Sedihnya Warga Qatar yang Batal Naik Haji Tahun Ini

0
168
Foto: Reuters

Nusantara.news – Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar awal Juni lalu seharusnya tidak menghalangi Muslim Qatar untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tapi pada kenyataannya itulah yang terjadi. Banyak warga Qatar yang sedianya berangkat haji tahun ini tertunda karena tidak adanya jaminan logistik dan keamanan untuk warga Qatar di Arab Saudi ketika melaksanakan ibadah haji.

Adalah Mohammed Shafiq, seorang warga Qatar asal Pakistan, dia selama 35 tahun terakhir telah bekerja keras untuk membiayai perjalanan sekali seumur hidupnya ke Mekah. Tapi mimpinya untuk berhaji tahun ini memudar, Qatar diputus hubungan diplomatiknya oleh negara-negara Teluk yang dipelopori Arab Saudi.

“Saya ingin pergi haji tapi saya tidak diijinkan,” kata Shafiq sebagaimana ditulis Al Jazeera.

“Kedutaan Saudi ditutup jadi bagaimana saya bisa pergi? Saya ini orang tua (ini bisa menjadi kesempatan terakhir saya) dan mungkin saya akan mati besok,” tambah dia.

Dengan keterbatasan waktu, Shafiq mengatakan bahwa satu-satunya pilihan adalah melakukan perjalanan melalui Pakistan, negara asalnya.

Tapi bagi seseorang yang sudah lama tinggal di Qatar menurutnya tidak adil jika dia harus membayar ongkos untuk bepergian sejauh itu untuk menuju negara (Arab Saudi) yang begitu dekat.

Arab Saudi, sebagai Khadimul Haramain atau otoritas yang mengawasi dan mengelola dua situs suci Islam di Mekkah dan Madinah, bersama dengan Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Kuartet itu menarik duta besar mereka sebagai protes atas dukungan Qatar terhadap terorisme, Qatar sudah membantah tuduhan itu. Mereka juga memberlakukan blokade jalur darat, laut dan udara, sehingga upaya untuk mendapatkan visa haji dan umrah hampir tidak mungkin dilakukan.

Ibadah Haji adalah perjalanan ke Mekkah yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam di dunia. Setidaknya satu kali dalam seumur hidupnya umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah haji jika mampu. Setiap tahunnya, lebih dari dua juta orang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Mekah untuk menunaikan ibadah haji.

Bulan lalu, sebetulnya pemerintah Arab Saudi mengatakan bahwa warga Qatar yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini diizinkan, namun dengan diberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu, termasuk soal pesawat yang digunakan. Mereka yang ingin berhaji harus menggunakan maskapai penerbangan sesuai kesepakatan Qatar dengan Riyadh.

Namun sayang, dalam upaya tersebut, Qatar gagal memperoleh kepastian tentang bagaimana jaminan terhadap warganya, termasuk ekspatriat, dalam melakukan ibadah haji. Sebab Arab Saudi menolak untuk menetapkan layanan konsuler terhadap warga Qatar selama musim haji.

Qatar lalu menuding Arab Saudi mempolitisasi ibadah haji demi kepentingan negosiasi dengan Qatar. Saudi juga dianggap membahayakan para jemaah karena menolak untuk menjamin keamanan para jemaah dari Qatar.

Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (NHRC) mengatakan, “Haji tidak dapat digunakan untuk negosiasi politik dan pribadi atau mediasi, namun merupakan hak yang dijamin oleh kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia juga hukum Islam.”

Jumah al-Kuwari, kepala Perusahaan Transportasi Grup Doha untuk ibadah haji dan umrah mengatakan, sebagaimana dilansir Al Jazeera, bahwa penolakan Arab Saudi untuk berkomunikasi dengan Qatar tetangganya telah menimbulkan malapetaka dalam sebuah rencana perjalanan.

“Kementerian Urusan Islam Qatar biasanya mengkoordinasikan perjalanan ibadah tersebut dengan pemerintah Saudi, tapi sejak krisis diplomatik dimulai, tidak ada yang akan menjawab. Banyak warga yang tidak mendapat visa.” Kata al-Kuwari.

“Kebanyakan jemaah juga mendaftar ke perusahaan haji yang mengurus makanan, transportasi dan akomodasi mereka di sana. Tapi karena krisis Teluk dan pembatasan perjalanan, perusahaan-perusahaan itu tidak dapat bekerja mempersiapkan apa yang diperlukan.”

Kantor Berita Qatar News secara resmi melaporkan pekan lalu bahwa otoritas agama Qatar tidak menemukan adanya kerja sama atau tanggapan positif dari Kementerian Haji Arab Saudi. Hal ini menimbulkan kebingungan dan akhirnya menyebabkan penghentian proses pemberangkatan ibadah haji warga Qatar.

Kurangnya komunikasi dan kerja sama dari pihak Saudi pada akhirnya menyebabkan tahun ini tidak akan ada ibadah haji untuk warga Qatar dan ekspatriat yang tinggal di sana.

“Seharusnya tidak ada pencampuradukkan antara sengketa politik dan hak asasi manusia dan hak asasi umat Islam untuk menjalankan perintah keagamaan mereka,” kata Saad Sultan al-Abdullah, direktur kerja sama internasional di Komisi Hak Asasi Manusia Qatar.

“Politik dan hak asasi manusia harus dipisahkan,” kata dia.

Abdelmajid Mrari, kepala divisi Timur Tengah dan Afrika Utara di Aliansi Kebebasan dan Martabat yang berbasis di Brussels mengkritik Arab Saudi karena telah salah menangani situasi tersebut.

“Mekah tidak dimiliki oleh pemerintah manapun. Mekkah adalah untuk semua Muslim,” kata Mrari dari Prancis sebagaimana ditulis Al Jazeera.

“Perilaku Saudi adalah pelanggaran terhadap nilai dan norma Islam, serta semua kesepakatan dan konvensi hak asasi manusia internasional,” kata dia.

Seperti negara-negara Muslim lainnya, Qatar sebetulnya memiliki kesepakatan dengan Arab Saudi mengenai haji yang menyebutkan jumlah jemaah haji (kuota), pengaturan perjalanan, tempat tinggal  di Arab Saudi dan perlindungan hukum, tapi karena krisis diplomatik semua kepastian itu tidak didapat oleh Qatar tahun ini.

Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud beberapa waktu lalu sempat memerintahkan mengirim pesawat terbang milik Saudi untuk membawa jemaah haji Qatar sebagai tamu kerajaan. Tapi para pengamat justru mengkritik Raja Salman, dan menganggap hal itu hanya sebagai aksi politik yang dirancang untuk menangkis kritikan terhadap Arab Saudi atas perilakunya terhadap Qatar.

Langkah Arab Saudi terhadap penanganan haji dari Qatar bahkan sangat berbeda dengan penanganan haji dari negara musuh bebuyutan, yakni Iran. Meski Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dan terlibat dalam perselisihan diplomatik regional dan keterlibatan militer, namun pemerintah Arab Saudi mengizinkan Iran untuk mengatur perjalanan ibadah haji. Bahkan Saudi membuka pusat koordinasi Iran untuk mengawasi dan mengelola warga Iran di Arab Saudi.

Alhasil, ketika sekitar dua juta Muslim dari seluruh dunia memulai ibadah haji di Mekah, tempat tersuci umat Islam, orang Qatar dan para ekspatriat di Doha, terpaksa bersedih karena harus menunggu sikap pemerintah Arab Saudi meringankan sejumlah tuntutan ketika mereka akan melaksanakan ibadah haji tahun depan, atau mungkin juga dua tahun ke depan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here