Sejak Era Jokowi, Pemprov DKI Selalu Dapat WDP dari BPK

0
138

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rupanya sulit sekali membersihkan laporan keuangannya. Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengganjarnya dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Ini merupakan yang keempat kalinya berturut-turut Pemprov Jakarta mendapatkan opini serupa. “Berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap LHP 2016, maka BPK memberikan opini masih sama dengan opini tahun lalu yaitu Wajar Dengan Pengecualian atau WDP,” kata Isma Yatun di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Sebelumnya opini “kelas dua” itu diraih Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Perolehan itu berbanding terbalik dengan Pemprov Jawa Timur yang kembali mendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari  BPK untuk yang keenam kalinya berturut-turut. Hasil pemeriksaan BPK tersebut diserahkan langsung oleh  Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih  kepada Pimpinan Sidang (DPRD) dan Gubernur  Jawa Timur pada acara Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD  Jawa Timur di Surabaya, Rabu (31/5/2017) siang.

Selain memberikan opini WDP, BPK juga memberikan sejumlah penekanan pada Pemprov Jakarta. Salah satu yang menjadi penekanan BPK menyangkut soal reklamasi Pantai Jakarta yang menghebohkan itu. BPK menemukan pemungutan pendapatan berupa aset sebagai bentuk tambahan kontribusi reklamasi dari pemohon izin reklamasi, namun belum diatur dalam Perda dan tidak didukung perikatan yang legal dengan pemohon izin reklamasi untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

“Aset dari tambahan kontribusi reklamasi tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi yang membebani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Isma Yatun.

Selain itu BPK juga menemukan permasalahan lain untuk segera ditindaklanjuti antara lain:
1. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Belum Didukung Sistem Pengendalian lntem yang Memadai.
2. Alas Hak atas Tanah yang Dibebaskan untuk Waduk Pondok Ranggon III Tidak Memenuhi Ketentuan yang Bertaku serta Hasil Penilaian Wajar atas Tanah Senilai Rp 32 miliar Tidak Sah untuk Digunakan Sebagai Dasar Pembayaran.
3. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tembus Pemuda Waru pada Dinas Bina Marga Tidak Berdasarkan Perencanaan dan Validitas Dokumen Kepemilikan Tanah yang Memadai Serta Nilai Penggantian Wajar Senilai Rp 61,39 miliar tidak Dapat Diyakini Kewajaran Harganya.
4. Keterlambatan 10 Paket Pekerjaan pada Empat SKPD Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Senilai Rp 68,95 miliar.
5. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Senilai Rp 171,47 miliar yang Telah Habis Masa Berlakunya Belum Diproses Oleh Pemerintah Provinsi DKl Jakarta serta Masih Terdapat Kewajiban atas Perjanjian Kerja Sama Tersebut yang Belum Diselesaikan Senilai Rp 20,63 miliar.
6. Pengadaan Panel untuk Pemeliharaan/Perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp 2,15 miliar.
7. Kegiatan Pembangunan Tiga Paket Design and Build pada Dinas Kesehatan dan Pekerjaan Pembangunan Rehab Total Gedung Sekolah dengan Menggunakan Metode Design and Build pada Dinas Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan.

Opini WDP terhadap Pemprov Jakarta itu boleh jadi menambah kesal Presiden Joko Widodo. Sebab baru saja Presiden menyatakan kekecewaannya ketika membacakan LKPP di Istana Bogor,  (23/5/2017), yang menyebutkan sejumlah kementerian/lembaga menerima opini disclaimer dari BPK.

“Jangankan disclaimer, WDP aja enggak boleh. Itu uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan. Saya mau ke depannya WTP itu jadi kebiasaan,” ujar Jokowi.

Terakhir kali Pemprov Jakarta mendapat opini WTP adalah  terhadap laporan keuangan tahun 2012 yang diserahkan kepada Gubernur Joko Widodo dan Ketua DPRD Jakarta dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta,  30 Mei 2013.

Jika ditelusuri, laporan keuangan yang mendapat opini WTP itu sebagian besar menyangkut masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo. Sebab, Joko Widodo mulai menduduki kursi Gubernur Jakarta terhitung mulai 15 Oktober 2012, atau sudah di ujung periode pemeriksaan tahunan BPK.

Opini WTP itu pun disertai dengan Paragraf Penjelas yang  memberikan penekanan pada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan yaitu: 1) Kebijakan penyisihan piutang belum diterapkan; 2) Penyertaan pada satu BUMD dengan metode ekuitas masih didasarkan pada laporan keuangan audited tahun 2011 dan penyertaan pada RS Haji sebesar 51% yang menggunakan metode biaya; 3) Kebijakan penyusutan aset tetap belum diterapkan;  4) Pemprov. DKI Jakarta akan mengajukan PK atas Putusan Kasasi MA dalam kasus sengketa lahan di Meruya Selatan; serta 5) Potensi kewajiban Putusan PK MA atas objek sengketa dengan PT DWK.

Setelah itu, selama dua tahun Jokowi menjabat Gubernur Jakarta (15 Oktober 2012 sampai dengan 16 Oktober 2014), opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta, turun ke peringkat WDP. Itulah yang bertahan hingga kini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here