Sejarah Dominasi Etnis Cina di Indonesia

1
1216

Nusantara.news, Jakarta – Rasa sentimentil yang berujung konflik tidak serta-merta tumbuh di dalam kehidupan sosial dan relasi antar-etnik. Begitu juga dengan yang terjadi di benak dan persepsi masyarakat pribumi terhadap etnis keturunan Cina. Mengapa konflik itu muncul dan apa penyebabnya? Jika kita telusuri dari berbagai catatan sejarah, penyebab timbulnya “persepsi” bahkan konflik pribumi dengan etnis keturunan cina, antara lain: kesenjangan sosial, dominasi ekonomi dan politik, serta perbedaan budaya.

Menurut Kleden (1992: 152), permusuhan dan kekerasan terhadap sebuah kelompok etnis, seperti yang terjadi pada kelompok etnik Cina, tidak pernah bersifat murni etnik. Memang benar, perbedaan etnis, perbedaan budaya dan perbedaan ras bisa menimbulkan kesulitan berkomunikasi, tetapi tidak sendirinya menimbulkan dendam antar-etnik yang mendalam, yang membawa kepada kekerasan. Perbedaan budaya dan berkelainan etnik, paling mungkin hanya menimbulkan salah pengertian. Hubungan etnik baru menimbulkan permusuhan dan kekerasan apabila perbedaan antar-etnik itu disertai juga dengan dominasi politik ataupun ekonomi oleh etnik yang satu terhadap etnik yang lain.

Hubungan dominasi itu sendiri pada dasarnya sudah mengandung kekerasan struktural, karena bukan merupakan hubungan setara, melainkan ditandai oleh keunggulan dominan satu pihak dan ketergantungan pada pihak lain. Kalau dominasi ini kemudian menimbulkan represi langsung oleh pihak yang kuat dalam bidang politik, atau perbedaan yang terlalu besar dalam penguasaan aset dan penghasilan ekonomi, maka cepat atau lambat akan muncul perlawanan dari pihak yang mengalami depresi atau ketergantungan.

Dominasi Ekonomi-Politik Etnis Cina Masa Kolonial

Dalam Jakarta: Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn dituliskan, relasi antara masyarakat Cina dan penduduk setempat sebelum kedatangan Belanda sebenarnya setara sebagai rekan pedagang. Namun ketika VOC-Belanda masuk, kondisi berubah. Masyarakat Cina dimanfaatkan VOC sebagai rekan bisnis dan mendapatkan perlakuan istimewa ketimbang kebanyakan masyarakat setempat. Cina waktu itu memang menguasai hampir semua sektor perdagangan. Para syahbandar (penguasa pelabuhan) banyak dikontrol dan dikuasai Cina. Mereka juga banyak yang menduduki jabatan sebagai adipati dan elite kerajaan di Jawa.

Tidak hanya itu, mereka memainkan peranan penting dalam lingkar perekonomian lokal dan dianugerahi beragam gelar seperti rangga, tumenggung, dan bupati. Perkembangan ini memunculkan persaingan dan memicu konflik etnis seperti ditunjukkan oleh para peneliti asing: Peter Carey, Kwee Hui Kian, Claudine Salmon, Jhon Bbastin, dan Robert van Niel. Pembentukan Sarekat Dagang Islam oleh para pedagang pribumi pada 1905 misalnya, tidak lepas dari semangat persaingan akibat berdirinya Kamar Dagang Tionghoa (Siang-hwee), juga dipicu sentiment kebangsaan akibat dominasi Cina di kawasan perdagangan lajur sutra.

VOC juga menyerahkan kawasan-kawasan di Jawa kepada para pengusaha Cina, semenjak itulah para penguasa lokal dan masyarakat pribumi melakukan pemberontakan. Banyak pemimpin lokal Jawa mengalami kemunduran dan diganti oleh orang-orang cina. Dominasi ini terus berlanjut hingga terjadi perselisihan berdarah yang menyebabkan tewasnya tuan tanah cina Han Tik Ko, dan beberapa pejabat eropa pada tahun 1813. Kerusuhan anti-Cina berlanjut di beberapa daerah. Pada awal abad ke-20, kerusuhan juga meledak di Kudus, seperti ditulis Tan Boen Kim dalam buku klasiknya: Peroesoehan di Koedoes (1918).

Pengaruh Cina semakin kuat ketika Belanda menerbitkan Indishe Staatsreregeling 163 tahun 1925 yang mana penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga,  yaitu: Golongan Orang Eropa, Golongan Timur Asing (Arab, Cina, dan India), dan golongan bumiputera. Pembagian “kasta” tersebut menempatkan orang Cina, Arab, dan India di posisi lebih tinggi daripada warga pribumi Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Cina diberi hak oleh Belanda untuk memungut pajak dari rakyat. Orang-orang Cina mendapat perlakuan istimewa dari Belanda, berbeda halnya dengan kaum pribumi: diskriminatif dan diperbudak.

Perlakuan dan kedudukan istimewa yang diberikan kolonial ini mendorong orang-orang Cina lebih memihak Belanda sebagai penjajah dibandingkan kepada warga pribumi Indonesia asli. Tak sedikit orang Cina yang dijadikan mata-mata pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas para pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satu milisi bersenjata etnis Cina yang bernama “Pao An Tui”, bahkan dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Belanda (KNIL) sehingga pasukan ini pada masa perang kemerdekaan tidak berpihak kepada republik.

Dominasi Ekonomi-Politik Etnis Cina Pascakolonial

Setelah bangsa ini merdeka, tepatnya pada masa Orde Lama, terjadi lagi kekerasan terhadap warga Cina, yaitu pada tahun 1946–1948 dan 1963. Diskriminasi atas masyarakat etnis Cina ini bahkan menguat ketika peristiwa pemberontakan G30S/PKI 1965, saat itu masyarakat menganggap bahwa RRC yang notabene negara komunis adalah sponsor di balik pemberontakan tersebut sehingga segala aktivitas dari etnis Cina mulai dibatasi.

Pemerintah Orde Lama membiarkan warga keturunan Cina terus aktif di bidang ekonomi sambil membatasi keberadaan mereka sebagai pejabat di bidang birokrat. Namun warga Cina dibolehkan dalam bidang politik sehingga terdapat di antara mereka yang menduduki jabatan sebagai menteri, misalnya Lie Kiat Teng sebagai Menteri Kesehatan dan Oey Tjoe Tat sebagai menteri pada kabinet 100 menteri.

Pemerintahan Soekarno juga membolehkan etnis Cina mengekspresikan kebudayaan mereka dan menjalankan agama atau keyakinan yang dianutnya. Namun demikian segregasi tetap terjadi karena dalam kenyataannya tidak ada interaksi yang efektif antara kelompok etnis Cina dengan warga etnis lainnya. Akibatnya beberapa konflik serius terjadi. Masalah utamanya adalah kesenjangan kemakmuran.

Untuk membendung dominasi ekonomi Cina, beberapa tokoh nasionalis di bawah Mr. Asaat memperkenalkan program ekonomi yang disebut “ekonomi benteng”, bertujuan meningkatkan partisipasi ekonomi warga pribumi dalam ekonomi nasional. Sistem ini diberlakukan untuk melindungi para importir nasional agar dapat bersaing dengan asing, terutama Cina. Program ini memberikan hak kepada pengusaha pribumi untuk mendapatkan lisensi dan kredit impor. Akan tetapi, target dari program ini tidak tercapai dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok elite politik untuk menumpuk kekayaan pribadi atau menghimpun dana-dana politik, bahkan melahirkan sebuah bentuk kerjasama “Ali-Baba” (pribumi-Cina).

Kegiatan ekonomi etnis Cina semakin menonjol pada periode akhir 1950an. Kunci utama keberhasilan pelaku ekonomi etnis Cina adalah merintis kedekatan dengan pejabat pemerintah  sebagai pembinaan hubungan secara ekonomi dan politis. Walaupun demikian, orang Cina tidak banyak yang terjun secara terbuka dalam politik praktis saat itu, mereka melakukannya lewat dukungan material dan nonmaterial.

Bentuk ekonomi Ali-Baba kembali muncul pada masa pemerintahan Soeharto. Praktik bisnis seperti ini dalam era Orde Baru dikenal sebagai sistem cukongisme. Cukong adalah istilah Cina (Hokkien) yang berarti majikan. Di Indonesia istilah ini dipakai untuk menunjuk pengusaha Tionghoa yang terampil, bekerja sama secara erat dengan mereka yang berkuasa, khususnya militer sebagai perantara. Sukses ekonomi warga etnis Cina pada masa Orde Baru akibat kebijakan yang diterapkan pemerintah telah melahirkan sejumlah konglomerat. Pusat Data Bisnis Indonesia antara tahun 1992-1996, mencatat 300 konglomerat yang mayoritas keturunan Cina menguasai penjualan Rp227,2 triliun dengan aset Rp425 triliun.

Konglomerasi etnis Cina di masa Orde Baru

Orientasi Orde Baru pada ekonomi membutuhkan penciptaan basis investasi yang luas dan bersifat massal. Dalam hal ini yang memenuhi syarat untuk menghimpun modal hanyalah golongan etnis Cina karena lemahnya struktur modal yang dimiliki oleh para pengusaha pribumi. Pemerintah Soeharto benar-benar memberikan fasilitas dan proteksi untuk kemajuan bisnis beberapa tokoh Cina, misalnya Sudono Salim. Motif di balik program pemerintah tersebut adalah untuk mengerahkan potensi ekonomi Cina di Indonesia dan dengan demikian mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari Singapura, Hongkong, dan pusat-pusat bisnis Cina perantauan di Asia. Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan iti mempercepat kebangkitan kembali dominasi Cina dalam ekonomi Indonesia dan mendepak perusahaan-perusahaan pribumi.

Lambat laun, para konglomerat etnis Cina ini menganggap dirinya sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku ekonomi etnis Cina lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak luar negara menjadi poin istimewa kegiatan ekonomi etnis Cina pada tahun-tahun ini. Kedigdayaan bisnis mereka bahkan mampu mengendalikan arah kebijakan penguasa.

Sekelompok kecil ini akhirnya dianggap representasi seluruh etnis Cina, sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan dan punya kekayaan dengan cara yang culas. Kedekatan dengan pejabat bahkan sampai ke hal-hal pribadi yang cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Cina kelas menengah dan atas.

Akumulasi kekayaan para konglomerat hitam juga terjadi karena jelang akhir kekuasaan Soeharto terjadi skandal perampokan Bank oleh sekelompok orang Cina yang dikenal sebagai skandal BLBI. Bahkan Robinson (1995) menyebut telah terjadi konspirasi antara penguasa Orde Baru dengan sekelompok Cina dan kapitalis dari Barat/Jepang yang sangat merugikan kelompok pengusaha pribumi.

Akibatnya, kecemburuan sosial sentimen anti-Cina muncul kembali. Misalnya pada Januari 1974 terjadi demonstrasi massa anti-Cina dan anti-Jepang yang dikenal dengan peristiwa Malari. Gejolak sosial yang dipicu “pribumi dan nonpribumi”, juga meletup di berbagai kota. Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuat pembedaan ini menjadi semakin rumit. Kerusuhan yang muncul di berbagai kota di Indonesia menargetkan masyarakat etnis Cina sebagai sasaran kebencian.

Pasca kerusuhan 1998, banyak etnis Cina yang melarikan uang dan asetnya ke luar negeri,  sambil membangun jejaring politik di dalam negeri dengan pejabat pemerintahan baru. Di awal pasca-Orde Baru, tepatnya di era Presiden Gus Dur, pengakuan eksistensi etnis Cina mendapat porsi lebih besar. Segala ritual agama dan kebudayaan Cina yang di masa Orde Baru dibatasi, kemudian dibebaskan. Salah satunya, ditetapkannya Hari Raya Cina (Imlek) dan agama Konghucu oleh pemerintah. Demikian pula dari sisi ekonomi, bisnis etnis Cina mendapatkan kegairahan kembali karena mendapatkan jaminan keamanan dan kemudahan dari negara.

Tak bisa dipungkiri, perilaku ekonomi etnis Cina sepanjang sejarah memang masih dibumbui oleh berbagai stereotipe yang “miring” tentang peran ekonomi etnis Cina dalam masyarakat Indonesia. Antara lain, yaitu: (a) kebobrokan ekonomi Indonesia adalah akibat banyaknya dana yang dibawa pengusaha etnis Cina ke luar negara; (b) kolusi dan nepotisme menjadi kebiasaan pengusaha etnis Cina yang mempengaruhi kepada kinerja para birokrat.

Hingga saat ini, etnis Cina menguasai ± 70% ekonomi nasional. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kekuasaan mereka dalam bidang ekonomi terhadap politik dan masa depan Indonesia. Secara formal, sebagian besar warga Cina memang tak peduli urusan politik, tapi ketidakpeduliannya justru menjadikan mereka ‘bebas’ bermain apa saja, termasuk menjadi cukong dan investor politik.

Di masa kolonial, sebagian mereka menjadi kaki tangan Belanda, di era Orde Baru mereka hanya mempengaruhi Soeharto dalam bidang ekonomi. Namun di era Reformasi, mereka tidak saja mengatur dari belakang layar, tetapi juga tampil langsung mengatur kekuasaan. Sebut saja misalnya Setya Novanto Ketua DPR yang juga ketua Partai Golkar, Oesman Sapta Odang Ketua DPD sekaligus ketua Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo Ketua Partai Perindo yang berambisi menjadi presiden, serta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mereka etnis Cina yang tidak saja mendominasi di dunia perbisnisan, tetapi juga merajai perpolitikan nasional.

Dominasi Negeri Cina dan Etnis Cina di Era Jokowi

Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), dominasi etnis Cina dalam ekonomi nasional, utamanya dalam pembangunan megaproyek, semakin kuat. Salah satunya pembangunan reklamasi teluk Jakarta dan Meikarta, kedua proyek ambisius itu disokong para pengusaha etnis Cina. Bedanya, reklamasi Teluk Jakarta dilakukan oleh 9 pengembang, sementara Meikarta adalah proyek Lippo yang dirintis oleh Taipan Mochtar Riady dengan menggunakan dana sendiri dan menggandeng beberapa partner asing.

Jokowi dan para pengusaha etnis Cina di Indonesia

Nilai total keseluruhan proyek di Teluk Jakarta untuk lahan seluas 5.100 hektar diperkirakan mencapai Rp500 triliun, sementara Meikarta sebesar Rp278 triliun dengan luas lahan 1,5 juta meter persegi. Bila proyek tersebut telah jadi, nilai ekonomisnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan kali lipat. Namun demikian, kedua proyek ini telah dipasarkan lebih dulu termasuk ke negeri Cina, meski izin belum tuntas.

Belakangan, proyek reklamasi teluk Jakarta bermasalah karena tersandung kasus hukum dan mendapat penolakan warga setempat. Begitupun dengan rencana pembangunan Meikarta, langkahnya tersandung polemik: mulai dari perizinan hingga munculnya sentimen anti-Cina. Sebagian orang menuding etnis Cina sedang menyiapkan wilayah-wilayah konsentrasi bagi kelompoknya, sebagaimana beberapa pemukiman elite di Jakarta yang diidentikkan dengan etnis Cina, seperti Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, Muara Karang, Perum Green Ville, dan sejenisnya.

Dominasi Cina di era Jokowi tidak saja ditandai menguatnya peran pengusaha etnis Cina dalam sejumlah proyek infrastruktur dan industri, tetapi Indonesia juga mengarahkan kiblat kerjasama ekonominya ke negeri Cina. Besarnya keterlibatan Cina dalam perekonomian Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Indonesia yang ‘haus’ investasi asing. Ketika presiden Jokowi diundang ke Beijing awal tahun 2015 oleh Presiden Cina, Xi Jinping, keduanya menandatangani penguatan Kerjasama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategic Partnership) antara kedua negara.

Dalam perjanjian tersebut, antara lain bahwa kedua negara mendorong kerja sama antar-BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada Cina untuk menggarap proyek infrastruktur. Di antaranya: membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt. Tak lupa, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang hampir seluruh dananya dari Cina.

Model investasi yang ditawarkan oleh Cina menggunakan prinsip “Turnkey Project Management”. Model ini adalah sebuah bentuk investasi yang ditawarkan dan disyaratkan oleh Cina kepada negara peminta dengan “sistem satu paket,” artinya: Mulai dari top management, pendanaan, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli) kasarnya di dropping dari Cina.

Tak pelak, ekspansi Cina ke Indonesia baik dari sisi utang, investasi, dan tenaga kerja dua tahun terakhir ini menjadi semakin masif. Peningkatan jumlah tenaga kerja Cina juga ditopang dari kebijakan pemerintah yang lebih terbuka terhadap pekerja asing. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 1 Tahun 2015 terhadap revisi Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing jadi contohnya. Aturan ini sempat menuai kontroversi karena ketentuan pekerja asing tidak wajib berbahasa Indonesia bila mencari nafkah di Indonesia.

Kondisi ini selain berpotensi menimbulkan gesekan sosial dengan warga pribumi, juga dapat mengancam kedaulatan negara. Dan tentu saja, di tengah angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di dalam negeri, mendatangkan para tenaga kerja Cina dapat menimbulkan kecemburuan dan keresahan rakyat pribumi. Di pihak lain, negara seperti abai terhadap dominasi Cina dan tak memihak pada kedaulatan ekonomi-politik pribumi.[]

1 KOMENTAR

  1. […] Kondisi ini selain berpotensi menimbulkan gesekan sosial dengan warga pribumi, juga dapat mengancam kedaulatan negara. Dan tentu saja, di tengah angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di dalam negeri, mendatangkan para tenaga kerja Cina dapat menimbulkan kecemburuan dan keresahan rakyat pribumi. Di pihak lain, negara seperti abai terhadap dominasi Cina dan tak memihak pada kedaulatan ekonomi-politik pribumi.[NS] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here