Secara Etika, Menteri Caleg Harus Mundur

0
128

TERSIAR kabar beberapa menteri akan mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo karena akan mengadu nasib sebagai calon anggota DPR pada pemilu 2019 mendatang. Kabar itu berasal dari Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi di Kantor Wapres, Rabu (4 Apri) kemarin. Kabar itu ditanggapi Juru Bicara Presiden Johan Budi. Menurutnya, hingga saat ini belum ada menteri yang menyatakan akan mundur dari pemerintahan.

Kata Sofjan Wanandi, menteri-menteri itu merasa tak yakin akan dipilih kembali masuk kabinet. Ada benarnya juga dugaan itu. Kalau pun Jokowi menang lagi di Pilpres 2019, memang belum tentu menteri sekarang akan diangkat kembali. Apalagi jika Jokowi kalah.

Tidak aneh jika ada menteri Kabinet Kerja yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sebab, 16 orang dari 34 menteri di kabinet saat ini berasal dari partai politik. Mereka punya kendaraan untuk mencoba masuk ke parlemen. Siapa saja mereka memang baru akan diketahui pasti setelah penetapan Daftar Calon Tetap oleh KPU pada 20 September nanti.

Nah, pertanyaannya, haruskah mereka mundur dari jabatan?

Secara hukum, tidak harus. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57/PUU-XI/2013 menyebutkan, untuk kepala daerah, PNS, anggota TNI dan Polri, adalah jabatan yang disyaratkan pengunduran dirinya jika hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD, dengan alasan yang masing-masing berbeda. Namun intinya adalah jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilihan umum yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya jika yang bersangkutan tidak mengundurkan diri.

Sementara jabatan menteri adalah jabatan politik yang eksistensinya sangat bergantung kepada presiden. Menurut MK, sebesar apa pun kewenangan menteri, namun segala kebijakannya tidak terlepas dari kontrol Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden.

Jadi, dari sisi hukum tidak ada masalah. Dari sisi efektifitas kerja kenegaraan dalam lingkup tugas menteri bersangkutan, juga tak terlalu signifikan pengaruhnya. Menteri itu memang merupakan nakhoda di lembaganya. Tetapi analogi kapal tanpa nakhoda, tak bisa digunakan di sini. Sebab, tanpa nakhoda sekalipun kapal besar birokrasi kementerian pasti tetap akan berjalan. Apalagi, para pejabat karir di kementerian atau lembaga itu bahkan jauh lebih menguasai pekerjaan tersebut ketimbang menterinya yang duduk di sana hanya karena “keberuntungan” politik”.

Jadi, kalau sekadar menjalankan roda organisasi birokrasi di kementerian, mundur atau cutinya seorang menteri, tidak akan berpengaruh terlalu drastis terhadap jalannya organisasi.

Memang, jika menteri meminta cuti untuk berkampanye, waktunya memang lama. Sesuai Peraturan KPU Nomor 5/2018, kampanye Pemilu 2019  dilakukan antara tanggal 23 September 2017 sampai 13 April 2019. Artinya, kalau menteri cuti pada selama  itu untuk bergerilya di daerah pemilihannya, di era e-goverment sekarang, sang menteri toh masih bisa mengendalikan dari luar kantor.

Tapi ada sisi ketiga yang mungkin lebih penting, yakni segi moral jabatan. Jabatan menteri itu kedudukan yang amat tinggi dan terhormat. Menteri  adalah kaki dan tangan presiden dalam mengelola negara. Oleh karenanya, mereka dituntut berkonsentrasi tinggi, penuh perhatian, konsisten, kerja keras, inovatif,  dan sederet prasyarat profesionalitas lainnya. Dengan demikian, standard moral jabatannya juga mesti jauh di atas jabatan lain.

Dengan demikian, jika menteri yang mencoba berkompetisi dalam pemilu hanya sekadar cuti, ada kesan jabatan menteri tak lebih sebagai pekerjaan sambilan. Kalau benar begitu, jelas jauh dari standard moral tersebut.

Kita percaya, jika memang ada menteri yang maju sebagai calon anggota legislatif, mereka adalah tokoh dengan moralitas tinggi. Dalam posisi itu, mereka mesti menanamkan keteladanan, bahwa berbagi konsentrasi dan perhatian saja sudah cukup untuk menjadi alasan untuk melepaskan jabatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here