Sebenarnya, Rezim tak Ikhlas Ahok Dipenjara

0
231
Ahok di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Nusantara.news, Jakarta – Sikap Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Cipinang, Jakarta Timur yang menolak terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bukti ketidak ikhlasan rezim bila Ahok menjalani hukuman setimpal.

Hal itu dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi keputusan pemerintah yang tetap menahan Ahok di Mako Brimob setelah berstatus terpidana. “Ini bukti kalau awalnya sudah tidak ikhlas. Jadi semuanya serba tidak ikhlas, mentersangkakan Ahok tidak ikhlas, menuntut Ahok tidak iklhas, persidangannya dibikin sandiwara, penahannya juga dibikin sandiwara, kacau negara seperti ini. Memang Ahok itu siapa? Kok seperti dapat perlakuan istimewa,” kata Fahri di DPR, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum tidak tunduk dengan intervensi rezim yang berkuasa. “Ini negara hukum, semua sama di depan hukum dan diperlakukan sama di depan hukum. Hukum bukan soal selera, tapi hukum harus ditegakkan,” tegasnya.

Sebagai terpidana, seharusnya Ahok dipindahkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat ke LP Cipinang. Hal itu sesuai undang-undang, yang mengharuskan setiap narapidana meringkuk di LP.

Dalam Pasal 1 (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi : “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan”.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Noor Rachmad mengungkapkan pasca Ahok dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menempuh banding, maka pihaknyapun mengeksekusi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakut yang memvonis Ahok 2 tahun penjara.

Untuk itu, pada Rabu (21/6)/2017) sekitar pukul 16.00 WIB, tim Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menyambangi LP Cipinang untuk berkoordinasi dalam rangka mengekeskusi Ahok di LP tersebut.

Namun, Kalapas Cipinang, Abdul Ghani menolak dengan alasan tak bisa menjamin keamanan Ahok. Untuk itu, Ahok tetap ditahan di Mako Brimob dan LP Cipinang tetap mengeluarkan surat eksekusi. Artinya, secara adminsitratif, Ahok tercatat di LP Cipinang, tapi fisiknya di Rutan Mako Brimob.

Sikap LP Cipinang itu juga didukung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa Ahok tetap ditahan di Mako Brimob karena alasan keamanan.

“Benar, dia ( Ahok) kembali ke  Mako Brimob karena alasan keamanan,” ujar Yasonna di komplek Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Yasonna khawatir, pendukung dan kontrak Ahok di dalam LP Cipinang bisa bentrok.

Yasonna juga berdalih, sebelumnya banyak narapidana lain yang pernah ditahan di Mako Brimob. Seperti, Nazaruddin terpidana kasus korupsi Hambalang.

Sikap pemerintah yang terkesan mengistimewakan Ahok itu jelas pelanggaran hukum. Pertanyaan lain, jika Ahok ditahan di Mako Brimob, maka siapa yang bertanggungjawab atas pembinaan Ahok selaku terpidana? Sebab, setiap narapidana merupakan warga binaan dalam proses pemasyarakatan di LP tempatnya meringkuk.

Kalau memang kondisi keamanan di Lapas Cipinang tidak kondusif untuk Ahok, semestinya jumlah petugas keamanan di Lapas Cipinang. Bukan dengan menempatkan napi di rutan, karena itu pelanggaran UU.

Rezim terkesan tak ikhlas Ahok dipenjara, tetapi cara melindunginya sangat berlebihan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here