya dengan Bu Mega belum pulih, masih ada jarak, masih ada hambatan di situ”, partai ini gagal masuk ke koalisi calon presiden petahana.

Upaya merapat ke kubu Jokowi itu sebenarnya juga setengah hati. Sebab, upaya itu dilakukan berbarengan dengan usaha membentuk poros ketiga, di luar poros Jokowi dan poros Prabowo. Hasrat ini gagal, karena tak ada yang merespon.

Lalu, karena ada ancaman bagi partai politik yang tidak mengusung calon presiden akan kehilangan hak untuk menjadi peserta pemilu berikutnya, maka SBY tergopoh-gopoh meluncur ke barisan Prabowo.  Setelah proses bertolak-angsur yang rumit, sampai akhirnya SBY mengatakan, “Pak Prabowo adalah calon presiden kita”.

Setelah surat resmi Partai Demokrat mengusung Prabowo-Sandiaga ditandatangi oleh SBY, dukungan pun tak pula sepenuh hati. Sebab, ternyata ada lima DPD Partai Demokrat yang menyatakan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Tentang ini DPP Partai Demokrat justru memberikan dispensasi organisasi.

Artinya, Partai Demokrat mengizinkan pengurusnya di daerah untuk mendukung Joko Widodo, meski DPP-nya mengusung Prabowo-Sandiaga. Alasannya, untuk kepentingan partai di daerah.

Padahal, secara organisasi, tindakan sejumlah DPD Partai Demokrat itu bisa dibaca sebagai insubordinasi terhadap kepemimpinan pusat.  Tindakan seperti ini jelas tidak lazim dalam partai politik, apalagi partai yang didirikan dan dipimpin oleh seorang pensiunan jenderal tentara yang pasti setiap denyut nadinya adalah “taat komando”.

Sikap politik dalam sebuah partai politik moderen biasanya diputuskan dalam rapat pimpinan nasional, dan keputusan para pimpinan itu wajib diikuti oleh seluruh jajaran partai tanpa kecuali.

Inilah yang kemudian memunculkan istilah –yang dari segi marwah sebuah partai bisa dianggap—sangat melecehkan. Misalnya, “politik dua kaki”, “plin-plan”, “peragu”, dan sebagainya.

Sikap yang tak jelas ini sepertinya sudah menjadi gaya berpolitik Partai Demokrat dan SBY. Sikap serupa juga diperlihatkan SBY dalam Pilkada Jakarta 2017. Setelah anaknya kalah dalam putaran pertama, sikap SBY tak jelas.

Sebelumnya, dalam Pemilu 2014, partai ini pun tak mempunyai pendirian tegas. Karena SBY yang tak lagi dapat mencalonkan diri sebagai presiden, Partai Demokrat memainkan posisi ambigu. Pada awalnya mereka memilih posisi netral, sesuai keputusan Rapimnas Partai Demokrat pada 18 Mei 2014. Tapi di saat-saat terakhir, mereka menyatakan mendukung Prabowo-Hatta.

Dukungan itu dinyatakan pada 30 Juni 2014, atau sepekan menjelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Kalaulah dukungan itu tidak dikatakan tak bermanfaat bagi pasangan Prabowo-Hatta, tapi memang layak dipertanyakan tentang apa yang bisa diperbuat dalam masa yang sangat pendek itu untuk berkontribusi bagi pemenangan calon yang didukungnya.

Setelah Prabowo-Hatta kalah, dan peta politik di DPR terbelah dua antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, Partai Demokrat mengambil sikap –yang mereka istilahkan sebagai penyeimbang.

Entah bagaimana nantinya ujung dari sikap mendua Partai Demokrat ini dalam Pemilu 2019. Namun, tentu saja ada pertimbangan taktis dan strategis di balik sikap tersebut. Salah satu yang paling sering diungkapkan para pengamat adalah kepentingan menjaga asa Agus Harimurti Yudhoyono, putra mahkota “kerajaan politik” SBY. Sebab, kalau ada pijakan di kedua kubu, setidaknya akan ada imbalan yang diberikan kepada AHY di kabinet pemenang Pilpres nanti. Walaupun sikap mendua ini belum tentu membuahkan hasil, sebab pasti akan ada catatan tertentu di masing-masing kubu calon presiden.

Pertimbangan taktis dan strategis seperti itu sah belaka dalam aktivitas politik. Sebab, politik adalah sarana yang sah mencapai kekuasaan. Namun, politik tidak hanya mempunyai dimensi taktis atau strategis, tetapi mestinya terkait pula dimensi etis di dalamnya. Tanpa itu, politik akan menghalalkan segala cara. Dimensi etis politisi hanya punya tolok ukur tunggal: Satunya kata dan perbuatan.

Kalau kata dan perbuatan tak seirama, itu pertanda dimensi etisnya sudah sirna –betapapun sisi taktis dan strategis berhasil mengantarkannya ke target kuasa. Inilah yang akan kita lihat dari Partai Demokrat –juga partai-partai lain—sampai pemilu nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here