Sejauh Mana BPK Bisa Mengaudit Instansi Militer?

0
124
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu mempersilakan BPK mengaudit Kemenhan jika tidak melanggar aturan yang ada.

Nusantara.news, Jakarta – Apakah dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan mengaudit lembaga militer seperti Kementerian Pertahanan dan Keamanan? Jika dibolehkan, sejauh mana hal tersebut dibenarkan oleh peraturan?

Pertanyaan ini melandasi pernyataan Kementerian Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryakudu yang baru-baru ini mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berencana akan melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di  Kementerian Pertahanan.

Menanggapi rencana tersebut, Menhan mempersilakan BPK mengaudit selama tidak melanggar aturan undang-undang yang ada.

“Kalau memang ada aturannya ya silakan saja selama tidak melanggar undang-undang. Tetapi, kalau tidak boleh, ya jangan dilakukan, itu namanya melanggar UU,” ujar Ryamizard di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5).

Menurut Ryamizard, lazimnya audit pengadaan proyek alutsista di Kemenhan selalu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Mengenai adanya perubahan harga pengadaan dapat dilakukan dengan pola investigasi.

“Yang mengaudit itu Irjen. Masalah harga-harga yang sudah ada bisa kita lihat saja mengapa berubah,” ujarnya. Menurutnya, Kemenhan terus melakukan koordinasi serta bekerja sama dengan BPK dalam melakukan pengawasan dan audit pengadaan alutsista.

Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian pertahanan dan tentara Nasional Indonesia, pada Bab I Pasal 1 ayat (2) menyatakan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP dalam hal ini inspektorat pada unit organisasi Kemhan dan TNI adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi”.

Jauh sebelum Ryamizard Ryakudu mengeluarkan pernyataan tersebut di atas, Juwono Soedarsono selagi menjabat Menteri Pertahanan malah mengatakan sebaliknya. Dia pernah menegaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak punya kewenangan atas data hasil audit teknis kelaikan aset peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Juwono, BPK itu hanya punya kewenangan sebatas pengaudit masalah administrasi dan keuangan di tubuh TNI dan Kementerian Pertahanan. Secara berkala, katanya, TNI dan ketiga matra angkatan melakukan pemeriksaan dan audit teknis kelaikan alutsista mereka. Namun, akses dan data tentang hasil pemeriksaan dan pengecekan teknis rutin tersebut bukan menjadi kewenangan BPK.

Merebaknya isu dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Mabes TNI AU yang merugikan negara sebesar Rp 220 miliar membuat Panglima TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan pengusutan bersama POM TNI dan KPK yang berujung ditangkapnya Marsekal Pertama FA, selaku pejabat pembuat komitmen serta Letkol Letkol WW sebagai pejabat pemegang kas, serta Pelda SS yang diduga sebagai menyalur dana-dana terkait pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan kata lain, gara-gara kasus heli AW 101, BPK merencanakan akan  melakukan audit investigasi terhadap pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan dan TNI, termasuk audit terhadap pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Ryamizard menegaskan, bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan  BPK. “di sini kita ada satgasnya kok. Nggak main-mainlah dan berkoordinasi dengan BPK. Yang mengaudit memang BPK, ya dirapatkan. Jika ada KPK dan lain-lain saran dari BPK, ya intinya kita kerja sama,” ujarnya.

Faktor kerahasiaan sulit diungkap

Memang, pada dasarnya tidak mudah untuk mengungkapkan skandal korupsi di tubuh instansi militer seperti contohnya di Kementerian Pertahanan. Lebih-lebih menyangkut kasus dalam pembelian alutsista yang kerapkali dikaitkan dengan alasan kerahasiaan negara. Hal ini pula yang membuat publik tidak dapat sembarangan mengakses informasi terkait anggaran pembelian alutsista.

Tama S Langkun, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Coruption Watch (ICW) mengatakan,  tidak adanya transparansi informasi menjadi faktor penyebab sulitnya pengusutan pada kasus-kasus korupsi di sektor pertahanan, khususnya pada pembelanjaan alutsista.

Menurut Tama, masyarakat selalu dibayangi; karena alutsista menyangkut rahasia negara maka akan menjadi tidak mudah publik bisa mengakses dan mendapatkan informasi. Karena bersifat rahasia maka semuanya menjadi tertutup. Adanya dugaan korupsi alutsista pun menjadi sulit diungkap karena faktor kerahasiaan tadi (4/4/17).

Sudah selayaknya transparansi anggaran dalam pembelian alustsista diterapkan, jelas Tama, agar bisa lebih mudah diakses publik. Walaupun ada beberapa hal yang bersifat rahasia tetapi tidak semua pembelian alutsista bersifat rahasia. “Kalau bersifat pencegahan ya semestinya dibutuhkan keterbukaan informasinya. Artinya, mana saja yang bersifat rahasia dan yang bukan rahasia,” ujar Tama.

Menurut Tama, dalam pembelian alutsista juga melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Masukan dan saran yang diberikan LKPP dalam proses pembelian alutsista perlu diperhatikan.

Terkait masalah seringnya terjadi kasus korupsi alutsista, Al Araf, Direktur Imparsial menegaskan, potensi korupsi sektor pertahanan melalui pembelian alutsista sangat banyak, mulai dari pembelian hingga perawatan. Sedangkan pola korupsi bisa dimainkan dalam  berbagai bentuk, antara lain, membuat mark up pembelian alutsista yang spesifikasinya tidak sebagaimana mestinya dan juga pemangkasan biaya perawatan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here