Sebelum Bermanuver, Usut Semua Anggota DPR Koruptor e-KTP

0
277

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Setya Novanto, yang dituding sebagai otak korupsi mega proyek e-KTP, saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cuci gudang dengan menyegerakan pengusutan terhadap semua anggota DPR yang nama-namanya disebut-sebut ikut menikmati aliran dana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Langkah cepat KPK mengusdut opara anggota DPR dinilai perlu untuk mencegah mereka melakukan manuver yang kembali menghambat KPK melakukan proses hukum.

Daftar Nama Diduga Koruptor e-KTP

Daftar nama-nama orang yang diduga ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP sudah beredar luas di masyarakat. Daftar nama ini disertai jumlah uang yang diperoleh. Nama-nama ini sebagian besar masih bebas berkeliaran.

Setelah Setya Novanto yang sekarang mendekam dalam tahanan KPK, nama-mana itu saatnya diproses.

Siapa-siapa saja nama-nama yang disebut-sebut ikut menerima aliran dana dugaan korupsi e-KTP? Berikut daftarnya lengkap dengan jumlah uang yang diterima.

  1. Gamawan Fauzi sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta.
  2. Diah Anggraini US$2,7 juta, dan Rp22,5 juta.
  3. Drajat Wisnu Setyawan US$615 ribu dan Rp25 juta.
  4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US$50 ribu.
  5. Husni Fahmi US$150 ribu dan Rp30 juta.
  6. Anas Urbaningrum US$5,5 juta.
  7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US$1,4 juta.
  8. Olly Dondokambey US$1,2 juta.
  9. Tamsil Linrung US$700 ribu.
  10. Mirwan Amir US$1,2 juta.
  11. Arief Wibowo US$108 ribu.
  12. Chaeruman Harahap US$584 ribu dan Rp26 miliar.
  13. Ganjar Pranowo US$520 ribu.
  14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$1,047 juta.
  15. Mustoko Weni sejumlah US$408 ribu
  16. Ignatius Mulyono US$258 ribu
  17. Taufik Effendi US$103 ribu.
  18. Teguh Djuwarno US$167 ribu.
  19. Miryam S Haryani sejumlah US$23 ribu.
  20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$37 ribu.
  21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US$13 ribu.
  22. Yasona Laoly US$84 ribu.
  23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$400 ribu.
  24. M Jafar Hapsah sejumlah US$100 ribu.
  25. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu.
  26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar.
  27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar.
  28. Marzuki Ali Rp20 miliar.
  29. Johanes Marliem sejumlah US$14,880 juta dan Rp25 miliar
  30. 37 anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$13 ribu sampai dengan USD18 ribu.
  31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta.
  32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.

Mempersulit

KPK masih menguasai momentum setelah menjemput paksa Novanto. Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para pimpinan partai dan masyarakat luas, mengapresiasi langkah KPK menjemput paksa Novanto.

KPK memperoleh dukungan semakin kuat dan luas, setelah memperoleh keterangan dari dokter RSCM dan Ikatan Dikter Indonesia (IDI) yang menilai Setya Novanto yang tidak perlu dirawat di rumah sakit.

Langkah KPK yang segera membawa Novanto ke tahanan KPK pada Senin (20/11/2017) dinihari, menjadi perhatian publik secara luas. Melalui siaran televisi publik melihat secara langsung Novanto untuk pertama kali mengenakan baju warna oranye, khas tahanan KPK.

Benjolan di bagian kepala Novanto yang digambarkan pengacaranya Frederick Junadi sebesar bakpao, ternyata hanya sekadar lecet tipis.

Novanto yang diberitakan tak sadarkan diri, ternyata juga bisa duduk di jok depan kendaraan yang membawanya ke KPK.

Sorot matanya memang lesu, tetapi tidak menggambarkan bahwa dia baru saja mengalami sebuah kecelakaan hebat sampai tak sadarkan diri.

Setelah diperiksa dinihari itu juga, Novanto bahkan cukup lancar memberikan keterangan kepada pers. Kondisinya jauh seperti yang digembar-gemborkan, seperti gegar otak dan lain sejenisnya.

Pengacara Novanto Frederick Junadi yang semula terkesan menantang juga mulai lebih tenang dan lebih banyak senyum.

Situasi ini digambarkan oleh publik, Novanto sudah tamat. Aneka manuver yang muncul sebelum ditahan sudah berakhir. Sesumbar Novanto yang akan minta perlindungan dari Presiden Jokowi, Polri dan TNI sudah mendapat jawaban. Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan agar Novanto mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal sama dikemukakan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Posisi Novanto sebagai Ketua umum Partai Golkar dan juga Ketua DPR, juga mulai diutak-atik. Internal Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk menentukan penyelenggaraan Munaslub mengganti Novanto. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto yang disebut-sebut figur pengganti Novant bahkan sudah bertemu Presiden Jokowi.

Demikian juga posisi Novanto sebagai Ketua DPR sudah mulai diproses untuk dicopot. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kini tinggal menunggu aspirasi dari masyarakat, sekaligus menunggu Partai Golkar menyodorkan nama pengganti Novanto.

Dalam hal opini publik, tidak ada atau nyaris tidak ada yang memberikan dukungan kepada Novanto. Langkah pengacara Novanto yang semula lantang menggugat sejumlah orang yang membuat meme sakit Novanto, bahkan dinilai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara hanya ekspresi kegeraman msxayarakat terhadap Novanto, dan oleh sebab itu kuran relevan dipolisikan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang semula vokal membela Novanto, kini nyaris tak bersuara. Fadli Zon bahkan sempat pasang badan membuat surat kepada KPK dengan isi agar menunda pemeriksaan terhadap Novanto, kini tak lagi bersuara.

Novanto yang semula digambarkan tak bisa disetuh kini memdapatkan dirinya menjadi pesakitan di tahanan KPK.

Warna kuning baju Partai Golkar yang semula sering dikenakan Novanto yang memberi arti kehangatan dan rasa bahagia dan seolah ingin menimbulkan hasrat untuk bermain, kini berubah menjadi rompi warna oranye, khas tahanan KPK.

Namun jangan lupa, warna oranye digambarkan sebagai warna yang bisa menularkan kondisi prima dan energi positif ke sekitarnya, sehingga seseorang dapat cepat pulih dari kekecewaan dan hati yang terluka.

Seperti diketahui, Novanto digambarkan sebagai politisi yang sudah beberapa kali tersangkut kasus hukum, mulai dari kasus Bank Bali, impor beras, limbah beracun, kasus GOR Palembang dan terakhir kasus ‘papa minta saham.’

Namun semua kasus itu berhasil dilewati tanpa masalah, alias tanpa pernah membuatnya mendekam di tahanan seperti sekarang ini. Beradasarkan kemampuannya lolos dari sejumlah kasus itu, maka Novanto dapatlah disebut memiliki energi negatif yang kuat. Bagaimana dia bisa bertahan dengan energi yang negatif itu? Diduga karena ia mampu menggunakan kekuasaan menjadi kekuatan kapital dan mengubah kekuatan kapital menjadi kekuasaan.

Seadainya rompi oranye KPK berhasil membuatnya cepat pulih dari kekecewaan dan hati yang terluka karena selama ini lebih menggunakan energi negatifnya, maka artinya ia insaf. Dalam perpektif kasus yang dihadapinya, ia pasrah menjalani proses hukum di KPK.

Tetapi apabila rompi oranye KPK berhasil membuatnya cepat pulih dari shock karena ditahan untuk pertama kali, dan rasa kekecewaan dan hati yang terluka lalu berkembang ke arah negatif, maka ia akan lebih reaktif atau lebih ganas.

Tanda-tanda ke arah sana sudah mulai ada sinyal. Antara laiun dari masuknya Otto Hasibuan sebagai pengacara. Otto dikenal sebagai pengacara ulung. Otto nyaris berhasil membebaskan tersangka Jesica Kumala Wongso dalam kasus kopi bersianida.

Pada titik ini KPK dinilai harus lebih antisipatif. KPK harus siap dengan dalil-dalil hukum yang kuat.

Yang tidak kurang penting adalah, bahwa korupsi e-KTP seperti yang disebut-sebut, dilakukan secara berjamaah dengan sejumlah anggota DPR. Para angota DPR ini tentu juga berkepentingan untuk selamat. Oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan mereka akan atau sedang bergerilya untuk menyelamatkan diri antara lain dengan menyelamatkan Novanto.

Oleh sebab itu, mumpung Novanto sudah “diisolasi” di tahanan KPK, maka saatnya KPK mengusut segera para anggota DPR yang disebut sebut ikut menerima aliran korupsi dana e-KTP.

Para anggota DPR yang namanya sudah disebut-sebut itu, sebagian masih anggota DPR, sebagian sudah menduduki posisi lebih penting. Tidak tertutup kemungkinan, anggota DPR ini akan bermanuver dengan melibatkan pimpinan partai.

Oleh sebab itu, KPK perlu secepatnya mengatur langkah untuk mengusut para anggota DPR tersebut yang beberapa di antaranya adalah anggota Pansus KPK yang masih berjalan sampai sekarang.

Saatnya mereka diusut sebelum mengonsolidasi diri baik dengan Novanto di dalam tahanan KPK, maupun dengan kelompok-kelompok atau figur-figur politik berpengaruh lainnya.

Kecepatan KPK mengusut para anggota DPR itu dinilai penting, karena Pilpres 2018 semakin dekat. Semakin dekat pelaksanaan Pilpres 2019, semakin panas suhu politik. Perhatian masyarakat juga akan tersita oleh eforia atau hiruk pikuk kampanye dan dukung-mendukung capres. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here