Sejarah dan Platform Politik HTI yang Dianggap Anti-Pancasila

1
712
Bentuk undangan HTI untuk sebuah event yang secara digital menyebar dari kader yang satu ke kader lainnya.

Nusantara.news, Jakarta – Hizbut Tahrir lahir sebagai antitesis Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme yang muncul pada awal Abad ke-20. Gerakan Pan Islamisme dan Pan-Arabisme dianggap hanya berpolemik bertele-tele tanpa membuahkan hasil. Pemrakarsa gerakan yang menyebarkan ideologi khilafah adalah Abdul Qadim Zallum pada awal 1950-an.

Gagasan ini melahirkan kelompok studi yang mengkaji fakta umat Islam, di masa lalu dan visi ke depannya. Dari sinilah lahir cita-cita mendirikan negara khilafah sebagai satu-satunya cara mewujudkan sistem Islam dalam kehidupan. Tahun 1953 lahirlah Hizbut Tahrir di Baitul Maqdis, Palestina, oleh imam pertamanya, Taqiyuddin al-Nabhani. Ruang gerak Hizbut Tahrir awalnya di Yordania, bergerak sebagai partai politik independen. Al-Nabhani sebelumnya memang pimpinan Ikhwanul Muslimin Yordania.

Dari Yordania, Hizbut Tahrir menyebar ke negara-negara Timur Tengah dan dunia, termasuk Indonesia. Sejak awal Hizbut Tahrir memang banyak dimusuhi oleh negara-negara yang dimasukinya.  Sejumlah negara seperti Rusia, Kirgiztan dan Uzbekistan melarang keberadaannya dan bahkan memenjarakan sejumlah aktivisnya. Toh demikian, Hizbut Tahrir selalu menegaskan dirinya sebagai antikekerasan (la madiyah).

Platform gerakan Hizbut Tahrir bersumber dari dua buku, masing-masing Daulah Islam dan Mafahim Hizbut Tahrir. Kedua buku itu sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sekaligus diterbitkan oleh HTI Press,  pada 2004 dan 2007.

Cover Buku “Daulah Islam”

Dalam buku Daulah Islam HTI menjawab kenapa umat Islam tidak tertarik dengan konsep khilafah? Karena umat Islam tidak pernah memiliki pengalaman dengan pemerintahan Islam yang dimulai sejak zaman Khalafaur Rasyidin dan berakhir bersama runtuhnya Kerajaan Turki Otoman pada Abad ke-18. Karena itu kaum muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis.

Bagi Taqiyuddin, sebagaimana dijelaskan pada kitab Mafahim Hizbut Tahrir, gejala itu disebutnya sebagai kemunduran besar kaum muslimin. Taqiyuddin mengistilahkannya dengan ghazwu ats-tsaqafi (invasi budaya) yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka. Batas negara bagi Hizbut Tahrir hanya dua, yaitu dar al-Islam (wilayah Islam) sedangkan di luar itu dinamakan dar al-kufr (wilayah kafir).

HTI di Indonesia

Inggris Raya dan Indonesia, sebelum munculnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dianggap sebagai negara yang bagi Hizbut Tahrir cukup aman dari tekanan penguasa. HTI masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Syaikh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig keturunan Arab berkewarga-negaraan Australia yang menjadi aktivis Hizbut Tahrir di negeri Kanguru itu.

Syaikh Abdurrahman Al-Baghdadi, kiri, bersama KH Muhammad Shiddiq Al-Jawi

Awalnya, sekitar 1980-an, pimpinan pesantren Al-Gozhali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu Syaikh Abdurrahman al Baghdadi di Sydney, Australia. Abdullah tertarik dengan ceramah Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah untuk melawan hegemoni penjajahan dunia. Maka diajaklah Syaikh Abdurrahman ke Indonesia, sekaligus mengajar di Pondok Modern Pesantren Yayasan Al-Ghozali yang dikelolanya, di Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor.

Di Pondok pesantren Al-Ghazali itu Abdurahman menggembleng 17 orang kader militan yang selanjutnya menyebarkan ajaran Hizbut Tahrir ke sejumlah pesantren dan perguruan tinggi di Indonesia. Kampus erguruan tinggi yang pertama dimasuki Hizbut Tahrir adalah Institut Pertanian Bogor (IPB). Gerakan itu berpusat di masjid kampus Al-Ghifari.

Dari sana muncul kelompok-kelompok kecil yang terus menyebar ke kelompok kecil lainnya (halaqah) untuk mendalami gagasan Hizbut Tahrir. Toh begitu, pada era Orde Baru gerakan mereka sangat tertutup. Padahal, hingga pertengahan 1990-an Hizbut Tahrir sudah hadir di 150 kota Indonesia. Gerakan ini melakukan sosialisasi lewat buletin Al-Islam dan majalah bulanan Al-Wa’ie.

Baru pada era reformasi gerakan ini muncul ke publik. Tahun 2000, HTI menyelenggarakan event pertama Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Senayan, Jakarta, yang dihadiri oleh sekitar 5.000 peserta. Setelah itu sekitar 12 ribu massa HTI kerap melakukan demonstrasi di Kedutaan Besar Amerika Serikat, menentang invasi “Paman Sam” ke Afghanistan.

Bukan itu saja, saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) tahun 2002, HTI menyerukan syariat Islam. Seruan itu terus berulang. Pada 29 Februari 2004 mereka mengerahkan 20 ribu massa, long-march dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) dengan tuntutan tegakkan Syariat Islam dan sistem khilafah di Indonesia.

Namun semua gerakan itu dilakukan secara damai. Tidak memicu riak-riak yang berarti. Tujuan utama HTI, sebagaimana dikutip pada laman resminya, adalah mengubah sistem politik negara yang dimasukinya dengan sistem Khilafah al-Islamiyah. Dalam laman resminya, HTI menegaskan bentuknya sebagai sebuah organisasi politik. “Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya,” begitu kalimat yang tertera pada situs resminya.

Bermula dari Kabupaten Bogor dan hanya diikuti oleh 17 kader militan, sejak 1990-an hingga tahun 2000 HTI sudah berkembang ke seluruh Indonesia. Sekarang, di pertengahan 10 tahun ketiga, dakwah HTI sudah tersebar di 34 provinsi, di lebih 300 kota dan kabupaten. Bahkan sebagian telah merambah jauh hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.

Peserta Muktamar Khilafah memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, pada Ahad, 2 Juni 2013

Karena HT berkembang pesat di Indonesia, pada Ahad, 2 Juni 2013, Hizbut Tahrir Indonesia didaulat menjadi tuan rumah Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Gelora Bung Karno.  Isi stadion yang berkapasitas lebih dari 100 ribu orang itu dijejali oleh jemaah HTI. Thema yang diusungnya pun provokatif, “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia”.

Sejak itu, HTI dianggap sebagai fenomena baru bagi gerakan Islam politik di Indonesia, di samping juga Partai Keadilan Sejahtera yang diminati oleh generasi muda Islam di Indonesia. Namun kampanyenya tentang khilafah, meskipun dilakukan secara damai, dianggap menyimpang dari Pancasila.

Namun anggapan anti-Pancasila itu dibantah oleh Juru Bicara HTI Ismail Yusanto. Dikatakannya, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HTI, tertulis HTI merupakan organisasi dakwah yang bergerak di Negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. “Menuding HTI bertentangan dengan Pancasila sama saja menentang Undang-Undang Ormas,” ujarnya.

Pernyataan ini secara substansial agak berbeda dengan sikap HTI dalam menyikapi Pemilu 2014. Dalam tulisan berjudul “Hukum Pemilu Presiden” yang dipublikasikan pada 20 Juni 2014 dalam situs resmi HTI, jelas tertulis,  “penguasa wajib menerapkan sistem dan hukum-hukum Islam seluruhnya. Sebab, itu adalah tugas seorang kepala negara. Ia wajib menegaskan kepada masyarakat bahwa ia akan menerapkan syariah Allah SWT dengan semua bagiannya. Jika ia menjanjikan penerapan hukum-hukum Islam secara terbuka tanpa tedeng aling-aling dan berbelit-belit, maka boleh ia dipilih.” (Baca: https://hizbut-tahrir.or.id/2014/06/21/hukum-pemilu-presiden-2/) 

Selanjutnya, “di antara hukum Islam yang wajib dilaksanakan adalah mendeklarasikan sistem Khilafah, menyatukan negeri-negeri kaum Muslim di bawah negara Khilafah, membebaskan negeri-negeri kaum Muslim dari penjajahan dan pengaruh kaum kafir dalam segala aspek kehidupan, serta mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.”

Dengan alasan tidak satu pun calon Presiden yang mengumumkan akan menerapkan syariah Islam serta mendeklarasikan pendirian Khilafah, maka secara syar’i, HTI menyerukan untuk tidak boleh memilih siapa pun dari mereka sebagai kepala negara.

Sebab, partisipasi dalam memilih mereka, lanjut pernyataan situs resmi HTI, berarti ikut berpartisipasi dalam menjaga konstitusi buatan manusia, menjaga pengaruh asing kafir, menjaga kerusakan yang tersebar luas di negeri serta membantu para penguasa memerintah dengan selain hukum yang telah Allah SWT turunkan.

Pengertian konotatif dari pernyataan ini cenderung mengarah kepada menafikan Pancasila. Anjuran untuk tidak memilih siapa pun yang tidak mendeklarasikan sistem khilafah juga berkonotasi demikian. Mendeklarasikan khilafah jelas mustahil dilakukan calon presiden di negara yang berideologi Pancasila ini.

Karena ajarannya dianggap bertentangan dengan Pancasila, maka muncul berbagai aksi yang menuntut pembubarannya di sejumlah kota. Namun pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena terkendala oleh tidak adanya payung hukum yang mengatur pembubaran  organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Karena itu pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, muatan Perppu ini yang mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum,  ditentang oleh sejumlah kalangan.[]

1 KOMENTAR

  1. NKRI Adalah Suwatu Negara yang memayungi 5 RAJA Dunia :
    1 Kepercayaan/ Jabariah/Islam Kejawen.
    2.Budha.
    3.Hindhu.
    4.Kristen.
    5.Islam.
    Jadi tidak bisa di plot untuk Satu aliran ya di Nusantara / NKRI inilah yang lengkap keberadaannya , disini sangat menjujung tunggu atas ucapan yang bermakna dengan mengetahui atas KEBESARAN ALLOH Dan KE ESA AN ALLOH.yaitu Yang Maha ESA.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here