Sejak Awal BPJS Kesehatan Dirancang Bangkrut

0
111
Ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Nusantara.news, Jakarta – Masih segar dalam ingatan ketika Presiden Joko Widodo Jokowi menegur Fachmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Begini katanya, “Sudah disuntik Rp4,9 triliun, kok minta lagi? Ini masih kurang lagi. ‘Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp4,9 triliun’. Lah, kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta”.

Sejak itu bola terus bergulir. Bahkan seorang Ma’ruf Amin yang kini sudah enjoy dengan predikat politisi ikut-ikutan latah menyebut ada masalah manajemen di BPJS Kesehatan. Begini katanya, “Kenapa pemerintah masih harus tekor, rumah sakit sampai belum dibayar, saya kira itu hanya masalah manajemen saja.”

Sudah menjadi rahasia umum, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setidaknya hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Jika dihitung dari tahun-tahun sebelumnya, tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp 16 triliun meski sudah ditambal oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 4,9 triliun.

Para peneliti menemukan penyebab defisit karena tidak tepatnya sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta sosialisasi yang salah juga turut andil menyebabkan membengkaknya angka defisit keuangan BPJS.

“Sumber defisitnya paling banyak dari kelompok mandiri atau PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah). Ini kelompok yang paling bermasalah,” demikian Kepala Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kesehatan-Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK-KMK) UGM Laksono Trisnantoro, belum lama ini.

Setidaknya ada tiga penyebab utama BPJS Kesehatan mengalami defisit. Pertama, sebanyak 46 persen peserta mandiri tidak teratur membayar premi sehingga membuat anggaran BPJS Kesehatan minus. Premi yang dibayarkan dengan manfaat yang diperoleh peserta yang tidak seimbang juga turut andil dalam permasalahan ini. Premi PBPU kelas 1 hanya Rp 80.000 sementara fasilitas yang diperoleh cukup besar.

Kedua, tidak hanya faktor tunggakan peserta mandiri yang menjadi biang kerok defisit keuangan BPJS. Setelah diteliti, banyak ditemukan pendataan atau pemetaan peserta tidak tepat. PBI yang dulu didaftar sebagai peserta JKN oleh Kemensos (Kementerian Sosial), ternyata di lapangan banyak yang seharusnya PBPU (peserta mandiri). Ada juga PBPU yang juga sudah meninggal.

Ketiga, masalah sosialisasi BPJS Kesehatan selama ini masih kurang tepat dan lebih patut disebut diseminasi informasi. Sebab bila disebut sosialisasi yang tepat, maka seharusnya bisa membuat orang patuh membayar. Nyatanya tidak demikian. Selama ini perilaku masyarakat Indonesia memang sulit karena banyak peserta mandiri yang membayar premi hanya saat sakit. Mereka tidak paham jika membayar membuat program ini bisa berjalan berkelanjutan. Perilaku saat masih menjadi peserta Askes inilah yang dibawa sampai sekarang.

Solusi atasi defisit

Persoalan BPJS Kesehatan memang tidak bisa dibilang remeh. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang menjadi korban tetap saja masyarakat. Sayangnya, BPJS Kesehatan sejak awal sudah dirancang untuk gagal. Mengapa demikian?

Ekonom senior Rizal Ramli mempunyai jawabannya. BPJS Kesehatan sejak berlaku tahun 2014, hanya didesign untuk gagal pada sistem keuangannya. Bayangkan saja, dengan modal awal yang sangat kecil, BPJS Kesehatan dituntut untuk menghandle jutaan rakyat Indonesia.

“Modal awal BPJS Cuma Rp 5 triliun, BPJS dirancang gagal finansial sejak awal. Kemudian sistem iurannya dibikin sangat rendah sekali, pekerja hanya 1 persen, perusahaan kontribusinya hanya 4 persen,” ujar Rizal di Tebet, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

UU BPJS baru lolos di DPR tahun 2011. Kemudian baru dilaksanakan tahun 2014. Itu pun banyak digerogoti dalam perjalanannya. Ini merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola BPJS. “Pemerintah yang dulu emang ogah-ogahan untuk jalankan BPJS. Harusnya BPJS sudah berjalan tahun 2009 tapi diundur-undur terus,” lanjutnya.

Karena itu Rizal  menyoroti dana talangan (bailout) sebesar Rp 4,999 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Menurutnya, dana talangan ini hanya sebagai solusi sementara saja, tidak komprehensif.

“Solusi pemerintah sifatnya temporet, sementara hanya penyelesaian Tensoplast. Tidak memberikan solusi jangka panjang dan komprehensif,” imbuhnya.

Indonesia sendiri bukan negara pertama yang menerapkan sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Prusia dan Skandinavia sudah membuat SJSN pada 1860-an yang menjadi tonggak sistem negara kesejahteraan (welfare state).

Ambil contoh Singapura, di negara ini sistem jaminan sosial jauh lebih baik dimana pengusaha membayar iuran sebesar 13 persen sementara pekerja menanggung iuran mulai dari gratis hingga 8 persen.

“Singapura untuk pekerja kontribusinya 6-8 persen, perusahaan 13 persen, di Malaysia juga sama. Jadi kita harus belajar dari negara-negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya lebih bagus dari kita,” tandas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Ada solusi yang ditawarkan Rizal Ramli untuk menolong BPJS Kesehatan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pertama, pemerintah harus menyuntik dana sebesar Rp 20 triliun sebagai revolving fund. Dana suntikan dari pemerintah Rp 4,9 triliun, dinilai tidak mencukupi untuk menolong BPJS Kesehatan saat ini.

Kedua, soal iuran yang diserap dari pekerja dan perusahaan. Untuk iuran, pekerjanya harus dinaikkan menjadi 2 persen tapi yang di bawah UMR harus nol persen. Yang di sekitar UMR paling 1 persen. Yang pendapatannya lebih dari Rp 5 juta dikenakan 2 persen.

Begitu juga dengan sumbangan perusahaan atau korporasi untuk pekerjanya menjadi 6 persen. Hal itu sebagaimana yang dilakukan negara-negara lain yang tingkat kesejahteraan rakyatnya lebih baik seperti di Singapura dan Malaysia.

“Nanti kalau ekonomi Indonesia sudah booming, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 7-8 persen, kita justru akan menaikkan sumbangan dari perusahaan swasta itu menjadi 8 persen,” demikian Rizal.

Terpisah, Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) James Allan Rarung mengatakan, selama ini skema paket pembiayaan Indonesian Case Base Groups (INACBGs) yang diterapkan BPJS Kesehatan harus diganti. Pasalnya, skema tersebut gagal membentuk pengelolaan keuangan di BPJS Kesehatan jadi lebih baik. Yang ada justru defisit.

Penerapan CBGs sudah menimbulkan preseden buruk. Di Malaysia dan Thailand, penerapan skema pembiayaan model CBGs juga gagal dan sudah diganti. Padahal, di dua negara tersebut jumlah pesertanya tak sebanyak yang dimiliki BPJS Kesehatan yang mencapai hampir 200 juta orang.

“INACBGs harus diganti, penerapannya tidak cocok di Indonesia. Komisi IX DPR RI pada dengar pendapat yang terakhir sudah merekomendasikan agar INACBGs diganti,” kata James di Jakarta, belum lama ini.

Dalam skema INACBGs, jasa kesehatan dibayar berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit. Inilah yang tidak tepat sasaran. Skema INACBGs merugikan jasa medis karena rumah sakit berusaha memenuhi apa yang mereka keluarkan terlebih dahulu.

Semisal, kebanyakan pengeluaran sekarang hampir 52 persen untuk penyakit jantung. Padahal penyakit jantung adalah penyakit menengah ke atas. Harusnya penyakit jantung bayar top up tapi penyakit rakyat biasa seperti demam berdarah, tipes, justru harus dibikin gratis.

“Kalau dulu kan fee for service, jadi kalau satu penyakit dibayar berdasarkan sakit. Nah, CBGs dibentuk pengelompokan, ternyata lebih murah kalau begitu. Dan pembiayaan yang diterapkan pemerintah lewat skema ini memang menjadi lebih murah,” katanya.

Dengan biaya yang murah, pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk pasien pada akhirnya tidak maksimal. Pembayaran klaim yang kerap telat turut merugikan rumah sakit rekanan. Sedangkan rumah sakit uangnya kan harus terus berputar. Jadi mengapa ini dipertahankan?

Akibat dari skema paket pembiayaan ini, sekitar 2.400 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan mengalami kerugian. Karena kerap tersendat biaya klaim, maka pelayanan di rumah sakit rekanan menjadi tak optimal.

Hal ini menyebabkan peserta mendapatkan pelayanan pengobatan yang under treatment. Yang ada justru BPJS menelurkan kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti menurunkan kualitas layanan terhadap penyakit katarak, bayi baru lahir sehat dan rekam medis.

Karuan saja kebijakan ini dianggap bak petir di siang bolong. Mulai dari Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Perdosri), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) hingga Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), ramai-ramai menolak kebijakan tersebut. Pasalnya, paket paket yang diberikan pemerintah kepada rumah sakit belum masuk nilai keekonomian yang diharapkan rumah sakit.

Bagaimanapun, perlu adanya evaluasi skema CBGs yang selama ini diterapkan BPJS Kesehatan. Hal itu harus secepatnya dilakukan supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari rumah sakit, dokter dan perawat, perusahaan alat kesehatan dan obat-obatan dan peserta JKN.

Sudah waktunya bagi BPJS Kesehatan untuk menerapkan standar pelaksanaan secara nasional. Tidak ada salahnya menaikkan iuran setiap peserta dari semua kelas termasuk yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran tetap dengan catatan tidak mengurangi manfaat pelayanan. Atau, menggunakan cara yang lebih bijak seperti Rizal Ramli bilang, pemerintah menambah kecukupan dana iuran peserta. Dengan begitu permasalahan finansial ketika sudah diselesaikan, selanjutnya bisa melangkah untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas kesehatan.[]

 

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here