Segara Temukan Cadangan Minyak Baru!

0
221
Aantrian bbm/ ilustrasi

Nusantara.news, Tuban – Tanpa penemuan cadangan baru, cadangan minyak Indonesia yang sekitar 3 miliar barrel akan habis kurang dari 12 tahun. Indonesia benar-benar berada dalam krisis energi apabila tidak segera ditemukan cadangan migas yang baru.

Sekarang ini konsumsi bbm meningkat 5,4 % per tahun, sedangkan produksi selalu turun. Tanpa ada penemuan cadangan baru maka tahun 2020 kita  impor kita sebesar 1,65 barrel/hari (bph). Dan di tahun 2030 impor akan mencapai 3,573 juta bph, karena tingkat produksi hanya sebesar 227 ribu bph.

Bayangkan saja, produksi minyak bumi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya 820 ribu bph. Dari jumlah itu hanya sekitar 58 persen atau sebesar 476 ribu barel yang dapat dikirim ke kilang domestik. Padahal kebutuhan bbm kita mencapai 1,8 juta bph.

Akibatnya ketika produksi migas turun otomatis penerimaan negara dari migas juga turun. Selanjutnya daerah penghasil migas akan mengalami kelesuan. Hal ini juga berdampak pada Jawa Timur yang saat ini menjadi propinsi nomor dua produksi minyaknya. Penemuan cadangan baru menjadi penting.

Indonesia saat ini memiliki 68 basin yang belum dieksplorasi.. Sedangkan di 18 basin yang tengah digarap dengan potensi minyak bumi sebesar 44,9 miliar barel yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Namun, sayang potensi tersebut bak dongeng yang menghibur namun tiada hasil yang dapat dinikmati apabila tidak dibuktikan dengan eksplorasi dan eksploitasi. Lantas mengapa belum dilakukan pengembangan?

Ternyata para investor meminta fasilitas lebih kepada pemerintah dan permintaan agar production sharing contract( PSC) dilakukan secara konsisten.  Sementara bangsa indonesia menilai PSC amat merugikan bangsa Indonesia.

Terlebih adanya penolakan oleh masyarakat, masyarakat menganggap perusahaan minyak sama dengan perusahaan pada umumnya. ConocoPhillips, PetroChina, Medco, PT Pertamina EP, dipandang sama dengan PT Garuda Food, PT Uniliver dan PT Sepatu Bata. Akibatnya masyarakat memperlakukan dan menuntut hak-haknya kepada perusahaan minyak sama seperti terhadap perusahaan umum.

Cara pandang seperti itu membuahkan tuntutan perizinan perusahaan minyak layaknya perusahaan umum. Padahal kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas bersifat khusus. Yaitu, proyek dan asetnya dimiliki pemerintah, demikian juga manajemen dan pengendalinya dilakukan pemerintah.

Kendala tersebut mengakibatkan eksplorasi tidak dapat dapat dilakukan segera setelah menandatangani PSC atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Belum lagi bila ternyata WK migas tumpang tindih dengan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan mineral lain.

Beberapa pihak menyarankan agar pemerintah mengurangi risiko bisnis dengan menjamin bahwa Kontrak Kerjasama yang telah disepakati dijalankan secara konsekuen.

Untuk itu semestinya hanya ditunjuk satu derigen di pemerintah yang menentukan arah kebijakan bisnis hulu migas. Sebagai contoh, jika sang derigen sudah mengatakan bahwa LNG adalah bagian dari kegiatan hulu migas, maka semestinya tidak ada institusi manapun dalam pemerintah yang berbeda pendapat.

Selanjutnya keputusan dan aturan yang dirasakan sebagai disinsentif fiskal wajib dihilangkan.Serta pemerintah hendaknya menjamin bahwa WK yang dioperasikan oleh kontraktor sudah dilengkapi dengan perizinan pendukung operasi, serta bebas tumpang tindih dengan lahan usaha lain.

Sebagai contoh Blok Nona yang ada di Lamongan,sejak pertengahan 2015 pengeborannya dihentikan, PT.Pertamina EP yang memegang hak, mengaku sudah menghabiskan Rp50 miliar namun belum mendapatkan hasil. Kabarnya adanya gangguan sana sini, mengingat sewaktu melakukan pengeboran sedang berlangsung pilkada. Sehingga mereka menghentikan kegiatan.

Namun yang lebih penting bagaimana usaha migas tidak merugikan rakyat. Bangsa ini harus menjadi tuan atas kandungan migas, sehingga amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat bisa diwujudkan[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here