Sejak Ganti Dirut, Pertamina Rugi Rp12 Triliun

0
328
Dirut Pertamina Elia Massa Manik (tengah) saat selebrasi kepengurusan baru Direksi Pertamina. Sampai Juni 2017 Pertamina membukukan kerugian akibat penugasan sebesar Rp12 triliun

Nusantara.news, Jakarta – PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang migas yang paling basah. Karena selain basah, Pertamina juga mengemban amanah penugasan misi pemerintah terkait bahan bakar minyak (BBM).

Belakangan publik dikejutkan oleh pernyataan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, bahwa per 30 Juni 2017 Pertamina menanggung kerugian mencapai US$957 juta (ekuivalen dengan Rp12,73 triliun)

“Sampai dengan catatan 30 Juni, dari BBM penugasan premium, solar US$957 juta, jadi sekitar Rp12 triliun,” kata Edwin di Komisi VI DPR.

Pernyataan ini dikatakan mengejutkan karena dua alasan. Pertama, saat Dirut Pertamina dipegang oleh Dwi Soetjipto, ia mampu menggenjot laba bersih Pertamina dari Rp19 triliun menjadi Rp42 triliun pada 2016. Agak aneh memang, di saat puncak kinerja Pertamina seorang Dirut yang energik dan inovatif harus dipecat tanpa alasan yang rasional.

Selain diuntungkan memainkan peran di tengah naik turun harga BBM, Dwi juga aktif melakukan efisiensi dan membubarkan Pertamina Trading Limited (Petral). Disamping juga melakukan berbagai efisiensi dan terobosan yang signifikan dalam mencari ladang minyak baru. Bahkan Dwi tak sungkan-sungkan membersihkan para koruptor di Pertamina sebagai langkah pembersihan. Alhasil, kepemimpinan Dwi mampu berkontribusi menggenjot laba bersih dari Rp19 triliun menjadi Rp42 triliun.

Ini juga yang menjelaskan mengapa Pertamina disebut BUMN basah, karena itu banyak kepentingan dan permainan yang kurang mengedepankan kepentingan nasional, yakni kinerja yang cemerlang. Terbukti setelah itu Dwi dicopot Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo.

Kepemimpinan Dirut Pertamina Elia Massa Manik pada September 2017 baru berlangsung 7 bulan, dimana sampai Juni 2017 kontribusi kinerjanya baru 4 bulan. Artinya sampai akhir tahun, jika kondisi ini tidak berubah, maka boleh jadi Pertamina bisa melipatgandakan kerugian akibat penugasan ini hingga Rp24 triliun. Semoga tidak terjadi.

Hal yang menonjol di masa kepemimpinan Elia Massa adalah mengakali premium yang mahal ditarik dari peredaran dan memperbanyak pertalite yang merupakan campuran premium dengan pertamax. Ini adalah bahasa lain dari menaikkan harga BBM dengan modus penarikan BBM murah dan memperbanyak BBM mahal ke publik. Jadi terkesan tricky, karena ke publik Pertamina mengatakan permintaan premium menurun sementara permintaan pertalite naik.

Kedua, alasan yang disebutkan Edwin sehingga Pertamina merugi hingga Rp12 triliun adalah karena adanya penugasan premium dan solar. Tapi kalangan dewan menangkapnya karena penugasan satu harga BBM. Alasan ini sungguh tidak masuk akal, mana mungkin Presiden Jokowi mengorbankan Pertamina sehingga harus menanggung kerugian perintah pemerintah hingga Rp12 triliun. Ini bukan angka yang kecil.

Kementerian ESDM mengaku belum mendapatkan laporan dari Pertamina soal kerugian yang timbul dari program BBM Satu Harga ini. Pertamina diminta melakukan efisiensi untuk menekan kerugian tersebut.

“Saya belum dapat laporan pasti. Tapi prinsipnya begini, segala sesuatu dengan melakukan efisiensi tentunya Pertamina masih bisa,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, beberapa hari lalu.

Meski ada kerugian sebesar Rp12 triliun, Pertamina diminta tetap melanjutkan program BBM Satu Harga ke seluruh pelosok Indonesia. Ego menyatakan, BBM Satu Harga tak boleh berhenti, ini demi keadilan untuk masyarakat di daerah terpencil.

Karena inkonsistensi

Kalau mau jujur, penyebab utama kerugian yang harus ditanggung Pertamina adalah karena inkonsistensi penerapan Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Sementara menurut sumber di Pertamina, kerugian akibat penetapan BBM satu harga hanya membebani Pertamina sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun dalam setahun.

Lantas darimana sisa kerugian Rp11 triliun yang ditanggung Pertamina?

Sumber itu menjelaskan, seharusnya pemerintah konsisten melakukan review harga secara faktual berdasarkan formula yang sudah ditetapkan dalam Perpres No. 191/2014 dan aturan turunannya. Namun formula itu sejak 2017 tidak dijalankan sepenuhnya.

Saat Perpres No.191/2014 ditetapkan, suasana masih honey moon pemerintahan baru dengan faktor harga minyak yang rendah dan kurs yang masih relatif kuat. Sejak 2015 sudah mulai ada pergerakan-pergerakan dimana harga minyak mulai merangkak naik dan turun sedangkan kurs rupiah terhadap dolar AS juga demikian.

Di awal-awal pemerintah masih konsisten beberapa kali menurunkan dan menaikkan harga sesuai pergerakan harga pasar. Tapi ketika harga minyak konsisten naik dan kurs rupiah terhadap dolar AS konsisten melemah, pemerintah justru menahan kenaikan harga BBM. Akibatnya Pertamina suffer (menderita kerugian) di premium sekitar Rp16 triliun, tapi masih gain (untung) di solar (subsisi Rp1.000 per liter kala itu) sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun sepanjang tahun 2016.

Kita masih ingat, saat itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) teriak supaya Pertamina mengembalikan keuntungan solar, tapi sempat lupa dengan loss di premium. BPK tidak tahu bagaimana cara membalikan loss itu ke Pertamina

Pada 2016 saat harga minyak dunia turun dan kurs relatif stabil, Pertamina membukukan laba dari BBM hingga diatas Rp15 triliun karena tidak ada perubahan harga turun ke bawah. Alasannya pemerintah mengompensasi kerugian Pertamina di 2015.

Nah, tahun ini harusnya BBM naik karena harga minyak dunia naik dan kurs cenderung melemah. Sementara pemerintah belum juga me-review harga BBM. Jadilah Pertamina suffer lagi dari BBM dengan nilai Ro12 triliun. Makanya Board of Director (BoD) Pertamina mengoreksi outlook laba bersih tahun ini dari semula US$3 miliar (ekuivalen Rp39,9 triliun) menjadi hanya US$2,3 miliar (ekuivalen Rp30,59 triliun) maksimal, itupun dengan asumsi ada pemotongan operational expenditure (OPEX) sekitar 20%.

PT Pertamina (Pertamina), BUMN basah dihadapkan pada situasi bak buah simalakama, menaikkan harga BBM akan menggerogoti citra Presiden Jokowi, tak menaikkan harga BBM harus menanggung risiko kerugian belasan triliun

Harus konsisten

Lantas bagaimana untuk mengembalikan keadaan keuangan Pertamina yang rugi menjadi laba, sehingga dapat menyetor dividen ke kas negara?

Fokus saja ke pokok persoalan, dimana Inpres No. 191/2014, yakni pemerintah konsisten menurunkan atau menaikkan harga sesuai pergerakan harga pasar. Dengan demikian Pertamina tidak terkena imbas sialnya pergerakan harga pasar.

Tapi untuk merealisasikan niat ini tampaknya juga agak sulit, karena sebentar lagi (2019) akan ada Pilpres sehingga Presiden keberatan mengambil kebijakna tidak populer, yakni menaikkan harga BBM. Presiden khawatir takut tak terpilih lagi lantaran menaikkan harga BBM.

Tapi itulah realitasnya, bak makan buah simalakama. Menaikkan harga BBM popularitas Presiden terpuruk, atau tak menaikkan harga BBM kerugian Pertamina terus menanjak. Jangankan bercita-cita membukukan laba bersih Rp39 triliun, boleh jadi kerugian yang terjadi bisa berlipat ganda menjadi Rp24 triliun.

Selain itu, Elia Massa harus inovatif dengan mencari terobosan lebih baik dari yang dilakukan Dwi Soetjipto. Ini sekaligus untuk menjawab bahwa dirinya bukan orang titipan di Pertamina karena berhasil menyuguhkan kinerja yang baik buat BUMN migas itu. Tapi apabila ternyata Pertamina makin terpuruk, maka terjawablah kekhawatiran publik, bahwa Pertamina belum juga lepas dari kungkungan kepentingan sempit dan berjangka pendek.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here