Segera Usut Mafia Umrah

0
176

MAFIA umrah? Kedengarannya berlebihan. Tapi, melihat massif korban dan akumulasi uang hasil penipuan, bisa jadi berbagai kasus penipuan calon jamaah umrah belakangan ini memang mirip pekerjaan mafia. Lihat saja, kasus-kasus yang terungkap itu, hampir bisa dipastikan, tak lebih dari sekadar puncak gunung es belaka. Di bawah permukaan entah berapa banyak yang belum terkuak. Tentu saja untuk mengetahui seberapa besar gunung es yang di bawah permukaan dalam kasus ini, tidak dapat dihitung dengan teori gaya apung dari Archimedes, melainkan melalui penyelidikan oleh penegak hukum.

Dalam kaitan itu, kita mendukung langkah Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin yang memerintahkan Bareskrim Polri untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini. Wakapolri mengatakan, selama ini Polri baru bergerak dalam bidang penegakan hukum, misalnya pada kasus First Travel, Hannien Tours dan Abu Tours. Dia memerintahkan agar kasus penipuan massal ini diselidiki secara menyeluruh, termasuk dari aspek perizinan dan pengawasan dari Kementerian Agama. “Harus diinvestigasi sampai ke sana supaya jangan terulang terus. Sebab korbannya sudah sangat banyak,” ujar Syafruddin.

Kasus-kasus yang mencuat ke publik saja sudah sangat membuat kita marah. Dalam kasus First Travel, misalnya,korbannya mencapai 63.310 orang dengan total kerugian Rp 905,33 miliar.  Lalu ada lagi kasus serupa yang dilakukan perusahaan bernama PT Ustmaniyah Hannien Tour. Jumlah korban sebanyak 1.800 orang dengan kerugian mencapai Rp37,8 miliar.

Ada pula Pentha Wisata yang menelan korbannya sekitar 150 orang dengan kerugian senilai Rp 3,9 miliar. Jumlah korban kemungkinan bertambah, karena masih ratusan calon jamaah belum melapor. Terbaru, ini sangat raksasa, yakni penipuan oleh Abu Tour. Total kerugian  jamaah umrah yang jumlahnya 86.720 orang itu, lebih dari Rp1,4 triliun. Ini perhitungan polisi berdasarkan jumlah dana yang masuk dari setiap jamaah.

Kalau tidak ada tindakan segera yang bersifat menyeluruh untuk menyelidiki sumber masalahnya, kasus penipuan terhadap jamaah umrah tidak akan pernah berhenti. Sebab, seberapa pun banyaknya penipuan yang terjadi, animo masyarakat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah tidak akan pernah surut. Bahkan jumlahnya semakin membesar dari waktu ke waktu, seiring pertumbuhan kemampuan ekonomi dan tingkat kesadaran beragama masyarakat.

Menurut data Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, jumlah jamaah umrah Indonesia tercatat 634.990 orang pada tahun 2016 lalu. Sifatnya yang massal ini jelas sangat berpotensi menimbulkan masalah.

Dilihat dari sisi bisnis, industri umrah ini sangat luar biasa menggiurkan. Dari jumlah jamaah yang katakanlah rata-rata 600 ribu orang pertahun, dan masing-masing orang mengeluarkan biaya Rp20 juta, maka akumulasi nilai bisnisnya setidaknya Rp12 triliun pertahun.

Ini  sangat berpotensi merangsang timbulnya moral hazard para pelaku bisnis ini, seperti sudah beberapa terbukti. Apalagi jamaah selaku konsumen, tidak semuanya orang yang kritis dengan legalitas dan kualitas pelayanan. Sebagian besar justru orang yang pasrah dan hanya bermodal niat baik untuk beribadah. Mereka minim literasi terhadap hak dan kewajibannya selaku warga negara dan konsumen.

Langkah Wakapolri untuk memeriksa proses perizinan adalah langkah tepat. Sebab, untuk penipuan berskala besar dan massif ini, mustahil rasanya jika tak tercium oleh instansi pemberi izin. Kementerian Agama sudah menetapkan standar pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18/2015 sudah diatur dengan sangat rinci apa saja yang harus dipenuhi perusahaan jasa perjalanan umrah. Mulai dari legalitas, kondisi finansial, garansi bank, sampai kesiapan teknis pelayanan jamaah.

Pertanyaannya, kalau memang ada kriteria serinci itu, mengapa penipuan terhadap calon jamaah umrah masih merajalela?

Pertanyaan berikutnya, maraknya penipuan terhadap calon jamaah umrah sementara kriteria yang harus diawasi sudah jelas, mungkinkah moral hazard itu tidak hanya menjangkiti perusahaan perjalanan ibadah umrah (PPIU), tetapi juga aparat di Kementerian Agama, khususnya di Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah?  Dengan kata lain, mungkinkah ada kerjasama hitam di balik layar antara pengawas dan yang diawasi? Atau setidak-tidaknya, ada pembiaran sehingga korban berjatuhan?

Apapun kemungkinannya, satu hal yang pasti, Kementerian Agama tidak mengawasi pemenuhan kriteria seperti ditetapkannya sendiri dalam Peraturan Menteri Agama di atas.

Toh bidang pekerjaan ini bukan perkara baru bagi mereka. Jauh sebelum negara ini lahir, sudah jutaan orang yang hilir mudik ke Tanah Suci untuk berumrah. Kalau dihitung dengan umur Indonesia saja, sudah 73 tahun pemerintah berurusan dengan masalah umrah. Dan selama masa itu, tidak semua perjalanan berlangsung mulus. Sebagian justru menimbulkan korban di jamaah.

Inilah yang harus dibuka oleh Bareskrim Polri. Polri memikul beban untuk membuktikan negara memang hadir dalam setiap masalah yang dihadapi rakyatnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here