Sejumlah Pejabat Publik Rangkap Jabatan di BUMN, Ini Sanksinya

1
1140
Pejabat Eselon I dan Eselon II sejumlah Kementerian tercatat rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN, namun yang terbanyak adalah Pejabat Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno (tengah). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Nusantara.news, Jakarta – Dalam sebuah diskusi “Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah” di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, Ombudsman Republik Indonesia membongkar setidaknya 222 pejabat publik dari berbagai Kementerian yang merangkap jabatan komisaris di 144 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rangkap jabatan itu jelas melanggar Undang-Undang (UU). Setidaknya ada 3 UU yang secara tegas melarang rangkap jabatan. Pertama, Pasal 23 UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kedua, Pasal 28 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan ketiga, Pasal 17 huruf a UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Namun secara spesifik, Ombudsman telah membongkar pelanggaran atas Pasal 17 huruf a UU No.25 Tahun 2009 yang berbunyi “Pelaksana (pelayanan public) dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.”

Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan, yang disebut pelaksana adalah pejabat hingga petugas di satuan kerja penyelenggara pelayanan.  Secara hirarki, beber Ahmad, Menteri adalah pembina dan sekretaris jenderal adalah penanggung-jawab pelayanan. Sedangkan direktur jenderal atau kepala dinas adalah atasan satuan kerja penyelenggara pelayanan.

“Oleh karenanya dirjen atau kepala dinas dan pejabat eselon di bawahnya adalah pelaksana pelayanan publik yang dilarang memiliki rangkap jabatan,” terang Ahmad Alamsyah.

Sanksi yang mengatur pelanggaran Pasal 17 huruf a cukup jelas. Menurut Pasal 54 ayat (7) UU No.25 Tahun 2009 bagi “pejabat yang melanggar….. Pasal 17 huruf a…… dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.”

Artinya seorang dirjen atau pejabat eselon di bawahnya, termasuk kepala dinas, apabila terbukti merangkap jabatan bisa dicopot dari jabatannya.

Tampaknya ketentuan UU No.25 Tahun 2009 itu tidak digubris pemerintah.

Buktinya, hampir semua Kementerian menyetorkan nama pejabatnya untuk menjabat Komisaris BUMN.

Tapi yang paling parah memang Kementerian BUMN. Di Kementerian yang dipimpin Rini Soemarno itu tercatat 20 pejabatnya merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN.

Sebut saja Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menjabat Komisaris PLN. Begitu juga Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Priwisata Hidayat Abdullah merangkap sebagai Komisaris PT Pertamina.

Tercatat juga Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra nyambi menjadi Komisaris PT semen Indonesia. Tak kalah hebohnya, Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro ternyata juga menjabat Wakil Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Tbk).

Lebih gilanya lagi ada seorang pejabat Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi Kementerian BUMN Ony Suprihartono yang merangkap jabatan komisaris sekaligus di dua BUMN, masing-masing sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia dan Komisaris PT Jamkrindo.

Selain itu ada juga 2 jabatan komisaris di Bank BNI yang diisi oleh dua pejabat Kementerian BUMN. Masing-masing atas nama Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro dan Deputi Bidang Usaha, Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo.

Rangkap jabatan Komisaris BUMN yang melibatkan sejumlah Kementerian itu dinilai oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir sebagai rawan konflik kepentingan.

“Pejabat publik tersebut bisa kongkalingkong dan bahkan juga bermain mata dengan direksi,” tudingnya.

Namun Inas mengakui peraturan perundang-undangan yang mengatur masih lemah. Oleh karenanya persoalan rangkap jabatan itu akan diatur melalui revisi Undang-Undang BUMN.

Sebab, timpal Sekjen Federasi Serikat-Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono, pejabat Kementerian BUMN yang menjabat Komisaris BUMN tidak akan fokus dalam pengawasan.

Hal senada diungkap Ahmad Alamsyah. Bahkan dia mendesak pemerintah konsisten menegakkan UU yang berlaku. Bagi pejabat yang rangkap jabatan karena terkait fungsi pengawasan yang melekat, Alamsyah menyerukan penerapan standar etika pejabat dengan memitigasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda dan tidak kapabel.

Alamsyah juga memiliki dua opsi untuk mengatasi persoalan di atas. Pertama, pemerintah menunjuk orang di luar pemerintahan yang memiliki kualifikasi yang jelas untuk menjalankan misinya dan mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara terbuka kepada publik.

Kedua, mengangkat pejabat sebagai komisaris untuk BUMN tertentu yang dinilai memiliki relasi kuat dengan fungsi publik instansi yang bersangkutan.

Namun pejabat yang diangkat bukan termasuk penyelenggara pelayanan publik, tidak menerima imbalan maupun insentif lain dari BUMN tempatnya bertugas.

Dengan begitu fungsi pengawasan terhadap BUMN akan lebih optimal di samping juga menepis kecurigaan sejumlah kalangan bahwa BUMN dijadikan ajang jarahan yang hanya memperkaya segelintir orang.[]

1 KOMENTAR

  1. Keberhasilan setiap lembaga baik pemerintah maupun Swasta..sangat tergantung pada sejauhmana Pemimpin sebuah lembaga itu mampu membardayakan apa yg dimiliki secara baik.dg mempertimbangkan aspek2 sumberdaya yg dapat di daya gunakan…apa bila itu tdk terjadi , berarti pemimpin itu telah gagal..

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here