Sejak Aksi Damai 411 Kedekatan Jokowi Dengan Rakyat Mulai Berjarak

0
156

Nusantara.news, Jakarta – Kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan rakyat mulai dipertanyakan, setidaknya setelah dia tidak hadir di tengah –tengah aksi damai umat Islam yang dikenal dengan aksi 411 (tanggal 4 bulan 11 tahun 2016). Aksi damai 411 itu sekaligus awal yang membuat jarak antara Jokowi dengan rakyat.

Modal Dekat Dengan Rakyat

Rasanya sulit untuk dibantah bahwa talenta terbesar yang mendorong publik dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Jokowi menjadi calon Gubernur DKI Jakarta adalah citranya yang dekat dengan rakyat. Jampi jampinya adalah blusukan.

Jampi jampi blusukan itu memang terbukti benar-benar dahsyat. Nama sekaliber Rano Karno (salah satu icon Betawi, sekaligus Wakil Bupati Tengerang), Fauzi Bowo (waktu itu gubernur incumben), dan Prijanto (saat itu wakil gubernur incumben) tersingkir dari bursa calon gubernur PDIP.

Jampi jampi blusukan dan komentar-komentarnya yang merakyat (natural atau apa adanya) juga berhasil menyingkirkan empat pasang calon gubernur DKI Jakartayang menjadi lawan tanding Jokowi. Empat pasang calon gubernur yang disingkirkan Jokowi dan Ahok itu, bukan sembarang tokoh. Ketokohan dan popularitas mereka, dalam batas batas tertentu, berada jauh di atas Jokowi.

Sebut misalnya pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung Partai Demokrat. Pasangan ini tidak hanya diuntungkan oleh keberadaan Fauzi Bowo sebagai incumben,  tetapi juga didukung oleh keberadaan Fauzi Bowo sebagai menantu Sudjono Humardani yang dapatlah disebut sebagai “pewaris” darah biru politik Indonesia mengingat Sudjono Humardani adalah salah seorang peletak tonggak sejarah politik Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Sedemikian rupa, ketokohan Jokowi yang berasal dari desa, kalah jauh dibanding ketokohan Fauzi Bowo.

Pasangan Hidayat Nur Wahid – Didik J Rachbini juga bukan sembarang Tokoh. Ketokohan Hidayat Nur Wahid sudah teruji sejak dia mendirikan dan membesarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang cepat tampil menjadi salah satu partai yang diperhitungkan di Indonesia. PKS bahkan pernah menguasai mayoritas kursi di DPRD DKI Jakarta. Kualitas politik Hidayat Nurwahit juga sudah teruji ketika dia duduk di pucuk pimpinan MPR RI.

Faisal Basri, ekonom yang pernah menjadi Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpasangan dengan Biem Benyamin juga bukan tokoh sembarang. Setidaknya Faisal Basri dikenal sebagai ekonom yang mumpuni.

Satu pasang calon gubernur lagi yang juga disingkirkan oleh Jokowi adalah pasangan Alex Nurdin – Nono Sampono yang diusung Partai Golkar. Alex Nurdin ketika itu bahkan sedang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, bandingkan dengan Jokowi yang hanya seorang Walikota Solo.

Ketokohan dan kualitas masing-masing pasangan cagub DKI Jakarta itu, tenggelam hanyut hanya oleh citra kedekatan Jokowi dengan rakyat dengan jampi jampi blusukannya.

Citra dekat dengan rakyat dengan jampi jampi blusukan itu pula yang menjadi modal utama Jokowi menyingkirkan sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon presiden yang ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Citra dekat dengan rakyat itu kembali menjadi modal utama bagi Jokowi untuk mengalahkan Prabowo Subianto dalam persaingan memperebutkan kursi RI 1.

Jokowi seakan membalik dan menjungkirbalikkan pemikiran yang berkembang sejak merdeka di mana sumber rekrutmen presiden terbatas hanya pada orang-orang tertentu seperti pejuang kharismatik (Soekarno), elite militer (Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono), ilmuan kelas langit (BJ Habibie), pewaris darah biru politik Indonesia (Megawati Soekarnoputri).

Dengan modal utama dekat dengan rakyat, Jokowi menembus batas dan melahirkan perspektif baru politik Indonesia, di mana keterpilihannya menjadi presiden membuka sumber rekrutmen politik elite tingkat nasional dari kalangan yang lebih luas, utamanya dari kalangan kepala daerah yang berprestasi.

Setelah tepilih menjadi presiden, Jokowi-JK sesungguhnya berada dalam posisi politik yang rawan dilengserkan. Sebab, Koliasi Merah Putih (KMP) yang solid memiliki kursi mayoritas di DPR RI. Namun, langkah politik KMP yang hanya menguasai DPR dengan menyingkirkan KIH (Koalisi Indonesia Hebat), tidak tertutup kemungkinan, gamang mengambil alih kekuasaan antara lain karena faktor kedekatan Jokowi dengan rakyat.

Kekuatan politik yang berada di tangan KMP kalah dengan kekuatan moral yang berada di tangan Jokowi (KIH).

 

411 Melebarkan Jarak Jokowi dengan Rakyat

Oktober 2016, dua tahun sudah Jokowi menjadi presiden. Banyak kritik yang disampaikan, tetapi nyaris belum ada yang dinilai sebagai hal yang mendasar. Jokowi memang sudah mulai terkena imbas dari aneka pernyatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang mulai dililit oleh sejumlah persoalan.

Ketika dililit kasus reklamasi menyusul penangkapan anggota DPRD Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, Ahok mulai menyebut nama Jokowi. Tetapi sorotan terhadap Jokowi masih dalam batas-batas yang tidak krusial.

Sorotan terhadap Jokowi mulai menajam setelah dia tidak hadir di tengah tengah aksi damai 411 yang digelar umat Islam menyusul prilaku Ahok yang dinilai melakukan penistaan terhadap agama Islam terkait Surat Almaidah 51.

Sejak saat itu, pernyataan Ahok sebelumnya yang menyebut nama Jokowi dalam kasus reklamasi mulai dipahami secara lebih serius.

Dalam kasus reklamasi itu juga terkuak nama-nama sejumlah konglomerat. Maka berkembang dugaan dugaan bahwa bohir yang mebiayai kampanye dan rakasaya citra Jokowi adalah orang yang sama, yang diduga ada kaitannya dengan pemilik lahan reklamasi yang bernilai ribuan triliun.

Pada aksi super damai 212, Jokowi memang hadir dan sempat berbicara di Monas di tengah-tengah massa yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding jumlah massa yang hadir pada aksi damai 411.

Namun cita rasa kehadiran Jokowi di tengah massa 212 ditafsirkan berbeda. Setidaknya sangat berbeda ketika Jokowi tampil di depan ratusan ribu massa di Monas atau Stadion Senayan, yang dikenal dengan aksi salam dua jari, ketika berkampanye jelang pemilihan presiden.

Jika pada acara di Monas dan Stadion Senayan, antara Jokowi dan massa yang hadir betul betul menyatu, maka keberadaan Jokowi di tengah tengah jutaan massa pada aksi super damai 212 cenderung ditafsirkan sebagai kebersatuan antara minyak dan air, berada dalam satu wadah tetapi tidak melebur.

Sejak 411 itu, kedekatan dengan rakyat atau moral force yang menjadi fondasi kekuatan Jokowi, patah oleh aksi 411 yang berlanjut dengan aksi 212.

Kehadiran Jokowi di tengah massa 212 tidak mampu mengobati kekecewaan umat atas ketidakhadirannya pada aksi damai 411. Kehadirannya pada aksi 212 tidak dianggap sebagai pembuktian dia tidak membela Ahok.

 

Membangun Oligarki

Sejak saat itu, Jokowi mulai bermain main dengan aneka rekayasa politik dengan terus menggelembungkan isu kebinekaan yang secara tidak langsung diperhadapkan dengan kebangkitan politik Islam.

Pada saat bersamaan mulai muncul aneka kebijakan yang dinilai bersifat sangat liberal, seperti peraturan tentang diperbolehkannya asing memiliki lahan, wacana pemberlakuan dwikwarganegaraan dan beberapa yang lainnya.

Secara selintas, semua kebijakan ini dianggap bersifat independen objektif. Tetapi ketika Jokowi menyebut nilai kurs rupiah akan dipatok ke mata uang Tingkok, Yuan, jagat isu mulai berubah.

Berkembang tafsir bahwa keberadaan dan kengototan Ahok, reklamasi, tol laut, dan Yuan dan lain sebagainya, dinilai sebagai satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain.

Jokowi dinilai telah menggariskan kebijakan yang selama ini berafiliasi ke Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) berbelok ke Tiongkok. Bahkan berkembang anggapan bahwa, Jokowi akan terus mempertahankan kebijakan ini karena sejak awal sudah diproyeksikan menjadi presiden oleh orang-orang yang terkait dengan kepentingan Tiongkok di Indonesia.

Donald Trump secera tak terduga terpilih menjadi Presiden Amerika. Salah satu isu yang dikembangkan adalah persaingan Anmerika dengan Tiongkok. Kita belum mengetahui apakah kebijakan Jokowi yang condong ke Tiongkok akan diterima atau ditolak oleh masyarakat Indonesia.

Namun satu hal tampaknya jelas, bahwa kebijakan Trump akan membuat isu Tiongkok akan membesar di Indonesia. Pembesaran isu itu diperkirakan akan terjadi setelah Trump dilantik secara resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Setelah itu, secara perlahan kebijakan Jokowi yang condong ke Tiongkok akan “diadili” oleh publik Indonesia.

Jokowi memang sudah mulai membangun kekuatan baru dengan memasukkan Partai Golkar sebagai bagian dari pemerintahan ((oligarki baru). Jokowi dan partai koalisi pendukungnya (KIH) juga seolah membiarkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto kembali menduduki kursi Ketua DPR yang konon akan diikuti oleh pergantian para Wakil Ketua DPR yang dipilih dari kader partai-partai yang dianggap sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan.

Namun demikian, masa depan politik Jokowi dinilai sudah masuk pada titik kurang nyaman, karena menyandarkan kekuasaan pada kekuatan oligarki tidak tidak lebih nyaman dibanding disandarkan pada kekuatan rakyat.

Posisi politik Jokowi dinilai krusial, kerena rakyat tau bahwa perjalanan politik Jokowi dari walikota sampai presiden dibangun di atas pondasi kukuh kekuatan rakyat. Jika kemudian dia menyandarkan kekuatannya pada keluatan oligarki, maka amarah rakyat berpotensi berkembang dua kali lipat.

Aksi dalmai 411 dan 211 sudah membuktikan bahwa kekuatan rakyat (umat) merupakan kekuatan dahsyat. Sehingga apabila Jokowi lebih mendengarkan bisikan kepentingan oligarki ketimbang mendengarkan aspirasi rakyat, maka aksi 212 berpotensi muncul kembali dengan isu tidak lagi sekadar menyorot Ahok, melainkan terang-terangan menyorot keberpihakan Jokowi terhadap rakyat. [] Petrus Barus

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here