Sejumlah Pemda Menunggak Kewajiban BPJS Rp1,2 Triliun

0
50
Ilustrasi

Nusantara.news, Batam – Sejumlah pemerintahan daerah (Pemda) di Indonesia secara keseluruhan menunggak kewajibannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Rp1,2 triliun.

Begitulah pernyataan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz saat pulang ke kampung halamannya di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Namun Harry, dengan alasan tidak membawa dokumen lengkap, enggan mengungkap Pemda mana saja yang masih menunggak BPJS.

“Utang pemda sebesar Rp1,2 triliun. Itu hasil audit 2015, dan hingga sekarang belum ada laporan lebih lanjut,” ungkap Harry di Batam, Kepri, Minggu (14/5) kemarin.

Harry pun menghimbau Pemda secepatnya melunasi kewajibannya ke BPJS. Selain itu Harry juga mencatat masih ada 155 Pemda yang belum bersedia ikut BPJS. Rupanya masing-masing Pemda itu masing menggunakan Jaminan Kesehatan Daerah dan sejumlah mekanisme lainnya.

Harry mengingatkan sebagus apapun Jamkesda dia memiliki kelemahan. Karena hanya bisa melayani pasien rumah sakit di daerahnya. “Bagaimana kalau penduduk dari yang bersangkutan pergi ke Jakarta dan sakit, bagaimana pula kalau ada pasien di daerahnya yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah lainnya,” papar Harry.

Memang, lanjut Harry, BPK bukan hanya mengaudit laporan keuangan BPJS semata. Melainkan juga melakukan audit pelayanan, audit kepesertaan dan audit pembiayaan.

Berdasarkan hasil audit pelayanan, sambung Harry, BPK menemukan sejumlah kasus belum terlayaninya masyarakat secara optimal. Bahkan ada pasien anggota BPJS yang terlantar tidak mendapatkan pelayanan semestinya dengan alasan kamar penuh.

Padahal ketika dirinya bertanya langsung ke BPJS masih ada sejumlah ruangan yang bisa digunakan. “Jadi, kalau tidak ada orang kuat, susah,” tuding Harry.

Sedangkan tentang audit pembiayaan BPJS Kesehatan, BPK menilai ada yang tidak cocok dalam iuran kelas C. ada pun kelas A sudah ada kecocokan.

Artinya memang, dari sisi pelayanan maupun keperansertaan BPJS dan sistem pengelolaan keuangan BPJS mesti perlu ditingkatkan. Sebab itu menyangkut uang rakyat dari pajak tak langsung maupun iuran masyarakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here