Seharusnya Presiden Dilarang Kampanye

0
138

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan presiden tak perlu cuti saat berkampanye dalam pemilu. Dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang MK, 13 Maret kemarin, disebutkan presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk berkampanye, sesuai Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu.

Putusan MK ini mengakhiri perdebatan dari aspek hukum tentang perlu tidaknya presiden dan wakil presiden petahana untuk cuti kampanye. Tapi apakah segala kontroversi tentang ini akan berakhir? Besar kemungkinan, tidak. Sebab, dalam tradisi politik “goreng-menggoreng” isu seperti belakangan, apa pun tentang presiden bisa dipolitisasi. Jika presiden meresmikan suatu proyek, misalnya, bisa saja itu dipelintir sebagai pencitraan dan sebagainya.

Tapi ada yang lebih penting dari itu. Seperti kita ulas kemarin, dalam pemilu kali ini Presiden Jokowi sedang mengalami ujian integritas: Sanggupkah dia menjamin pemilihan umum berjalan sesuai prinsip-prinsip universal yang sudah kita sepakati: Luber dan Jurdil.

Pelaksana pemilu memang KPU. KPU adalah lembaga yang oleh Undang-Undang mendapat mandat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, yakni menyelenggarakan pemilu. Karena itu, secara substansial, penanggungjawab akhir tercapainya prinsip-prinsip universal pemilu tadi adalah presiden. Sebab presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.

Peluang penyalahgunaan kekuasaan bisa saja terjadi, apalagi jika Presiden bertarung kembali di pemilu presiden sebagai petahana. Penyalahgunaan itu mungkin bukan oleh atau atas perintah presiden, tapi dilakukan orang-orang yang mendapat manfaat dari kekuasaan presiden, namun presiden membiarkan atau tidak mengetahuinya. Jika itu yang terjadi, pemilu cacat substansial. Prosedural pemilu secara formal mungkin terpenuhi, tetapi substansinya tidak. Sebab dimensi kejujurannya ternodai oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Pemilu yang sempurna itu adalah kepentingan seluruh bangsa. Sebab, fundasi dan legitimasi kekuasaan pemerintahan ditentukan di situ. Jika pemilunya ternoda, maka hasil pemilu pun pasti tak akan bersih. Maka premisnya adalah pemilu yang memenuhi semua prinsip utama tadi. Untuk mencapai itu, seluruh bangsa harus bergerak bersama –dan gerakan itu mestinya dipimpin oleh presiden.

Memang sedikit ribet, jika presiden juga menjadi calon presiden, seperti sekarang. Konflik kepentingan pasti terjadi.

Karena itu, mengapa sih tidak dilarang saja calon presiden petahana berkampanye? Analogi yang sama tentu juga berlaku bagi kepala daerah. Sebab, kepala daerah juga bertanggungjawab atas pencapaian aspek substansial pemilu, terutama pilkada, di daerahnya. Caranya, ya melalui perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada. Toh, kedua UU yang menyangkut pemilihan umum ini hampir selalu berubah di setiap periode DPR. Atau kalaupun tidak dilarang dalam UU, calon-calon petahana atas kesadaran sendiri menyatakan tidak ikut kampanye dan melarang partai pendukung serta seluruh jajaran di rentang kendali kekuasaannya untuk mengkampanyekan dirinya.

Presiden Jokowi sendiri mengaku tak masalah jika dirinya harus cuti total untuk kampanye Pilpres 2019, jika memang peraturan mengharuskan.

Namun,  terlepas diharuskan atau tidak, sebetulnya apa sih relevansinya petahana ikut kampanye?

Seandainya presiden benar-benar bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya, niscaya mereka tak perlu lagi berkampanye. Rakyat akan menilai sendiri, apakah presiden itu cocok atau tidak duduk di jabatan tertinggi itu. Jika presiden selama masa jabatannya tidak berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan perbaikan signifikan bagi bangsa dan negara, rakyat tidak terlalu bodoh untuk berkata tidak pada mereka. Sebaliknya, jika kepemimpinan mereka berhasil mendatangkan ketenangan, kepastian masa depan, kemakmuran dan kesejahteraan, rakyat akan memutuskan bahwa mereka adalah figur yang pantas memimpin negara.

Presiden, kepala daerah dan semua jabatan publik lainnya, adalah jabatan yang telanjang di depan mahkamah penilaian rakyat. Apa pun yang mereka lakukan tampak jelas di mata rakyat, sang hakim kedaulatan.

Jadi, dalam hemat  kita, presiden tak perlu mengkampanyekan dirinya agar dipilih kembali dalam pemilu. Sebab, sesungguhnya, dia telah berkampanye sepanjang masa kepemimpinannya. Perbuatannya, hasil kerjanya, kejujuran atau kelancungannya, etika bernegaranya, atau bahkan keluarga dan kerabatnya, adalah materi kampanye yang paling tepat untuk petahana sekaligus materi serangan dari penantang.

Tapi, ya, memang itulah risiko petahana. Selain mempunyai banyak keuntungan dengan memanfaatkan tugas-tugas pembangunan sebagai silent campign, petahana selalu dalam posisi terbuka diserang. Karena dalam dirinya melekat hal-hal yang faktual untuk diserang. Kinerja, kebijakan bahwa cara tertawa petahana pun bisa menjadi sasaran serangan.

Tidak demikian dengan capres penantang. Dia bebas menyerang, karena dia tak memiliki hal-hal faktual untuk dipertahankan. Apakah serangan penantang  bisa menjebol pertahanan sang petahana, amat bergantung pada kualitas pertahanannya –yakni cemerlang tidaknya kinerja pemerintahan.

Jika berkinerja buruk, tak diserang pun, petahana akan rubuh dengan sendirinya. Tapi, kalau prestasinya gemilang, serangan pasti berbalik menerkam si penantang. Jadi, normalnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam soal serang-menyerang ini.

Kalau begitu apa relevansinya petahana berkampanye? Jauh lebih baik dia “kerja, kerja, kerja” saja, karena itulah kampanye sebenarnya. Hanya petahana yang posisinya terancam saja yang agresivitas kampanye melebihi penantang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here